Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Metode Hisab Kontemporer terhadap Jam Istiwa’: Studi Penentuan Awal Waktu Salat di Fathul Ulum Kediri Abdul Majid Amirudin; Ahmad Junaidi
Jurnal Antologi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.243 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v1i2.323

Abstract

In determining the beginning of prayer times in this modern era, there are several very practical and efficient ways, such as the Contemporary Hisab method in which there are various theories such as the Nutical Almanac theory and the Ephemeris theory, both of which are used by the government as a reference in determining early prayer time. In contrast to the Fathul Ulum Islamic boarding school, one of the Islamic boarding schools in Kediri which still adheres to the Istiwa Hour in determining the start of prayer times, which in the calculation results have a difference of about 5, 15, 30 to 45 minutes with the prayer time schedule used by the community. government. The purpose of this study was to determine the differences, calculation processes and contemporary Hisab analysis on the use of special hours in determining the beginning of prayer times. This research is a field research using qualitative analysis methods. From this study it was concluded that the difference in time between Contemporary Hisab and Istiwa' Clock in determining the beginning of prayer timeThe difference between the prayer times is about 5-45 minutes. The difference is due to the different time rules, ikhtiyat, and calculation methods. Based on the results of the contemporary reckoning analysis, the use of this special clock is still very relevant, because this special clock includes tahqiqi reckoning, in which the tahqiqi reckoning and contemporary reckoning are both used. spherical triangle formula. Penentuan awal waktu salat di era moderen seperti ini terdapat beberapa cara yang sangat praktis dan efesien seperti halnya metode Hisab Kontemporer yang mana didalam nya terdapat berbagai teori-teori seperti teori Nutical Almanac dan teori Ephemeris yang kedua teori tersebut digunakan oleh pemeritah sebagai acuan dalam menentukan awal waktu salat. Berbeda dengan pondok pesantren Fathul Ulum salah satu pondok pesantren di Kediri yang mana masih berpegang teguh terhadap Jam Istiwa’ dalam menentukan awal waktu salat, yang mana didalam hasil perhitungannya memiliki selisih sekitar 5, 15, 30 sampai 45 menit dengan jadwal waktu salat yang digunakan oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan, proses perhitungan dan analisis Hisab kontemporer terhadap penggunaan jam istiwa’ dalam menentukan awal waktu salat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunkan metode analisis kualitatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa perbedaan selisih waktu antara Hisab Kontemporer dengan Jam Istiwa’ dalam menetukan awal waktu salat adalah selisih jadwal waktu salatnya sekitar 5-45 menit. Perbedaan itu disebabkan karena kaidah waktu yang digunakan, ikhtiyat, dan metode perhitunganya berbeda dan Berdasarkan hasil analisis hisab kontemporer penggunaan jam istiwa’ ini masih sangat relevan, karena jam istiwa’ ini termasuk hisab tahqiqi yang mana hisab tahqiqi dengan hisab kontemporer itu sama-sama menggunkan rumus segitiga bola.
Praktik Hutang Piutang Online pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI dan KHES Annisa Firdausi Nuzula; Ahmad Junaidi; Luqman Hakim; Mahatir Muhamad Ihsan
Jurnal Antologi Hukum Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.829 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v2i2.1328

Abstract

Qardh is a property that is lent or given by (the creditor) to someone in need (the debtor), intended to help the debtor, and he must return it with the same value and time that both parties have determined. There are several ways to carry out accounts payable, one of which is by using online media or online applications. The legality of an online loan is also required to have a permit and be registered with the Financial Services Authority (OJK). The "Loan Now" online application is an online platform in great demand by the public. However, its existence is still in doubt. Moreover, it contradicts the DSN MUI Fatwa Number 117/DSN-MUI/IX/2018 rules and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). This paper focuses on: 1) How is the analysis of the legality of the application on online accounts payable practices of the "Loan Now" application from the perspective of DSN MUI Fatwa 117/DSN-MUI/IX/2018 and Compilation of Sharia Economic Law (KHES), 2) How is the analysis of DSN Fatwa MUI 117/DSN-MUI/IX/2018 and Compilation of Sharia Economic Law (KHES) on profit margins in Debt and Receivable Practices in the "Loan Now" Application. This research library research uses library data collection methods, reads and records, and processes research materials. This study utilizes library sources to obtain research data. The results of this study can be concluded as follows: 1) The legality of the "Now Loan" online application does not meet the requirements of a legal online loan as stated in the Fatwa of the National Sharia Council Number 117/DSN-MUI/IX/2018 and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). 2) Setting the margin in the "Loan Now" application is not by the Fatwa of the National Sharia Council Number 117/DSN-MUI/IX/2018 and the Compilation of Sharia Economic Law because, firstly, there is an addition to a substantial principal fund. Secondly, there is a fine if it is late in repayment or past maturity. Qardh adalah harta yang dipinjamkan atau diberikan oleh (kreditur) kepada seseorang yang membutuhkan (debitur) yang dimaksudkan untuk membantu pihak debitur dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama dan waktu yang sudah ditentukan kedua belah pihak. Ada beberapa cara untuk melakukan hutang piutang, salah satunya dengan menggunakan media online atau aplikasi online. Legalitas suatu pinjaman online juga diperlukan agar pinjaman online tersebut dapat mempunyai izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aplikasi online “Pinjaman Now” merupakan platform aplikasi online yang banyak diminati oleh masyarakat. Namun saat ini keberadaanya masih diragukan. Terlebih dalam praktiknya sangat terbalik dengan aturan yang ada di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Tulisan ini berfokus pada: 1) Bagaimana analisis terhadap legalitas aplikasi pada praktik hutang piutang online aplikasi “Pinjaman Now” perspektif Fatwa DSN MUI 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 2) Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap margin keuntungan dalam Praktik Hutang Piutang di Aplikasi “Pinjaman Now”. Penelitian library research ini menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Legalitas aplikasi online “Pinjaman Now” tidak memenuhi syarat sebagai pinjaman online yang legal seperti yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 2) Penetapan margin pada aplikasi “Pinjaman Now” tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena pertama adanya penambahan pada dana pokok yang sangat besar dan kedua adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo.
Distribusi Zakat bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menurut Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo Atik Husnia Mabruroh; Ahmad Junaidi
Jurnal Antologi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2238

Abstract

This study aims to explain how the views and the basis of thinking of MUI figures Ponorogo Regency in determining the law of women and children as mustahik zakat. This research is qualitative research with field research and a descriptive qualitative approach. While data collection techniques by conducting interviews and documentation. The analysis used in this research is descriptive analysis with an inductive method. The results of this study can be concluded that (1) Most MUI figures in Ponorogo Regency stated that the words "women and children victims of violence" were not mentioned among the eight mustahik zakat groups. However, women and children victims of violence can get zakat if they are included in one of the eight mustahik zakats (2) The basis of thinking of MUI figures in Ponorogo Regency in responding to women and children victims of violence adheres to the interpretation of the Qur'anic text of Surah At-Taubah verse 60. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pandangan dan landasan berfikir tokoh MUI Kabupaten Ponorogo dalam menentukan hukum perempuan dan anak sebagai mustahik zakat. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode induktif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Mayoritas tokoh MUI Kabupaten Ponorogo mengemukakan bahwa kata “perempuan dan anak korban kekerasan” tidak disebutkan di antara delapan golongan mustahik zakat. Namun demikian, perempuan dan anak korban kekerasan bisa mendapatkan zakat apabila dimasukkan dalam salah satu dari delapan asnaf mustahik zakat (2) Landasan berfikir tokoh MUI Kabupaten Ponorogo dalam menyikapi perempuan dan anak korban kekerasan berpegang pada penafsiram nash Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60.
Praktik Iddah Cerai Mati Bagi Wanita Karier Arrizqi Mabruroh Assadadah; Abid Rohmanu; Ahmad Junaidi
Journal of Economics, Law, and Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): Economics, Law, and Humanities
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/jelhum.v4i1.4629

Abstract

The phenomenon of career women undergoing the waiting period (‘iddah) after the death of a spouse raises legal and social challenges, particularly regarding the implementation of Islamic rules amid professional responsibilities. This study analyzes the practice of ‘iddah among female teachers at MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo and to evaluate the school's leave policy through the lens of maṣlaḥah and maqāṣid al-sharī‘ah. This is qualitative research using a case study approach. Primary data were collected through in-depth interviews with teachers, the principal, and foundation officials, while secondary data came from institutional policy documents and Islamic legal literature. Data collection methods included interviews, observation, and documentation, with data analyzed interactively through reduction, presentation, and conclusion-drawing stages. The results show that the implementation of ‘iddah among the teachers does not fully comply with classical fiqh rules, particularly regarding leaving the house, adorning oneself, and the duration of ‘iddah, yet is practiced within socially and professionally accepted boundaries. The 40-day leave policy the school applies is not ideal in normative terms, but it contains significant benefits in protecting life, intellect, and wealth. In conclusion, the observed practice of ‘iddah can be justified Islamically through the concepts of maṣlaḥah mursalah and maqāṣid al-sharī‘ah, reflecting the flexibility of Islamic law in responding to the realities faced by modern career women.