Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Argumentum: Jurnal Hukum
Basuki Kurniawan
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTATION OF HARMONIZING, FINISHING AND STRENGTHENING THE CONCEPT OF LAW DESIGN WITH PANCASILA VALUES: PELAKSANAAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA Basuki Kurniawan; Rohmad Agus Sholihin; Nita Ryan Purbosari
Constitutional Law Society Vol. 1 No. 2 (2022): September
Publisher : Center for Constitutional and Legislative Studies University of Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.702 KB) | DOI: 10.36448/cls.v1i2.29

Abstract

Harmonizing the conception of draft laws is a process that must be carried out in the formation of laws and regulations, especially at the drafting stage. The aim is to harmonize with Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and other laws and drafting techniques as well as to produce agreement on the regulated substance so that it becomes a statutory regulation which is a unified whole within the framework of the national legal system. In practice, the harmonization of the draft law concept has not been harmonized with the values ​​of Pancasila. Whereas in terms of legal dogmatics and legal theory, the draft law must be harmonized with the values of Pancasila.
Perjanjian Kerja Bersama Wujud Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Bank Pasca Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Aris Yuni Pawestri; Ana Laela Fatikhatul Choiriyah; Basuki Kurniawan; Nuzulia Kumala Sari
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Vol. 3 No. 1 (2023): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/trilogi.v3i1.115

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya berbagai perkembangan pengaturan tentang pekerja salah satunya pekerja Bank.Sejak diberlakukan pada tanggal 21 Maret 2023, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa pasal yang cukup mengkhawatirkan bagi para pekerja. Perlindungan hak pekerja tereliminir dengan semakin banyaknya aturan yang berpihak pada pengusaha atau investor.Perjanjian Kerja Bersama merupakan salah cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir dampak pengundangan Cipta Kerja tersebut.Permasalahan penelitian adalah Bagaimana Kedudukan perjanjian kerja bersama dapat memberikan perlindungan hukum bagi pekerja bank pasca Pemberlakuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?.Penelitian menggunakan jenis penelitian normatif dengan berbagai pendekatan,yaitu pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual.Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum. Hasil penelitian bahwa perjanjian kerja bersama dapat memberikan perlindungan hukum bagi pekerja bank pasca Pengundangan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dengan cara dibuat dengan formulasi yang lebih baik dari formulasi yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja serta mengedepankan hak- hak pekerja bank.Pelaksanaan kewajiban Perbankan sebagai pihak yang menggunakan pekerja bank sebagai sumberdaya atas keberlanjutan praktek perbankan memiliki potensi tidak optimal dilaksanakan selaras dengan semakin banyaknya ketentuan yang mendegradasi hak hak pekerja bank.Perlu segera dibuat kebijakan khusus berkaitan kewajiban dan tanggungjawab bank dalam perjanjian kerja bersama agar perlindungan hukum pekerja bank dalam formulasi perjanjian kerja bersama dapat terealisasikan
URGENSI PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENGAJUKAN IZIN TINGGAL DI WILAYAH KEPULAUAN RIAU Basuki Kurniawan; Riza Safin
Jurnal Argumentum Vol 1 No 2 (2025): Juni 2025
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v1i2.23

Abstract

Tidak dapat dipungkiri melihat berjalannya peraturan yang ada terhadap orang asing masih tidak berjalan dengan efektif, dengan bertambahnya jumlah kasus yang terkonfirmasi terhadap orang asing yang menyalagunakan izin tinggal. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia. Kedua mengalisis kendala dan upaya keimigrasian dalam pengajuan izin tinggal bagi Warga Negara Asing. Penelitian yang telah digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan yuridis empiris pendekatan kuantitatif. Hasil penilitian yang didapatkan peneliti, pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yaitu mencangkup masuk serta keluarnya orang asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Kepulauan Riau.
Cybersecurity Risks and Legal Protection for Financial Investors in Indonesian and Malaysian Equity Crowdfunding Aris Yuni Pawestri; Amara Diva Abigail; Basuki Kurniawan; Fibran Ahmad Firdaus
Indonesia Law Reform Journal Vol. 6 No. 2 (2026): July 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v6i2.45137

Abstract

This paper examines how cybersecurity risks are regulated within the ECF frameworks of these two countries and evaluates the effectiveness of the legal protections provided to financial investors. This study investigates the following central research question: how can a comparative legal framework be developed to strengthen the legal protection of financial investors against cybersecurity risks on Indonesian and Malaysian equity crowdfunding platforms? This study employs a normative legal research method, drawing on statutory, conceptual and comparative approaches. The legal materials examined include legislation, regulatory policies, cybersecurity governance frameworks and academic literature on equity crowdfunding and investor protection in Indonesia and Malaysia. The research reveals that both jurisdictions have established legal frameworks governing equity crowdfunding and digital financial services. However, cybersecurity governance, regulatory supervision, data protection standards and platform liability significantly differ. While Malaysia adopts a more integrated regulatory approach through centralised supervision and clearer cybersecurity requirements, Indonesia continues to experience regulatory fragmentation and overlapping institutional authority. The analysis shows that existing regulations in both countries primarily focus on financial compliance and market supervision, whereas legal protection against cybersecurity-related losses is minimal. Consequently, investors may face legal uncertainty when cyber incidents result in financial harm or unauthorised access to investment assets. Based on these findings, the study recommends developing a comparative legal framework that emphasises cyber resilience, stronger cybersecurity obligations for platform operators, enhanced investor rights, integrated regulatory supervision and clear liability mechanisms for cyber-related losses. Such reforms are expected to strengthen investor confidence, improve legal certainty and support the sustainable growth of equity crowdfunding ecosystems in Indonesia and Malaysia.
Co-Authors Amara Diva Abigail Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Aris Yuni Pawestri Fibran Ahmad Firdaus Nita Ryan Purbosari Nuzulia Kumala Sari Riza Safin Rohmad Agus Sholihin