Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Richard C Adam
Universitas Tarumanagara
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Bagi Debitor terhadap Objek Jaminan Fidusia yang di Ambil Paksa oleh Juru Tagih (Debt Collector) Fernando D’lomo; Richard C Adam
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.328 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.12427

Abstract

Objek jaminan fidusia sering digunakan dalam transaksi keuangan untuk memberikan keamanan kepada kreditur dalam hal pembayaran hutang oleh debitur. Namun, terkadang situasi muncul di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka, dan kreditur menggunakan jaminan fidusia untuk menagih hutang secara paksa melalui juru tagih (debt collector). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam situasi di mana objek jaminan fidusia diambil paksa oleh juru tagih. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis normatif dari peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak yurisdiksi, ada ketentuan yang mengatur proses pengambilan paksa objek jaminan fidusia, yang melibatkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh kreditur dan juru tagih. Perlindungan hukum bagi debitur terhadap objek jaminan fidusia yang diambil paksa oleh juru tagih meliputi beberapa aspek. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi debitur terhadap objek jaminan fidusia yang diambil paksa oleh juru tagih adalah penting untuk memastikan bahwa hak-hak debitur tetap terlindungi dalam proses penagihan hutang. Dengan adanya aturan dan mekanisme yang jelas, debitur dapat mengajukan keberatan jika ada pelanggaran atau perlakuan yang tidak pantas. Namun, penting juga untuk terus memperbarui peraturan yang ada agar perlindungan hukum bagi debitur semakin memadai.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI PADA SMARTPHONE DITINJAU DARI HUKUM POSITIF B. Charles Edwardo Vallentinno; Richard C Adam
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2291-2303

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mengalami perkembangan begitu pesat pada era globalisasi. Suatu keniscayaan bahwa setiap orang harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Perkembangan teknologi tentunya memiliki  dampak yang besar terhadap tatanan kehidupan manusia. Sebuah sistem yang merupakan produk dari era globalisasi dikenal sebagai sistem elektronik. Umumnya sistem elektronik yang berbasis aplikasi, situs, atau protal dibuat dengan fungsi dan kegunaan tertentu yang ditawarkan kepada pengguna dilengkapi oleh fitur yang mumupuni. Umumnya dalam pengoperasian sistem elektronik berbasis aplikasi, situs, atau protal diperlukan data pribadi pengguna. Aplikasi yang digunakan pada smartphone merupakan wadah untuk pengoperasiannya. Pengoperasiannya, aplikasi pada smartphone memerlukan data penggunanya, sehingga memerlukan perlindungan secara hukum atas data pribadi pengguna aplikasi. Perlindungan secara hukum terkait data pribadi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini atau hukum positif. Kehadiran hukum positif dalam perlindungan data pribadi memberikan kepastian hukum agar hukum yang mengatur mengenai data pribadi dapat direalisasikan dengan baik terutama pada pengguna aplikasi pada smartphone. Penelitian ini bertujuan membahas perlindungan data pribadi pengguna aplikasi pada smartphone ditinjau dari hukum positif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Yang Dijadikan Proyek Strategis Nasional Oleh Pemerintah Di Kalimantan Ninda Putri Noor Fajrini; Richard C Adam
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2143

Abstract

Implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Timur, khususnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menimbulkan ketimpangan bagi Suku Balik. Masyarakat adat terdampak serius oleh penyitaan tanah ulayat, hilangnya tempat tinggal, kerusakan ekosistem, hingga krisis pangan dengan kompensasi yang tidak memadai. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat adat atas tanah ulayat yang ditetapkan sebagai PSN.Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka, menganalisis UUPA No. 5/1960, PP No. 19/2021, serta Perda Kaltim No. 1/2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum masyarakat adat dijamin melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 6 huruf g Perda Kaltim No. 1/2015 yang mengakui hak ulayat. Terkait tanggung jawab, berdasarkan Pasal 18 PP No. 19/2021, pemerintah wajib memberikan kompensasi yang layak dan adil kepada masyarakat adat atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut.
Co-Authors B. Charles Edwardo Vallentinno Fernando D’lomo Ninda Putri Noor Fajrini