Articles
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Standar Operasional Prosedur Pada Proses Penangkapan ]]>
<![CDATA[fathanah, Putri]]>;
<![CDATA[Sukmareni]]>;
<![CDATA[Fitri Z, Yenny]]>
<![CDATA[ Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 8 No 2 (2023): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/legalite.v8i2.6848
<![CDATA[In carrying out the task of arresting the existence of standard operating procedures, with the existence of standard operating procedures, it can build a methodical, deliberate, measurable, and representable framework according to the legal basis that guides it. In its implementation, there are many violations regarding standard operating procedures. One example is in the case of arrests that do not meet the standard procedures, and if the standard operating procedures are violated, then of course there is accountability that must be carried out. The results of this study aim to determine what forms of violations of standard operating procedures result in death in the arrest process and liability for violations of standard operating procedures that result in death in the arrest process by the police based on the study of decision number 91/Pid.B/2021/PN.Koto baru. The method used is normative jurisprudence, which is legal research aimed at written regulations. This regulation is closely related to the library because it requires secondary material from the library. Based on the results of the research, it can be concluded that the defendant did not comply with the procedures in accordance with what has been regulated in the law and Perkapolri. And in terms of criminal responsibility regarding the verdict handed down by the judge to the defendant, it is in accordance with Article 354 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code on serious maltreatment charged to the defendant and in accordance with the applicable elements.]]>
<![CDATA[ANALISIS PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN FIDUSIA DI SATRESKRIM POLRES PAYAKUMBUH ]]>
<![CDATA[M. Fathur Rahman]]>;
<![CDATA[Sukmareni]]>;
<![CDATA[Yenny Fitri Z]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18654
<![CDATA[Tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan salah satunya adalah penggelapan. Penggelapan bisa terjadi di lingkup lembaga keuangan atau perbankan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan, menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana penggelapan jaminan fidusia dan apa kendala dan upaya dalam proses penyelesaian tindak pidana tersebut di lingkup Satreskrim Polres Payakumbuh. Penelitian ini berjenis penelitian empiris dengan menggunakan metode wawancara, pendekatan kasus dan konseptual yang dianalisis secara Deskriptif-kualitatif menggunakan data primer. Peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di lingkup Polres Payakumbuh selama tahun 2023, dari 22 laporan yang masuk pada tahun 2023 tersebut terselesaikan 4 kasus. Dimana dalam proses penyelesaian tindak pidana penggelapan jaminan fidusia pihak Polres mengutamakan penyelesaian diluar pengadilan. Sedangkan hambatan dalam proses penyelesaiannya yaitu masih banyak pihak pemberi fidusia tidak memenuhi panggilan dari pihak Polres, dan upaya yang dilakukan dengan berusaha mendatangi dan mencari keberadaan dari pemberi fidusia dan objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut. Kata kunci: Penggelapan; Jaminan Fidusia; Satreskrim Polres.]]>
<![CDATA[ANALISIS PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN FIDUSIA DI SATRESKRIM POLRES PAYAKUMBUH ]]>
<![CDATA[M. Fathur Rahman]]>;
<![CDATA[Sukmareni]]>;
<![CDATA[Yenny Fitri Z]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18654
<![CDATA[Tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan salah satunya adalah penggelapan. Penggelapan bisa terjadi di lingkup lembaga keuangan atau perbankan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan, menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana penggelapan jaminan fidusia dan apa kendala dan upaya dalam proses penyelesaian tindak pidana tersebut di lingkup Satreskrim Polres Payakumbuh. Penelitian ini berjenis penelitian empiris dengan menggunakan metode wawancara, pendekatan kasus dan konseptual yang dianalisis secara Deskriptif-kualitatif menggunakan data primer. Peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di lingkup Polres Payakumbuh selama tahun 2023, dari 22 laporan yang masuk pada tahun 2023 tersebut terselesaikan 4 kasus. Dimana dalam proses penyelesaian tindak pidana penggelapan jaminan fidusia pihak Polres mengutamakan penyelesaian diluar pengadilan. Sedangkan hambatan dalam proses penyelesaiannya yaitu masih banyak pihak pemberi fidusia tidak memenuhi panggilan dari pihak Polres, dan upaya yang dilakukan dengan berusaha mendatangi dan mencari keberadaan dari pemberi fidusia dan objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut. Kata kunci: Penggelapan; Jaminan Fidusia; Satreskrim Polres.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN SODOMI TERHADAP ANAK (Studi Analisis Putusan Nomor. 2658 K/Pid.Sus/2015) ]]>
<![CDATA[Aditya Rahman]]>;
<![CDATA[Sukmareni]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19072
<![CDATA[Kejahatan sodomi merupakan bentuk kekerasan atau pelanggaran hukum, dan juga merupakan bentuk kekerasan seksual yang melukai fisik dan psikis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak dalam putusan No. 2658 K/Pid.Sus/2015 dan juga efek jera bagi pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak. penerapan hukum bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 11 (sebelas) tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Penelitian ini menggunakan medote normatif karena memudahkan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaikan dalam penelitian. Pengaturan hukum tindak pidana kejahatan sodomi ini sendiri belum ada pengaturan khususnya, hasil penelitian ini dikategorikan sebagai tindak pidana pencabulan yang mana diatur dalam KUHP pasal 290 dan pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kata Kunci: Efek Jera , Kejahatan Sodomi]]>
<![CDATA[DAMPAK OVER KAPASITAS WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI TERHADAP HAK-HAK WARGA BINAAN ]]>
<![CDATA[Rizqi Fauzi]]>;
<![CDATA[Sukmareni]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19077
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati terhadap hak-hak warga binaan. Penelitian ini dapat memberikan masukan ilmu hukum khususnya yang berkaitan langsung dengan dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati. Penelitian ini diharapkan bisa menemui hukum-hukum baru terkait dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati terhadap hak-hak warga binaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti lain di masa yang akan datang. Untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan menyeluruh, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berguna memberikan data dan informasi nyata yang terjadi di lapangan mengenai dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati terhadap hak-hak warga binaan. Kemudian data dan informasi di analisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati terhadap hak-hak warga binaan di sertai permasalahan hukumnya. Kata Kunci: lembaga pemasyarakatan, warga binaan, over kapasitas]]>
<![CDATA[PENERAPAN PEMBINAAN INTELEKTUAL TERHADAP ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PAYAKUMBUH ]]>
<![CDATA[Zio Alhadi]]>;
<![CDATA[Sukmareni]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19078
<![CDATA[Pendidikan sangat penting untuk ditanamkan kepada anak sehingga mampu menciptakan anak yang intelektual. Hal tersebut juga menjadi landasan untuk pembinaan kepada anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Salah satu hak anak binaan adalah pendidikan baik dilakukan secara formal maupun secara nonformal yang didapatkan melalui pembinaan kepribadian di LPKA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedural yang sistematis dalam melakukan pembinaan intelektual yang memberikan dampak kepada anak binaan di LPKA Kelas II Payakumbuh yang mana berkesinambungan dengan hak-hak anak binaan dan bagaimana nantinya anak binaan setelah bebas dapat kembali diterima oleh masyarakat. Jurnal hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gagasan bagi orang lain dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui permasalah yang lebih mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berguna memberikan data yang real terjadi di lapangan mengenai pembinaan intelektual kepada anak binaan. Data dan informasi dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang pembinaan intelektual untuk anak binaan dan disertai permasalahan hukumnya. Kata Kunci : hak anak binaan, pembinaan intelektual, pendidikan]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN SODOMI TERHADAP ANAK (Studi Analisis Putusan Nomor. 2658 K/Pid.Sus/2015) ]]>
<![CDATA[Aditya Rahman]]>;
<![CDATA[Sukmareni]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19072
<![CDATA[Kejahatan sodomi merupakan bentuk kekerasan atau pelanggaran hukum, dan juga merupakan bentuk kekerasan seksual yang melukai fisik dan psikis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak dalam putusan No. 2658 K/Pid.Sus/2015 dan juga efek jera bagi pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak. penerapan hukum bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 11 (sebelas) tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Penelitian ini menggunakan medote normatif karena memudahkan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaikan dalam penelitian. Pengaturan hukum tindak pidana kejahatan sodomi ini sendiri belum ada pengaturan khususnya, hasil penelitian ini dikategorikan sebagai tindak pidana pencabulan yang mana diatur dalam KUHP pasal 290 dan pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kata Kunci: Efek Jera , Kejahatan Sodomi]]>
<![CDATA[DAMPAK OVER KAPASITAS WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI TERHADAP HAK-HAK WARGA BINAAN ]]>
<![CDATA[Rizqi Fauzi]]>;
<![CDATA[Sukmareni]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19077
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati terhadap hak-hak warga binaan. Penelitian ini dapat memberikan masukan ilmu hukum khususnya yang berkaitan langsung dengan dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati. Penelitian ini diharapkan bisa menemui hukum-hukum baru terkait dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati terhadap hak-hak warga binaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti lain di masa yang akan datang. Untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan menyeluruh, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berguna memberikan data dan informasi nyata yang terjadi di lapangan mengenai dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati terhadap hak-hak warga binaan. Kemudian data dan informasi di analisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati terhadap hak-hak warga binaan di sertai permasalahan hukumnya. Kata Kunci: lembaga pemasyarakatan, warga binaan, over kapasitas]]>
<![CDATA[PENERAPAN PEMBINAAN INTELEKTUAL TERHADAP ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PAYAKUMBUH ]]>
<![CDATA[Zio Alhadi]]>;
<![CDATA[Sukmareni]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19078
<![CDATA[Pendidikan sangat penting untuk ditanamkan kepada anak sehingga mampu menciptakan anak yang intelektual. Hal tersebut juga menjadi landasan untuk pembinaan kepada anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Salah satu hak anak binaan adalah pendidikan baik dilakukan secara formal maupun secara nonformal yang didapatkan melalui pembinaan kepribadian di LPKA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedural yang sistematis dalam melakukan pembinaan intelektual yang memberikan dampak kepada anak binaan di LPKA Kelas II Payakumbuh yang mana berkesinambungan dengan hak-hak anak binaan dan bagaimana nantinya anak binaan setelah bebas dapat kembali diterima oleh masyarakat. Jurnal hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gagasan bagi orang lain dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui permasalah yang lebih mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berguna memberikan data yang real terjadi di lapangan mengenai pembinaan intelektual kepada anak binaan. Data dan informasi dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang pembinaan intelektual untuk anak binaan dan disertai permasalahan hukumnya. Kata Kunci : hak anak binaan, pembinaan intelektual, pendidikan]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 93/PID.B.LH/2019/PN BKT) ]]>
<![CDATA[Robby Amrida]]>;
<![CDATA[Sukmareni]]>;
<![CDATA[Riki Zulfiko]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16215
<![CDATA[Maraknya perilaku masyarakat yang bermula dengan kecintaannya terhadap satwa dan ingin memilikinya namun tak jarang hanya sekedar untuk mengkoleksi dan melihat dari sisi keindahannya saja. Dilain sisi jika dilihat dari segi ekonomisnya, seorang pedagang satwa liar yang dilindungi tersebut rela melakukan segala cara seperti melakukan perburuan liar yang selanjutnya sebagian besar akan diperjual belikan dengan kondisi satwa yang masih hidup, bahkan jika satwa tersebut terlihat mempunyai nilai ekonomis tinggi penjual tega hanya mengambil sebagian dari anggota tubuh dari satwa tersebut, seperti halnya empedu trenggiling yang berkhasiat untuk mencegah penyakit jantung. Laporan tahun 2008 yang dikeluarkan oleh TRAFFIC program kerjasama WWF Indonesia dan lembaga Konservasi Dunia IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) lembaga yang menangani monitoring perdagangan satwa liar, menemukan adanya pasar ilegal yang mengalami perberkembangan dan menjadi pasar domestik terbuka di Sumatera dengan memperdagangkan bagian-bagian tubuh Harimau. Penindakan tegas untuk menghentikan perburuan dan perdagangan Harimau harus segera dilakukan di Sumatera. Seperti peristiwa yang berhasil di ungkap oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera menangkap dua tersangka terkait jual beli bagian tubuh harimau Sumatra. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, tindakan yang dilakukan, serta jaminan apa yang didapatkan terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Di Lindungi Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat. Kata kunci: Perdagangan, Hewan Dilindungi, Kepolisian]]>
