Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

CONFIGURATION OF CONTENT MATERIALS ON REGIONAL REGULATIONS ON REGIONAL RESEARCH : KONFIGURASI MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DI DAERAH Rudi Wijaya; Eko Raharjo; Rika Septiana
Constitutional Law Society Vol. 1 No. 2 (2022): September
Publisher : Center for Constitutional and Legislative Studies University of Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.161 KB) | DOI: 10.36448/cls.v1i2.25

Abstract

The strengthening of the national research system after the promulgation of Law Number 11 of 2019 concerning the National System of Science and Technology (UU Sisnas Science and Technology) requires that the research and innovation system be strengthened in the regions. Legal instruments in the form of regional regulations have an urgency to ensure the sustainability of the research and innovation ecosystem and are also strengthened in the regions. Therefore, the content of regional regulations on research needs to be well formulated so that the content material is not only a copy of the National Science and Technology Law but can adapt to regional conditions, needs, and ongoing conditions.
Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif Demokrasi (Studi Pada BPD Desa Karyamulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan) Muhtadli Muhtadli; Rudi Wijaya; Rika Septiana
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Februari
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v1i1.8319

Abstract

Artikel ini membahas tentang dinamika penguatan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perspektif demokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan perundangan, serta pendekatan historis. Sumber data dalam tulisan ini berasal dari peraturan perundang-undangan Indonesia baik eksisting maupun yang pernah berlaku, literatur ilmiah yang relevan, serta hasil observasi dan wawancara penulis dengan responden dari BPD Desa Karyamulyasari, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yakni pertama, Badan Permusyawaratan Desa bukan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa namun merupakan mitra Kepala Desa dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, kedua, konstruksi hukum UU Desa menghendaki tiga fungsi BPD dilaksanakan secara simultan dan berimbang, dan ketiga, fungsi pengawasan BPD terhadap kepala desa menjadi lebih dominan daripada fungsi aspirasi dan fungsi legislasi desa. Karenanya, penguatan pada dua fungsi lainnya menjadi penting, selain untuk menjalankan amanat UU Desa juga untuk menjaga demokrasi pada lebel desa.
Kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMA YP Unila Bandar Lampung: Upaya pencegahan pelanggaran Eko Raharjo; Rika Septiana; Dede Irvansyah; Muhammad Iqbal Adani; Gunawan Jatmiko
Jurnal Sumbangsih Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Sumbangsih (In Process)
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v3i2.86

Abstract

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Bandar Lampung semakin meningkat. Tercatat sebanyak 27.828 kasus di tahun 2021 yang sebagian terjadi karena minimnya pengetahuan berlalu lintas, terutama pelajar. Banyak pelajar yang belum mengetahui secara jelas mengenai pengaturan berlalu lintas yang baik. Tim penulis menginisiasi kegiatan "Kesadaran Hukum Berlalu Lintas" khusus pada guna memberi pemahaman mendasar mengenai kesadaran untuk taat hukum berlalu lintas khusushnya kepada pelajar di SMA YP Unila. Target khusus kegiatan ini yakni meningkatnya kepatuhan pelajar terhadap UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kegiatan pengabdian, penulis menggunakan metode pendekatan formal serta semi formal kepada kelompok siswa di SMA YP Unila. Pihak sekolah memfasilitasi pemilihan kelompok siswa. Pendekatan formal dilakukan melalui pemaparan/sosialisasi kegiatan, dan pendekatan semi formal dilakukan dengan melakukan transfer pengetahuan dan transfer nilai kepada kelompok siswa. Kegiatan ini dilakukan kegiatan pengisian materi belajar mengenai hukum, penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan evaluasi kegiatan, terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra mengenai peraturan dan aturan berlalu lintas sebagaimana tercantum di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dibuktikan dengan hasil post-test yang dilakukan tim penulis kepada pelajar yang meningkat pada tataran pengetahuan dan praktik berlalu lintas di kalangan SMA YP Unila. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kegiatan ini masih mengalami beberapa hambatan, baik secara internal maupun eksternal. Terlepas dari hambatan-hambatan tersebut, terlaksananya kegiatan ini juga tidak luput dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak