Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Jurnal Kreativitas dan Inovasi (Jurnal Kreanova) National Multidisciplinary Sciences Jurnal Terapan Ekonomi dan Bisnis (JTEB)
Aris Yuni Pawestri
Universitas Muhammadiyah Jember
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Pawestri, Aris Yuni
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.362 KB) | DOI: 10.32528/faj.v17i2.2796

Abstract

Penegakan hukum lingkungan saat ini sangat diperlukan di Indonesia. Problematika lingkungan yang kita alamai salah satunya adalah kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun. Turunnya kualitas hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.  Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan menjadi suatu hal yang sangat penting dan urgen. Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup  bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai cita hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai amanat UUD 1945 memerlukan  adanya suatu tatanan dan instrument sistem penegakan hukum yang baik. Penegakan Hukum lingkungan diharapkan mampu merepresentasikan cita hukum dan nilai- nilai demokrasi  yang berhubungan dengan perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup. Lemahnya pengawasan oleh rakyat terhadap keputusan- keputusan  yang telah diambil sehubungan dengan kebijakan dan hukum lingkungan dan  minimnya  kedaulatan rakyat dalam rumusan kebijakan  dan hukum lingkungan nampak  dengan minimnya kasus pelanggaran atau kejahatan dibidang lingkungan yang diproses dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia baik melalui hukum Administrasi, Hukum perdata maupun hukum pidana. 
Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Aris Yuni Pawestri
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v17i2.2796

Abstract

Penegakan hukum lingkungan saat ini sangat diperlukan di Indonesia. Problematika lingkungan yang kita alamai salah satunya adalah kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun. Turunnya kualitas hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.  Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan menjadi suatu hal yang sangat penting dan urgen. Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup  bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai cita hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai amanat UUD 1945 memerlukan  adanya suatu tatanan dan instrument sistem penegakan hukum yang baik. Penegakan Hukum lingkungan diharapkan mampu merepresentasikan cita hukum dan nilai- nilai demokrasi  yang berhubungan dengan perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup. Lemahnya pengawasan oleh rakyat terhadap keputusan- keputusan  yang telah diambil sehubungan dengan kebijakan dan hukum lingkungan dan  minimnya  kedaulatan rakyat dalam rumusan kebijakan  dan hukum lingkungan nampak  dengan minimnya kasus pelanggaran atau kejahatan dibidang lingkungan yang diproses dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia baik melalui hukum Administrasi, Hukum perdata maupun hukum pidana. 
PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN DAN PENCEGAHAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL BAGI IBU IBU ‘AISYIYAH JEMBER Siti Khayisatuzahro Nur; Aris Yuni Pawestri
Jurnal Kreativitas dan Inovasi (Jurnal Kreanova) Vol 3 No 3 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24034/kreanova.v3i3.6002

Abstract

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kebutuhan hidup manusia tidak terkontrol dengan baik, terkadang pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Dalam perkembangan model berhutang bermigrasi dari offline ke online. Hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah pinjaman online uang bisa diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan dana tambahan secara cepat dan mudah. Diantara kerugian yang dirasakan adalah pencemaran nama baik, jumlah bunga yang tidak pasti, dan kebocoran data kontak pada ponsel. Melihat banyak kerugian tersebut, maka tim berupaya memberikan edukasi dan pencegahan peminjaman online ilegal (illegal online) kepada masyarakat khusunya ibu-ibu ‘Aisyiyah Wilayah Karimata Jember. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, edukasi dan pendampingan. Dilaksanakan sosialisasi dan tanya jawab seputar resiko pinjaman online ilegal, dilanjutkan pembentukan kelompok sadar literasi keuangan dikalangan ibu-ibu. Adapun tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan edukasi bagi ibu-ibu ‘Aisyiyah agar lebih waspada dalam melakukan pinjaman online. Lebih disarankan untuk memilih penyedia pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Namun daripada itu, tim menghimbau ibu-ibu agar mengatur kebutuhan hidup, dan keuangan sesuai dengan jumlah pendapatan yang dimiliki, bentuk perencanaan keuangan yang sesuai dapat membantu ibu-ibu agar tidak berhutang serta menyiapkan dana darurat dan investasi demi masa depan keuarga yang dimiliki.
Perjanjian Kerja Bersama Wujud Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Bank Pasca Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Aris Yuni Pawestri; Ana Laela Fatikhatul Choiriyah; Basuki Kurniawan; Nuzulia Kumala Sari
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Vol. 3 No. 1 (2023): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/trilogi.v3i1.115

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya berbagai perkembangan pengaturan tentang pekerja salah satunya pekerja Bank.Sejak diberlakukan pada tanggal 21 Maret 2023, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa pasal yang cukup mengkhawatirkan bagi para pekerja. Perlindungan hak pekerja tereliminir dengan semakin banyaknya aturan yang berpihak pada pengusaha atau investor.Perjanjian Kerja Bersama merupakan salah cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir dampak pengundangan Cipta Kerja tersebut.Permasalahan penelitian adalah Bagaimana Kedudukan perjanjian kerja bersama dapat memberikan perlindungan hukum bagi pekerja bank pasca Pemberlakuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?.Penelitian menggunakan jenis penelitian normatif dengan berbagai pendekatan,yaitu pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual.Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum. Hasil penelitian bahwa perjanjian kerja bersama dapat memberikan perlindungan hukum bagi pekerja bank pasca Pengundangan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dengan cara dibuat dengan formulasi yang lebih baik dari formulasi yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja serta mengedepankan hak- hak pekerja bank.Pelaksanaan kewajiban Perbankan sebagai pihak yang menggunakan pekerja bank sebagai sumberdaya atas keberlanjutan praktek perbankan memiliki potensi tidak optimal dilaksanakan selaras dengan semakin banyaknya ketentuan yang mendegradasi hak hak pekerja bank.Perlu segera dibuat kebijakan khusus berkaitan kewajiban dan tanggungjawab bank dalam perjanjian kerja bersama agar perlindungan hukum pekerja bank dalam formulasi perjanjian kerja bersama dapat terealisasikan
PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN SEKOLAH MELALUI PENGADAAN SANITASI DASAR TOILET Wenny Murtalining Tyas; Pawestri, Aris Yuni
MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/tano.v7i1.3243

Abstract

Sanitasar dasar sekolah diantaranya toilet merupakan sarana terpenting untuk menghasilkan siswa yang sehat dan cerdas. Pada saat ini sekolah SD Muhammadiyah Kasiyan Kabupaten Jemberbelum memiliki sanitasi toilet secraa mandiri. Siswa dan guru masih menggunakan toilet musholla milik warga. Tujuan pengadaan ini untuk mewujudkan kenyamanan dan kefektifan siswa dalam belajar. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu metode survei lokasi, diskusi dengan mitra, menggambar desain kamar mandi dan WC dan melakukan penghitungan kebutuhan bahan dan biaya, pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan mencakup pemasangan buis untuk membuat septic tank dan pembangunan kamar mandi dan WC di sekolah. Setelah selasai dilakukan serah terima kepada kepala sekolah. Hasil kegiatan pengabdian ini adalah terwujudnyan 1 unit bangunan sanitasi dasar berupa toilet milik sekolah. Sarana ini dapat dimanfaatkan oleh semua siswa dan guru dan dapat meningkatkan lingkungan sekolah yang sehat, siswa sehat dan cerdas.
Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Kopi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jubung Jember Adiwinarto, Sulistio; Pawestri, Aris Yuni; Chamdani, Muh Fanny
Jurnal Terapan Ekonomi dan Bisnis Vol 2, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/jteb.v2i2.5708

Abstract

Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan wawasan pelaku usaha khususnya BUMDes Jubung Jember tentang urgensi jaminan produk halal di Indonesia yang notabene masyarakatnya beragama Islam. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Pemenuhan kepastian hukum terkait halalnya suatu produk dapat pula meningkatkan daya tarik dan kepercayaan calon konsumen akan halalnya produk yang ditawarkan. Keterbatasan akses informasi dan minimnya sosialisasi terkait dengan urgensi sertifikasi halal menjadi faktor terhambatnya pengurusan sertifikasi halal oleh pihak BUMDes Jubung maupun para pelaku usaha lainnya. Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ditujukan untuk pemenuhan kewajiban yang telah diberikan oleh undang-undang dan sertifikasi halal merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha guna memperluas usahanya. Sehingga dapat disimpulkan dengan diadakannya sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dapat menambah pengetahuan terkait dengan syarat maupun alur permohonan sertifikasi halal bagi pelaku usaha khususnya BUMDes Jubung dan juga mendapatkan label halal.
Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Praktik Peer To Peer Lending Syariah Berbasis Teknologi (Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dengan Singapura) Pawestri, Aris Yuni; Ridlo, Muhammad Zainur; Nigtyas, Binaridha Kusuma; Ramadani, Wahyu Ramadani
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i2.22488

Abstract

One form of legal protection for customers is related to confidential information, namely in the filed of customer data protection. Since the implementation of Peer to Peer lending in providing services to customers, the regulation of customer protection in the field of personal daa protection has become something very important to study. The basic policy of Indonesian philosophy relating to this matter is matter is contained in our constitution, namely the Constitution of the Republic of Indonesia in article 34 paragraph (4) which provides the mandate that the Indonesian economy is organized based on economic democracy with the principles of toghetherness, efficiency, justice, sustainability, economic unity.The concept of ideal legal protection of customer personal data information in the future is viewed from a comparison of laws in the two countries. A regulatory formulation regarding the legal protection of customer personal data in Sharia Peer to Peer lending practice, analyzed based on a review of customer legal protection regulations based on banking laws and statutory regulations goversing Sharia Peer To Peer Lending. The urgency of regulating protection for customers in Sharia Peer to Peer lending practices in order to fulfill the state’s obligation in providing protection for citizens, especially protection of personal data of customer using Sharia Peer to Peer Lending, both in Indonesia and Singapore.Keywords : Legal Protection, Sharia Peer to Peer Lending, Customer data.
Meningkatkan Loyalitas dan Kepuasan Kinerja Guru melalui Pelatihan Manajemen SDM Tyas, Wenny Murtalining; Pawestri, Aris Yuni
JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata Vol 6, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/jiwakerta.v6i1.22636206

Abstract

Permasalahan loyalitas dan kepuasan kinerja guru-guru merupakan faktor yang terpenting sebagai ujung tombak dalam pendidik. Pemahaman guru tentang manajemen SDM mencakup perencanaan, seleksi, penempatan, pengembangan dan evaluasi. Namun lingkup manajemen ini belum semua guru memahaminya bahkan belum diterapkan secara efektif dan efisien. Sehingga berdampak kinerja guru sehari-hari di sekolah. Kegiatan pengabdian dilakukan pada Amal Usaha Muhammadiyah yaitu MIS Muhammadiyah Balung dalam bentuk pelatihan pada semua guru-guru dan karyawan. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan menerapkan 3 tahapan yaitu pertama, perencanaan dengan melakukan koordinasi dengan mitra untuk menentukan jadwal pelaksanaan, peserta serta materi yang tepat untuk disampaikan, Kedua, pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan di madrasah MI Muhammadiyah Balung dengan jumlah peserta sebanyak 12 terdiri dari guru, tendik dan kepala sekolah. Pelatihan ini berusaha membuka wawasan untuk diimplementasikan di MIM balung. Ketiga, evaluasi kegiatan dengan cara merefleksi apa yang telah dilakukan oleh Madrasah serta melakukan perubahan yang lebih baik untuk perbaikan loyalitas dan kepuasan kinerja guru.
Analisa Legalitas dan Potensi Kejahatan Financial pada Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia Pawestri, Aris Yuni; Kurniawan, Basuki; Ubbadurrohman, Muhamad Syah Ridho; Aprilia, Cahyani
National Multidisciplinary Sciences Vol. 4 No. 3 (2025): Proceeding MILENIUM 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v4i3.752

Abstract

Cryptocurrency adalah jenis baru dari uang digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi untuk melindungi transaksi dan mengatur pembuatan unit-unit baru. Teknologi blockchain yang menjadi dasar utama cryptocurrency menciptakan sistem keuangan yang tidak terpusat, transparan, dan sulit untuk dimanipulasi. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan dan penggunaan cryptocurrency telah meningkat secara signifikan, baik sebagai sarana investasi maupun sebagai alternatif untuk sistem pembayaran internasional. Meskipun memiliki potensi, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, seperti fluktuasi nilai yang ekstrem, belum adanya regulasi yang konsisten, serta ancaman keamanan siber. Penelitian ini mengulas secara umum perkembangan cryptocurrency, cara kerjanya, manfaat yang mungkin didapat dalam keuangan modern, serta risiko yang menyertainya. Dengan memahami sisi teknis dan ekonomi dari cryptocurrency, diharapkan masyarakat bisa lebih bijaksana dalam memanfaatkan teknologi ini di era digital yang terus berubah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek legalitas serta potensi kejahatan finansial dalam penggunaan cryptocurrency di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perun-dang-undangan, konseptual, perbandingan hukum, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap cryptocurrency di Indonesia masih bersifat parsial dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang komprehensif melalui pembentukan norma baru atau pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bentuk umbrella provision guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam perumusan regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi keuangan digital
Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Kopi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jubung Jember Adiwinarto, Sulistio; Pawestri, Aris Yuni; Chamdani, Muh Fanny
Jurnal Terapan Ekonomi dan Bisnis Vol. 2 No. 2 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/jteb.v2i2.5708

Abstract

Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan wawasan pelaku usaha khususnya BUMDes Jubung Jember tentang urgensi jaminan produk halal di Indonesia yang notabene masyarakatnya beragama Islam. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Pemenuhan kepastian hukum terkait halalnya suatu produk dapat pula meningkatkan daya tarik dan kepercayaan calon konsumen akan halalnya produk yang ditawarkan. Keterbatasan akses informasi dan minimnya sosialisasi terkait dengan urgensi sertifikasi halal menjadi faktor terhambatnya pengurusan sertifikasi halal oleh pihak BUMDes Jubung maupun para pelaku usaha lainnya. Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ditujukan untuk pemenuhan kewajiban yang telah diberikan oleh undang-undang dan sertifikasi halal merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha guna memperluas usahanya. Sehingga dapat disimpulkan dengan diadakannya sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dapat menambah pengetahuan terkait dengan syarat maupun alur permohonan sertifikasi halal bagi pelaku usaha khususnya BUMDes Jubung dan juga mendapatkan label halal.
Co-Authors Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Aprilia, Cahyani Basuki Kurniawan Chamdani, Muh Fanny Kurniawan, Basuki Muhammad Zainur Ridlo Nigtyas, Binaridha Kusuma Nuzulia Kumala Sari Ramadani, Wahyu Ramadani Siti Khayisatuzahro Nur Sulistio Adiwinarto Tyas, Wenny Murtalining Ubbadurrohman, Muhamad Syah Ridho Wenny Murtalining Tyas