Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Mahadi : Indonesia Journal of Law
Rika Septiana
Universitas Lampung
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
CONFIGURATION OF CONTENT MATERIALS ON REGIONAL REGULATIONS ON REGIONAL RESEARCH : KONFIGURASI MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DI DAERAH Rudi Wijaya; Eko Raharjo; Rika Septiana
Constitutional Law Society Vol. 1 No. 2 (2022): September
Publisher : Center for Constitutional and Legislative Studies University of Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.161 KB) | DOI: 10.36448/cls.v1i2.25

Abstract

The strengthening of the national research system after the promulgation of Law Number 11 of 2019 concerning the National System of Science and Technology (UU Sisnas Science and Technology) requires that the research and innovation system be strengthened in the regions. Legal instruments in the form of regional regulations have an urgency to ensure the sustainability of the research and innovation ecosystem and are also strengthened in the regions. Therefore, the content of regional regulations on research needs to be well formulated so that the content material is not only a copy of the National Science and Technology Law but can adapt to regional conditions, needs, and ongoing conditions.
Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif Demokrasi (Studi Pada BPD Desa Karyamulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan) Muhtadli Muhtadli; Rudi Wijaya; Rika Septiana
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Februari
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v1i1.8319

Abstract

Artikel ini membahas tentang dinamika penguatan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perspektif demokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan perundangan, serta pendekatan historis. Sumber data dalam tulisan ini berasal dari peraturan perundang-undangan Indonesia baik eksisting maupun yang pernah berlaku, literatur ilmiah yang relevan, serta hasil observasi dan wawancara penulis dengan responden dari BPD Desa Karyamulyasari, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yakni pertama, Badan Permusyawaratan Desa bukan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa namun merupakan mitra Kepala Desa dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, kedua, konstruksi hukum UU Desa menghendaki tiga fungsi BPD dilaksanakan secara simultan dan berimbang, dan ketiga, fungsi pengawasan BPD terhadap kepala desa menjadi lebih dominan daripada fungsi aspirasi dan fungsi legislasi desa. Karenanya, penguatan pada dua fungsi lainnya menjadi penting, selain untuk menjalankan amanat UU Desa juga untuk menjaga demokrasi pada lebel desa.
Co-Authors Eko Raharjo Muhtadli Muhtadli Rudi Wijaya Rudi Wijaya