Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Batoboh : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Ensiklopedia of Journal DOKTRINA: JOURNAL OF LAW JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Pagaruyuang Law Journal Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURMA YUSTISI
Yustrisia, Lola
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum tentang Bijak Berbahasa dalam Sosial Media agar Terhindar dari Jerat UU ITE di SMAN 2 Bukittinggi Yustrisia, Lola; Z, Yenny Fitri; Susanti, Susi; Munandar, Syaiful
Batoboh Vol 9, No 1 (2024): BATOBOH: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Publisher : Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26887/bt.v9i1.4447

Abstract

Pemakaian bahasa dalam media sosial dewasa ini menjadi perhatian berbagai pihak. kebebasan berbahasa dan berpendapat di media sosial, aplikasi chatting dan sebagainya dapat membuat penggunanya melampaui batas kesopanan, norma, bahkan melangggar hukum. Para milenial adalah pengguna aktif sosial media. Mereka umumnya  membuat komentar, postingan, dan membagikan hal-hal yang mereka jumpai di sosial media. Kadang tanpa mereka sadari apa yang mereka komentari, apa yang mereka posting dan bagikan menyinggung orang lain, mencemarkan nama baik, bahkan melanggar UU ITE. Oleh karena itu, maka perlu diadakan penyuluhan tentang kebijaksanaan dalam menggunakan bahasa agar terhindar dari jerat UU ITE. Penyuluhan ini dilaksanakan dengan metode presentasi dan diskusi. Subjek penyuluhan ini adalah siswa-siswi di SMAN 2 Bukittinggi. Peserta penyuluhan ini berjumlah 91 orang. Penyuluhan dilaksanakan selama satu hari di bulan februari lalu. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya pemahaman siswa-siswi akan pentingnya bijak dalam menggunakan bahasa dalam bersosial media agar terhindar dari UU ITE. Hal ini dibuktikan dengan mampunya mereka menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemateri di akhir sesi penyuluhan. Setelah terlaksananya penyuluhan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang mumpuni bagi para milenial  tentang etika berbahasa dalam sosial media sangatlah penting. Menggunakan media social harus dengan bahasa yang baik, dengan kesopanan, kesantunan dan untuk menghindari tindakan kriminal. Selain itu, harus dipahami dan lebih bijaksana untuk memberikan nasihat atau ekspresi di media sosial agar sesuai dengan koridor etika dan hukum yang berlaku sehingga mereka tidak mudah terjerat dalam undang-undang ITE
PERAN SAKSI AHLI TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN LAHAN DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI NAGARI GURUN KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Arif, Zainal; Yustrisia, Lola; Zulfiko, Riki
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 3 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i1.2040

Abstract

Abstract: Forestry crime cases in their settlement require expert testimony to provide an explanation of the rules that apply to the management of Protected Forest Areas. This research aims to determine the role of expert witnesses and to find out the obstacles faced by expert witnesses and efforts to overcome the obstacles faced by experts in providing testimony as expert witnesses in the settlement of criminal acts of land grabbing in protected forest areas in Nagari Gurun, Harau District, Lima Puluh Kota District. The results of the research explain that the role of expert witnesses is very important in the trial process, expert witnesses provide information that helps the course of the trial to be clear and bright. Evidence of expert testimony is placed in second place as systematized in Pasal 184 KUHAP. Obstacles as an expert witness in trials or investigative activities, namely 1) Expert witnesses are appointed based on their inherent position not on the specific expertise they have, 2) Lack of competence development activities for ASN in the field of special expertise in forestry and 3) Limited number of Forestry PPNS. Efforts that can be made include 1) Appointing expert witnesses who have certified expertise and knowledge, 2) Holding ASN competency development activities specifically on technical activities in Forestry and 3) Holding PPNS Formation Training.Keywords: Expert Witness, Crime, Forestry.
PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI MINUMAN KERAS DI KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI (Nomor:59/Pid.Sus/2022/PNBkt) khaira, putri kuntum; Yustrisia, Lola; Munandar, Syaiful
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.17363

Abstract

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yaitu melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Minuman Keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan bahwa barang bukti minuman keras tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti merupakan tindak lanjut penegakan hukum dari aparat penegak hukum.Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan terhadap pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dengan Putusan (Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PNBkt) pada tanggal 23 Agustus 2022 dan apa upaya dalam mengatasi hambatan eksekusi putusan terhadap pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, yaitu meminta informasi dan data mengenai masalah yang akan diteliti pada bagian  Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi setelah keluarnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap lalu jaksa membuat surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, berita acara pelaksanaaan putusan, berita acara pemusnahan barang bukti, setelah itu pemusnahan barang bukti minuman keras dilakukan berupa menghancurkan botol dan mengeluarkan isi minuman keras tersebut sehingga menghilangkan fungsi dari minuman keras tersebut.
Pelaksanaan Hak Anak Pidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati Yustrisia, Lola
Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 2, Januari 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v2i2.1326

Abstract

This study aims to determine the implementation of the rights of criminal children to obtain Education and Teaching at the Child Development Foundation Class II of Tanjung Pati. The research method used in this study is empirical juridical which functions to see the law in the real sense. This research is descriptive qualitative based on material and data related to the topic of discussion. The author describes and explains the problem in accordance with the facts that occur through a number of factors relevant to this research and then draw conclusions. The formulation of the problem in this study is about: first, how is the implementation of the right of a criminal child to get education and teaching in the Child Development Foundation Class II of Tanjung Pati? Secondly, what are the obstacles in terms of the Implementation of the Rights of Criminal Children to Obtain Education and Teaching at the Child Development Foundation Class II Tanjung Pati? third, how is the effort to overcome the obstacles in terms of the implementation of the criminal rights for children to obtain education and teaching at the Child Development Foundation Class II of Tanjung Pati?.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst) Agusti, Fadilla; Yustrisia, Lola; Zulfiko, Riki
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5322

Abstract

Budaya masyarakat Indonesia adalah saling tolong menolong dan juga memberi sebagai bagian dari rasa terima kasih kepada seseorang yang telah membantunya. Sejatinya hal ini bukanlah sesuatu yang buruk, namun sayangnya di zaman sekarang ini perihal pemberian hadiah tersebut bukan hanya bertujuan untuk berterima kasih saja namun telah berubah makna menjadi sesuatu yang buruk dan berkaitan dengan korupsi. Dimana pemberian hadiah identik dengan adanya harapan supaya orang yang diberi hadiah mau membantu memuluskan jalan bagi pemberi hadiah di bidang tertentu. Contoh kasus tentang gratifikasi adalah dalam Putusan MA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang menimpa sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi yang terindikasi menerima gratifikasi dari pihak lain. Hal ini yang menjadi urgensi penelitian, yaitu peneliti hendak meneliti perihal pertimbangan hakim dalam perkara tersebut dikaitkan dengan aturan tentang gratifikasi yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dan Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan metode analisis data secara kuantitatif. Hasil penelitian pada rumusan masalah adalah mengenai gratifikasi dalam kasus Nurhadi tersebut, hakim telah melakukan pertimbangan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU Tindak Pidana Korupsi, beserta sanksi yang dijatuhkan pun menurut analisa peneliti dirasa terlalu ringan bahkan berbeda dari sanksi yang seharusnya diterima menurut aturan undang-undang.
Juridical Study of Exhibitionism According to Criminal Law and Health Law Gunawan, Arul; Yustrisia, Lola; Munandar, Syaiful
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v2i1.730

Abstract

Exhibitionism refers to the act of displaying one's body parts or vital organs to others with the intention of attaining sexual gratification. This is done to achieve sexual gratification through the act of masturbation while engaging in imaginative thoughts. Exhibitionism is classified as a paraphilia, which falls under the category of sexual preference disorders. This study examines the legal and health aspects of exhibitionism. The research methodology employed in this study is normative research. Data sources were obtained through a comprehensive review of relevant literature, and were analyzed using analytical descriptive analysis. The findings of this study indicate that exhibitionism is influenced by various factors, including both internal and external factors, as well as perspectives from health law. The regulations pertaining to moral offenses are established in Article 406, paragraph 1 and paragraph 2 of the Criminal Code, as well as Article 414 of the Criminal Code, and Law Number 44 of 2008, which addresses the issue of pornography. Acts of exhibitionism encompass behaviors that transgress societal standards of decency. Individuals who engage in exhibitionism can face legal charges under Article 406 of the Criminal Code, as well as Article 10 and Article 36 of Law no. 44 of 2008, which specifically addresses pornography
Comparative Analysis of Criminal Act Regulations Relating to Freedom of Opinion During Demonstrations According to the New Criminal Code and Law No. 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public Saputra, Muhammad Fajri; Yustrisia, Lola
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v2i1.731

Abstract

Human rights are rights that human beings have that have been acquired and carried along with their birth or presence in community life. It is considered that some of these rights are possessed without distinction on the basis of race, race, religion, or sex, and are therefore fundamental and universal. The law also regulates this right and it is also regulated about the right to freedom of opinion precisely in the criminal code and Law No. 9 of 1998 concerning the freedom to express opinions in public. The formulation of the problem of this study is to determine the characteristics of criminal acts related to freedom of opinion during protests in the new Criminal Code and also in Law No. 9 of 1998, as well as to compare the regulations on the two legal products regarding criminal acts related to freedom of opinion during protests. The nature of this research is descriptive, the approach used in this study is a normative juridical approach. From this study, results were found about criminal acts related to freedom of expression during protests and how they compare to existing laws.
Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Penyandang Tuna Rungu di Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kota Bukittinggi Fakhrul, Muhammad Fakhrul Hidayat; Yustrisia, Lola; Munandar, Syaiful
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 8 No. 1 (2025): Doktrina:Juornal of Law April 2025
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v8i1.12477

Abstract

The purpose of this study is to discuss the implementation of legal protection during the investigation process at the Bukittinggi City Police Resort for offenders with hearing disabilities and the challenges and efforts experienced by investigators in conducting investigations on offenders with disabilities. Law No. 19 of 2011 on the Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities serves as a reference for protection for persons with disabilities. This research method is empirical juridical with a qualitative approach. Data were obtained through interviews and document studies conducted at the Criminal Investigation Unit of the Bukittinggi City Police Resort. The findings of the study show that there are slight differences in the investigation process between normal individuals and those with disabilities. Challenges faced by investigators include difficulty in communicating with the offender due to their being speech or hearing impaired. The efforts made by the investigators include calling in a special interpreter to assist in the investigation process. This research provides information on the legal protection for offenders with disabilities during the investigation process.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (KITAB SUCI AL-QUR’AN) MENURUT KUHP BARU DAN UU ITE Pratama, Cerghio Handika; Yustrisia, Lola
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19915

Abstract

Abstrak Penodaan agama adalah tindakan dengan maksud menjelekkan, menghina, mengotori, memperlakukan tidak dengan hormat sebagaimana mestinya terhadap suatu agama, tokoh-tokoh agama, simbolnya, kitab suci nya seperti Al-Qur’an, ajarannya, ibadahnya, rumah ibadahnya, dan sebagainya dari suatu agama yang diakui secara sah di Indonesia. Penodaan agama yang terjadi di Indonesia menjadi prioritas penting dalam mencegah tindak pidana tersebut yang berkemungkinan menjadi konflik antar agama. Dapat di simpulkan bahwa penodaan agama merupakan tindak pidana yang sangat sensitive dikarenakan penduduk di Indonesia yang lebih dari 98% memeluk agama secara sah di akui oleh Negara Indonesia yang mana jika terjadi penodaan agama dapat menyebabkan perpecahan antar agama. Maka dari itu penanganan kasus penodaan agama harus di utamakan agar nanti nya terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut tentang penelitian ini dengan menggunakan metode normatif, yang mana rumusan masalahnya tentang bagaimana pengaturan tindak pidana penodaan agama menurut KUHP baru, bagaimana pengaturan tindak pidana penodaan agama menurut UU ITE, serta analisis pengaturan hukum tindak pidana penodaan agama menurut KUHP baru dan UU ITE. Kata Kunci : Kitab Suci Al-Qur’an, Penodaan Agama, KUHP Baru, UU ITE
Co-Authors Agusti, Fadilla Arif, Zainal Fakhrul, Muhammad Fakhrul Hidayat Gunawan, Arul khaira, putri kuntum Muhammad Fajri Saputra, Muhammad Fajri Munandar, Syaiful Pratama, Cerghio Handika Susi Susanti Z, Yenny Fitri Zulfiko, Riki