Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : YUSTISI

TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA TERHADAP ETNIS ROHINGNYA DI ACEH Yopi Rezka Putri; Syaiful Munandar
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.18617

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana penyelundupan manusia (etnis rohingya) dan sebab terjadinya penyelundupan imigrasi gelap (etnis rohingya). Tindak pidana ini dikategorikan sebagai imigrasi gelap melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yang mana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Tindakan kejahatan penyelundupan manusia (etnis rohingya) merupakan tindakan yang dilarang dalam aturan hukum di Indonesia. Penyelundupan manusia sama saja dengan imigrasi gelap yang masuak ke negara tanpa surat yang sah. Penelitian ini menggunakan medote normatif yang pengaturan hukum, penerapan hukum tindak pidana penyelundupan manusia (etnis rohingya).Kata Kunci: Penyelundupan, Imigrasi Gelap, Etnis Rohingya.
PENGATURAN EKSEKUSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Zhara Zamira; Syaiful Munandar
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18653

Abstract

Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih tinggi. Jumlah kekerasan seksual terhadap anak tidak menurun per tahunnya, berdasarkan data statistik. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan baru yang menetapkan hukuman kebiri kimia diharapkan bisa mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak, karena sanksi pidana saja tidak cukup untuk mengendalikan angka kasus, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Penelitian ini mengkaji berbagai aturan yang telah ditetapkan Indonesia untuk menjadikan hukuman kebiri kimia semakin menjadi tindak pidana. Untuk menekan peningkatan angka kasus kekerasan seksual dan terjadinya tindak pidana berulang, maka peraturan ini harus dapat dilangsungkan dengan cara yang tepat sasaran, efisien, dan efektif. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Kebiri kimia.
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN PENCURIAN OLEH BHABINKAMTIBMAS POLSEK PARIANGAN RESOR TANAH DATAR Silvia; Sukmareni; Syaiful Munandar
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16892

Abstract

(Restorative Justice) adalah suatu pendekatan keadilan yang mengfokuskan kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau penjatuhan pidana. Penelitian ini dilakukan pada Polsek Pariangan dalam perkara tindak pidana ringan pencurian. Focus permasalahan yang terdapat dalam penelitian adalah Bagaimana proses penyelesaian Restorative Justice perkara tindak pidana ringan melalui Restorative Justice oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Pariangan ? serta Bagaimana hambatan dari Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Pariangan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian dengan melihat kenyataan hukum dalam masyarakat, melihat aspek-aspek hukum dan interaksi sosial dalam masyarakat, berfungsi sebagai penunjang bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis mengenai tindak pidana pencurian ringan yang diselesaikan melalui restorative justice. Hasil penelitian menujukkan bahwa Proses penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice terbagi 2, yaitu Traditional Village or Tribal Moots, Model ini merupakan akar munculnya penyelesaian sengketa pidana berdasarkan mediasi. Victim Offender Mediation, Kemunculan model Victim Offender Mediation selain disebabkan kemunculan tribal moots, juga disebabkan oleh tidak efisiennya sistim peradilan pidana yang lebih menekankan pada aspek pembalasan semata. Hambatan atau kendala dari penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan yaitu Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai dan Kurang optimalnya peranan Lembaga dan fungsi adat dalam menyelesaikan permasalahan. Kata kunci : penegakan hukum, pencurian ringan, restorative justice, perdamaian.