Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.728
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Laporan Upaya Nyata Inovasi Ilmu Komputer (LUNIK) Journal of Health Education Law Information and Humanities Jurnal Sumbangsih Justice Amnesty Law and Undoing Journal
Eko Raharjo
Universitas Lampung
Religion Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
CONFIGURATION OF CONTENT MATERIALS ON REGIONAL REGULATIONS ON REGIONAL RESEARCH : KONFIGURASI MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DI DAERAH Rudi Wijaya; Eko Raharjo; Rika Septiana
Constitutional Law Society Vol. 1 No. 2 (2022): September
Publisher : Center for Constitutional and Legislative Studies University of Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.161 KB) | DOI: 10.36448/cls.v1i2.25

Abstract

The strengthening of the national research system after the promulgation of Law Number 11 of 2019 concerning the National System of Science and Technology (UU Sisnas Science and Technology) requires that the research and innovation system be strengthened in the regions. Legal instruments in the form of regional regulations have an urgency to ensure the sustainability of the research and innovation ecosystem and are also strengthened in the regions. Therefore, the content of regional regulations on research needs to be well formulated so that the content material is not only a copy of the National Science and Technology Law but can adapt to regional conditions, needs, and ongoing conditions.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA KASUS PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI INDONESIA Eko Raharjo; Dona Raisa Monica; Evina Dwi Maiyanti
Lex LATA Volume 5 Nomor 3, November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2560

Abstract

Revenge Porn atau biasa dikenal Pornografi Balas Dendam merupakan sebuah tindak kejahatan yang mana dilakukan dengan membuat maupun mengeksploitasi foto atau video berbasis seksual atau pornografi tanpa seizin atau persetujuan pemilik foto atauvideo asusila tersebut sebagai bentuk balas dendam dengan tujuan memperlakukan serta menjatuhkan citra diri korban, yang mana biasanya pihak perempuanlah yang menjadi korban utama dalam kasus pornografi balas dendam ini. Maraknya kasus pornografi balas dendam di Indonesia menjadikan sebuah perhatian khusus kepada seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah semakin meningkatnya kasus pornografi balas dendam ini. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kasus pornografi balas dendam yaitu diantaranya seperti budaya patriarki yang masih sangat melekat bagi masyarakat Indonesia, kurangnya pemahaman gender dari kalangan penegak hukum, penanganan yang sering kali mengakibatkan boomerang pada korban sendiri, serta rendahnya pemahaman masyarakat akan hukum
Kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMA YP Unila Bandar Lampung: Upaya pencegahan pelanggaran Eko Raharjo; Rika Septiana; Dede Irvansyah; Muhammad Iqbal Adani; Gunawan Jatmiko
Jurnal Sumbangsih Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Sumbangsih (In Process)
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v3i2.86

Abstract

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Bandar Lampung semakin meningkat. Tercatat sebanyak 27.828 kasus di tahun 2021 yang sebagian terjadi karena minimnya pengetahuan berlalu lintas, terutama pelajar. Banyak pelajar yang belum mengetahui secara jelas mengenai pengaturan berlalu lintas yang baik. Tim penulis menginisiasi kegiatan "Kesadaran Hukum Berlalu Lintas" khusus pada guna memberi pemahaman mendasar mengenai kesadaran untuk taat hukum berlalu lintas khusushnya kepada pelajar di SMA YP Unila. Target khusus kegiatan ini yakni meningkatnya kepatuhan pelajar terhadap UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kegiatan pengabdian, penulis menggunakan metode pendekatan formal serta semi formal kepada kelompok siswa di SMA YP Unila. Pihak sekolah memfasilitasi pemilihan kelompok siswa. Pendekatan formal dilakukan melalui pemaparan/sosialisasi kegiatan, dan pendekatan semi formal dilakukan dengan melakukan transfer pengetahuan dan transfer nilai kepada kelompok siswa. Kegiatan ini dilakukan kegiatan pengisian materi belajar mengenai hukum, penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan evaluasi kegiatan, terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra mengenai peraturan dan aturan berlalu lintas sebagaimana tercantum di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dibuktikan dengan hasil post-test yang dilakukan tim penulis kepada pelajar yang meningkat pada tataran pengetahuan dan praktik berlalu lintas di kalangan SMA YP Unila. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kegiatan ini masih mengalami beberapa hambatan, baik secara internal maupun eksternal. Terlepas dari hambatan-hambatan tersebut, terlaksananya kegiatan ini juga tidak luput dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak
Pemberdayaan Masyarakat Desa Margasari Lampung Timur Dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim: Pendekatan Sosial Humaniora Berfokus Pada Kesadaran Dan Ketahanan Kebencanaan Eko Raharjo; Rika Septiana; Gunawan Jatmiko; Muhammad Iqbal Adani
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 7 No 2 (2025): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v7i2.1182

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Margasari, yang berlangsung dari April hingga Agustus 2024, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai perubahan iklim dan ketahanan kebencanaan melalui program pemberdayaan yang komprehensif. Proses dimulai dengan tahapan persiapan yang melibatkan komunikasi intensif dengan mitra dan pihak terkait untuk memastikan pemahaman bersama mengenai tujuan dan strategi yang akan diterapkan. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup penyuluhan, workshop, dan diskusi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Penyuluhan memberikan pemahaman mendalam tentang perubahan iklim dan langkah-langkah adaptasi, sedangkan workshop berfokus pada pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Metode pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur efektivitas program, yang menunjukkan peningkatan pemahaman signifikan mengenai ketahanan kebencanaan. Selain itu, kegiatan ini mendorong masyarakat untuk mengembangkan rencana tanggap darurat, serta menciptakan forum diskusi untuk bertukar ide dan pengalaman. Dengan demikian, pengabdian ini berhasil memberdayakan masyarakat untuk bertindak proaktif dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memberikan referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kegiatan ini mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan oleh SDGs, dengan tujuan menciptakan komunitas yang lebih tangguh dalam menghadapi tantangan di masa depan.
Gagalnya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Kla) M Damar Fahriza; Eko Raharjo; Rinaldy Amrullah; Rini Fathonah; Mamanda Syahputra Ginting
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8084

Abstract

Keterlibatan anak dalam tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak merupakan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan penegakan norma pidana, tetapi juga menyangkut perlindungan hak anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan. Perbuatan membawa senjata tajam berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum, terlebih apabila dilakukan dalam konteks tawuran. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus diterapkan secara proporsional dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengkaji Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla. Analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan uraian deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan mengenai larangan membawa senjata tajam tanpa hak diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, yakni unsur “barang siapa”, unsur “tanpa hak”, dan unsur “membawa atau menguasai senjata tajam. Selain itu, hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana anak. Dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla, majelis hakim menjatuhkan pidana pembinaan kepada anak sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis dengan memastikan terpenuhinya seluruh unsur delik, aspek sosiologis dengan memperhatikan latar belakang sosial dan usia anak, serta aspek filosofis yang menekankan tujuan pembinaan dan rehabilitasi. Dengan demikian, meskipun anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak, penjatuhan pidana tetap diarahkan pada upaya pembinaan, bukan semata-mata pembalasan. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak tetap dapat diterapkan apabila unsur tindak pidana dan kesalahan terpenuhi. Namun, penerapan sanksi harus mengedepankan pendekatan yang edukatif dan rehabilitatif guna menjamin masa depan anak serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa.
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP REMAJA DI LINGKUNGAN SEKOLAH DI BANDAR LAMPUNG Eko Raharjo; rika septiana; Rudi Wijaya; Muhammad Iqbal Adani; ridho Sholehurrohman
Laporan Upaya Nyata Inovasi Ilmu Komputer JPKM Lunik - Vol 02, No. 01, April 2024
Publisher : FMIPA Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/lunik.v2i01.10

Abstract

Kekerasan seksual merupakan ancaman serius terhadap kesejahteraan remaja, termasuk di Lampung. Remaja, yang merupakan kelompok rentan, sering kali menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh individu terdekat seperti orang tua atau guru. Artikel ini menyoroti pentingnya pencegahan kekerasan seksual melalui edukasi dan pengetahuan yang diperkenalkan sejak dini. Fenomena kekerasan seksual terutama terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, dan tempat sosial lainnya, memberikan dampak fisik, emosional, dan psikologis pada korban. Selain itu, kekerasan seksual juga menciptakan dampak serius tidak hanya pada korban secara langsung, tetapi juga pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dan remaja, terutama yang terungkap dalam statistik kasus di Bandar Lampung, menunjukkan urgensi penanganan kasus kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual dan pengetahuan tentang kekerasan seksual perlu diperkenalkan sejak dini, dan inisiatif untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada siswa tentang kebutuhan untuk melindungi diri dari ancaman dan tindakan kekerasan seksual sangatlah penting. Tim pengabdian melaksanakan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di SMA YP Unila selama enam bulan dengan melibatkan pengurus OSIS, Paskibraka, dan perwakilan kelas sebanyak 40 orang. Sosialisasi menggunakan metode ceramah, sharing dan diskusi bersama, dan sesi tanya jawab. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terkait pencegahan kekerasan seksual. Siswa menyadari pentingnya edukasi dan pengetahuan kekerasan seksual sejak dini, mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, mengerti dampak serius yang terjadi, dan bagaimana melakukan penanganan kekerasan seksual. Siswa juga menunjukkan kesadaran akan peran pendidikan sebagai sarana meningkatkan kesadaran dan pengetahuan
Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Pencatutan Identitas Nasabah Bank oleh Pegawai Bank dalam Pengajuan Kredit Gilang Gilang; Eko Raharjo; Emilia Susanti
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 3 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v3i1.8076

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pencatutan identitas nasabah bank oleh pegawai bank dalam pengajuan kredit. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus penyalahgunaan identitas nasabah yang berdampak pada kerugian finansial dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kejahatan serta upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal, rendahnya literasi digital, serta motif ekonomi menjadi faktor dominan terjadinya kejahatan. Penegakan hukum menghadapi kendala dalam pembuktian digital dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan sistem keamanan perbankan, serta edukasi hukum kepada masyarakat.
Upaya Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi pada Wilayah Polsek Natar Polres Lampung Selatan) Dipo Didik Kurniawan; Heni Siswanto; Budi Rizki Husin; Eko Raharjo; Nikmah Rosidah
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8233

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Natar, Polres Lampung Selatan. Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga diperlukan strategi pencegahan yang efektif melalui pendekatan preemtif dan preventif oleh aparat kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pembinaan keamanan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan dilakukan melalui kegiatan sambang desa, penyuluhan hukum, pembinaan sistem keamanan lingkungan (siskamling), mediasi konflik sosial, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Selain itu, pemanfaatan komunikasi sosial dan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas menjadi faktor penting dalam menekan angka kejahatan. Namun, pelaksanaan tugas masih menghadapi kendala seperti keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah binaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas Bhabinkamtibmas, dukungan sarana prasarana, serta penguatan kemitraan antara polisi dan masyarakat agar pencegahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Efektivitas Implementasi Mou BNN dan PPATK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Lampung Rafi Mahendra Muhammad; Eko Raharjo; Rinaldy Amrullah; Rini Fathonah; Mamanda Syahputra Ginting
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8552

Abstract

Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika telah menjadi ancaman sistemik di Indonesia. Sindikat menyamarkan dana ilegal melalui sistem keuangan dan aset fisik bernilai tinggi menggunakan modus smurfing dan penggunaan rekening nominee. Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi Nota Kesepahaman (MoU) antara BNN dan PPATK Nomor NK/28/VIII/KA/HK.02/ 2023/BNN dan NK-192/1.02/PPATK/8/2023 di lingkungan BNNP Lampung. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian menemukan bahwa MoU tersebut telah berhasil mereduksi hambatan birokrasi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui strategi follow the money. Capaian berkas perkara P-21 BNNP Lampung meningkat dari 106,67% (2023) menjadi 125% (2024) dari target yang ditetapkan, membuktikan efektivitas sinergi kedua lembaga.
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Melebihi Tuntutan Jaksa (Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns) Fauzan Yudha Hadi Putra; Eko Raharjo; Rini Fathonah; Ahmad Irzal Fardiansyah; Muhammad Farid
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): July 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i2.8042

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Permasalahan penelitian berfokus pada dasar hukum dan rasionalitas hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan jaksa serta kesesuaiannya dengan asas kebebasan hakim, proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan yuridis hakim dan dampaknya terhadap penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan jaksa sepanjang berada dalam batas ancaman pidana undang-undang dan didasarkan pada pertimbangan hukum yang sah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban.
Co-Authors Budi Rizki Husin Dede Irvansyah Dipo Didik Kurniawan Dona Raisa Monica Emilia Susanti Evina Dwi Maiyanti Fardiansyah, Ahmad Irzal Fauzan Yudha Hadi Putra Gilang Gilang Gunawan Jatmiko Gunawan Jatmiko Heni Siswanto M Damar Fahriza Mamanda Syahputra Ginting Muhammad Farid Muhammad Iqbal Adani Muhammad Iqbal Adani Nikmah Rosidah Rafi Mahendra Muhammad Ridho Sholehurrohman Rika Septiana Rika Septiana Rinaldy Amrullah Rini Fathonah Rudi Wijaya Rudi Wijaya