Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Wiwin Yulianingsih
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SENGKETA PENYEROBOTAN BAGIAN MUTLAK ATAU LEGITIME PORTIE ATAS HAK TANAH WARIS PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA Kevin Septian Anugrah Perdana; Wiwin Yulianingsih
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i1.173

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), penedekatan konseptual (conceptural approach), dan pendekatan kasus (case approach). Metode ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam terhadap penegakan hukum sengketa penyerobotan tanah warisan dan analisis penegakan hukumnya akan menggunakan penerapan hukum perdata. Hasil analisis dalam sengketa penyerobotan tanah warisan, menunjukan bahwa Pengaturan Penyerobatan tanah warisan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata {BW} dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agaria (UUPA). Hukum perdata merupakan dasar pengaturan penyerobotan Tanah warisan karena hukum waris merupakan dasar pengaturan hak Legitime Portie dari ahli waris pasal 913 KUHPerdata. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 dan Pasal 3, Pasal 35 PP 24 1997 tentang Pendaftaran tanah merupakan dasar pembuktian kepemilikan Tanah warisan lewat sertifikat. Dari tiga dasar pengaturan di atas, jelas penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum dan upaya menghilangkan bukti hak terhadap kepemilikan tanah warisan.
Optimalisasi Kinerja Bumdes “Sumber Lancar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dongko Muhammad Frengki; Muhammad Zulfian Surya Pratama; Binsar Setiawan Manurung; Wiwin Yulianingsih
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.157

Abstract

Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat diperlukan sinergi dari berbagai pihak, terutama pemerintah desa dalam menjamin kebutuhan warganya. Upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut yakni melalui BUMDes. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui upaya yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui Standar Operasional yang baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mana pemerolehan data dilakukan secara langsung melalui pengamatan, wawancara dengan narasumber dan dokumentasi kegiatan. Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan, terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat efektivitas BUMDes sehingga upaya yang dapat diaplikasikan yakni dengan memaksimalkan Standar Operasional Prosedur dan diiringi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, menyiapkan strategi pemasaran yang baik, meningkatkan sistem manajemen yang efektif sehingga BUMDes dapat berjalan optimal dalam mensejahterakan masyarakat.
Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha Di Desa Dongko Kecamatan Dongko Windy Juli Astuti Ningtyas; Shamara Qanita; Lusia Ervi Oktaviarika; Mukhammad Ilham Aprilian; Wiwin Yulianingsih
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.158

Abstract

Pasca krisis ekonomi di tahun 1997-1998 perekonomian di Indonesia mulai meningkat karena adanya kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah dipergunakan sebagai suatu kelompok untuk mengembangkan potensi diri hingga potensi alam. Salah satunya pengembangan pereknomian di Indonesia telah banyak dijalankan oleh masyarakat Desa Dongko melalui 3 (tiga) kelompok usaha, yaitu Koperasi Wanita (KOPWAN) “Kencana”, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Kelompok Usaha Wanita (KUW) “Nurani Ibu” yang beranggotakan perempuan. Dalam berusaha tentunya dibutuhkan sebuah legalitas untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut benar-benar ada. Salah satunya yang saat ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mewajibkan pemilik usaha memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB. Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui website lembaga OSS setelah pengusaha tersebut terdaftar. NIB ini digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha dan/atau identitas usaha serta memenuhi persyaratan izin usaha untuk beroperasi. Metode pendampingan yang dilaksanakan oleh penulis (1) Survey, (2) Wawancara, dan (3) Diskusi Terfokus. Pendampingan pembuatan NIB dilaksanakan di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Diharapkan dengan pendampingan NIB ini dapat membantu UMKM di Desa Dongko untuk mendapatkan legalitas usaha guna untuk mempermudah pengurusan surat surat usaha lainnya, serta menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri. Target dalam penulisan ini sekitar 20 UMKM yang ada di Desa Dongko.
Co-Authors Binsar Setiawan Manurung Kevin Septian Anugrah Perdana Lusia Ervi Oktaviarika Muhammad Frengki Muhammad Zulfian Surya Pratama Mukhammad Ilham Aprilian Shamara Qanita Windy Juli Astuti Ningtyas