Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Cakrawala Repositori Imwi
Christine S.T. Kansil
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum terhadap Perseroan yang Mengalami Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Reeze Reeze; Christine S.T. Kansil
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.598 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.10489

Abstract

Akuisisi adalah tindakan hukum yang mengambil alih perusahaan lain untuk menyelamatkan perusahaan dari dampak negatif seperti kebangkrutan. Selama pengambilalihan, terjadi perubahan kendali perusahaan. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah keterlambatan notifikasi. Akibat ketidaktahuan perusahaan dalam melakukan pemberitahuan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang kewajiban melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas dapat dilakukan oleh perusahaan yang mengambil alih perusahaan lain. Penelitian ini menggunakan studi kasus antara PT Nabati Agro Subur dengan PT Lestari Gemilang Intisawit dengan melihat peraturan perundang-undangan UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 5 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. PT Lestari Gemilang Intisawit telah terlambat dalam melakukan pemberitahuan yang dapat mengakibatkan banyak kerugian karena terlambat, bagaimana pertanggungjawabannya dilakukan?
Tanggung Jawab Penerbit Buku Terhadap Pencipta Buku Dari Dugaan Tindakan Penggandaan Buku Secara Komersial Melalui E-Commerce Monica Octavia Juwita; Christine S.T. Kansil
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 7 No. 3 (2024): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v7i3.707

Abstract

Suatu karya cipta sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), namun masih banyak pelanggaran yang terjadi saat ini seperti penggandaan suatu ciptaan, tak terkecuali buku. Buku menjadi salah satu karya yang rentan dilakukan pelanggaran seperti penggandaan atau pembajakan. Pembajakan buku yang marak terjadi saat ini baik di toko buku offline maupun marketplace makin meresahkan ekosistem dunia perbukuan di Indonesia. Hampir semua buku yang masuk dalam kategori laris (best seller) langsung menjadi sasaran pembajakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana tanggung jawab penerbit buku terhadap pencipta buku dari dugaan tindakan penggandaan buku secara komersial melalui platform e-commerce dan bagaimana peran pemerintah dalam penanggulangan dugaan penggandaan buku ilegal secara komersial melalui platform e-commerce. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbit buku bertanggungjawab untuk melakukan pengaduan jika menemukan karya cipta yang diterbitkannya mengalami penggandaan atau pembajakan buku di e-commerce. Pertanggungjawaban hukum atas penjualan buku bajakan sudah tercantum dalam UUHC. Di mana penyedia platform sebagai penanggungjawab berkewajiban untuk menjaga kualitas serta melindungi hak cipta buku yang dijual di platform-nya. Pemilik hak cipta juga dapat meningkatkan upaya agar karya ciptaannya tidak dibajak dan diperjualbelikan di e-commerce. Pemerintah berperan mendukung pengembangan infrastruktur lokapasar (marketplace) daring milik para penerbit, melalui asosiasi, demi pengembangan pasar maupun perlawanan terhadap tindakan pembajakan. Pemerintah harus mampu merealisasikan pembentukan Satgas Anti pembajakan dan menunjukkan keberpihakan yang tegas terhadap pemilik hak cipta (IP) dalam melawan para pembajak baik di lokapasar daring maupun di pasar buku konvensional dan Pemerintah mampu meminta percepatan penyusunan peraturan pemerintah sebagai turunan UU Ekraf tentang hak kekayaan intelektual sebagai penguatan upaya pemberantasan pembajakan buku.
Co-Authors Monica Octavia Juwita Reeze Reeze