Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Genta Mulia : Jurnal Ilmiah Pendidikan Justice Amnesty Law and Undoing Journal
Amelia Febriyanti
universitas tarumanagara
Aerospace Engineering Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KAJIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK JAKSA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Alicia Andromeda Sanyoto; Amelia Febriyanti; Bulan Natalia; Rachel Milafebina Sembiring; Sandra Dwi Putri Pahlawan; Jeane N Saly
Jurnal Genta Mulia Vol. 14 No. 2 (2023): JURNAL GENTA MULIA
Publisher : STKIP Bina Bangsa Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61290/gm.v14i2.550

Abstract

The violation of the code of ethics among prosecutors is increasing, and there are various underlying factors contributing to these violations. One of the violations of the code of ethics is engaging in corrupt practices. To ensure that prosecutors have personal integrity and high discipline in carrying out their law enforcement duties for the sake of justice and truth, the Indonesian government has issued Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number PER-014/A/JA/11/2012 concerning the Code of Conduct for Prosecutors and other related regulations. The research method used is normative with literature study as the data collection method. The objective is to ensure that the prosecution understands its identity in carrying out its duties as a representative of the state and as a protector of society in the field of law enforcement. By examining the existing regulations, there are sanctions that will be imposed on prosecutors who violate the Code of Ethics or breach their oath or pledge of office based on Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecution. The sanctions include dishonorable dismissal from their position.
Mekanisme Pembayaran Internasional melalui Letter of Credit dalam Transaksi Ekspor-Impor: Analisis Yuridis Perlindungan hukum bagi Para Pihak Amelia Febriyanti; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8549

Abstract

Perdagangan internasional yang semakin berkembang di era globalisasi mendorong meningkatnya transaksi ekspor-impor antarnegara, yang pada praktiknya membutuhkan instrumen pembayaran yang mampu memberikan kepastian dan keamanan bagi para pihak. Salah satu instrumen yang paling banyak digunakan adalah Letter of Credit (L/C), yang berfungsi sebagai mekanisme pembayaran berbasis dokumen dengan keterlibatan bank sebagai pihak penjamin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembayaran internasional melalui L/C dalam transaksi ekspor-impor serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi para pihak berdasarkan ketentuan UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) dan regulasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam perspektif hukum, perlindungan para pihak diatur melalui UCP 600 yang memberikan standar internasional dalam pelaksanaan L/C, serta diperkuat oleh regulasi nasional seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003. Instrumen Standby Letter of Credit (SBLC) juga berperan sebagai jaminan tambahan untuk mengurangi risiko wanprestasi. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada ketelitian para pihak, kepatuhan terhadap ketentuan dokumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia.
Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labour Organization No. 188 dalam Perlindungan Awak Kapal Perikanan di Indonesia Amelia Febriyanti; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8553

Abstract

Sebagai negara maritim dengan banyak awak kapal penangkap ikan (AKP), Indonesia terus berjuang dengan perlindungan hukum yang tidak memadai. Untuk lebih melindungi personel kapal penangkap ikan, penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan nasional dan perlunya ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 188. Penelitian hukum normatif menggunakan metode legislatif, konseptual, dan komparatif merupakan metodologi yang digunakan. Menurut temuan penelitian, terdapat kesenjangan dalam standar yang berkaitan dengan standar kerja yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan terhadap eksploitasi karena peraturan perundang-undangan nasional masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi sepenuhnya. Dalam praktiknya, AKP masih rentan terhadap jam kerja berlebihan, upah rendah, ketiadaan jaminan sosial, kerja paksa, dan perdagangan orang. Temuan International Labour Organization bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional memperkuat adanya praktik kerja paksa di sektor ini. Konvensi ILO No. 188 memberikan standar perlindungan komprehensif bagi pekerja perikanan dan melengkapi Maritime Labour Convention 2006 yang tidak mencakup sektor tersebut. Oleh karena itu, ratifikasi konvensi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum, menutup celah regulasi, dan meningkatkan daya saing industri perikanan Indonesia di tingkat global.
Co-Authors Alicia Andromeda Sanyoto Bulan Natalia Gunardi Lie Jeane N Saly Rachel Milafebina Sembiring Sandra Dwi Putri Pahlawan