Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLE BLOWER DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA SH, MH, Hj. Lola Yustrisia,
Menara Ilmu Vol 11, No 75 (2017): Vol. XI Jilid 1 No. 75, April 2017
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v11i75.152

Dewasa ini permasalahan korupsi bukan lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena transnasional yang membawa dampak bagi seluruh lapisan masyarakat dan bagi perekonomian suatu negara. Terkait dengan pengungkapan kasus korupsi yang sulit pembuktiannya, aparat penegak hukum kadang kala mendapatkan bantuan dari para pelapor atau pengadu atau yang lebih populer dikenal dengan istilah whistle blower. Whistle blower adalah sebutan bagi karyawan, mantan karyawan atau pekerja, anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. Tidak jarang whistle blower memperoleh “serangan balik” dari pihak yang dilaporkan, akibatnya dirinya, keluarganya dan harta bendanya menjadi terancam. Permasalahan yang dibahas adalah kedudukan dari whistle blower dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, perlindungan hukum terhadap whistle blower dalam penanggulangan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia serta pengaturan perlindungan hukum terhadap whistle blower di Indonesia pada masa depan. Hasil penelitian, bahwa Keberadaan whistle blower signifikan untuk mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Whistle blower memainkan peranan penting untuk “mengubah” kondisi masyarakat dan pemerintahan menjadi lebih baik. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum secara khusus mengatur mengenai whistle blower di Indonesia. Untuk itu negara memiliki kewajiban dan bertanggung jawab penuh untuk menciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum terhadap whistle blower.Kata kunci: whistle blower, corruption.

Pelaksanaan Hak Anak Pidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati Yustrisia, Lola
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 2 NOMOR 2, JANUARY 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine the implementation of the rights of criminal children to obtain Education and Teaching at the Child Development Foundation Class II of Tanjung Pati. The research method used in this study is empirical juridical which functions to see the law in the real sense. This research is descriptive qualitative based on material and data related to the topic of discussion. The author describes and explains the problem in accordance with the facts that occur through a number of factors relevant to this research and then draw conclusions. The formulation of the problem in this study is about: first, how is the implementation of the right of a criminal child to get education and teaching in the Child Development Foundation Class II of Tanjung Pati? Secondly, what are the obstacles in terms of the Implementation of the Rights of Criminal Children to Obtain Education and Teaching at the Child Development Foundation Class II Tanjung Pati? third, how is the effort to overcome the obstacles in terms of the implementation of the criminal rights for children to obtain education and teaching at the Child Development Foundation Class II of Tanjung Pati?.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLE BLOWER DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA SH, MH, Hj. Lola Yustrisia,
Menara Ilmu Vol 11, No 75 (2017): Vol. XI Jilid 1 No. 75, April 2017
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v11i75.152

Dewasa ini permasalahan korupsi bukan lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena transnasional yang membawa dampak bagi seluruh lapisan masyarakat dan bagi perekonomian suatu negara. Terkait dengan pengungkapan kasus korupsi yang sulit pembuktiannya, aparat penegak hukum kadang kala mendapatkan bantuan dari para pelapor atau pengadu atau yang lebih populer dikenal dengan istilah whistle blower. Whistle blower adalah sebutan bagi karyawan, mantan karyawan atau pekerja, anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. Tidak jarang whistle blower memperoleh “serangan balik” dari pihak yang dilaporkan, akibatnya dirinya, keluarganya dan harta bendanya menjadi terancam. Permasalahan yang dibahas adalah kedudukan dari whistle blower dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, perlindungan hukum terhadap whistle blower dalam penanggulangan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia serta pengaturan perlindungan hukum terhadap whistle blower di Indonesia pada masa depan. Hasil penelitian, bahwa Keberadaan whistle blower signifikan untuk mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Whistle blower memainkan peranan penting untuk “mengubah” kondisi masyarakat dan pemerintahan menjadi lebih baik. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum secara khusus mengatur mengenai whistle blower di Indonesia. Untuk itu negara memiliki kewajiban dan bertanggung jawab penuh untuk menciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum terhadap whistle blower.Kata kunci: whistle blower, corruption.

PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA NASABAH BANK MELALU MESIN ATM SEBAGAI PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 204/Pid.Sus/2021/PN.Pdg) Roni Roni; Lola Yustrisia; Syaiful Munandar
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 4 (2023): Vol. 5 No. 4 Edisi 2 Juli 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v5i4.1816

Advances in information technology, especially in the field of computers and the internet have proven to have a positive impact on the progress of human life. With the development of information technology, it is able to change patterns of thinking about boundaries, time, values, forms of objects, logic of thinking, work patterns and boundaries of social behavior from manual to computerized or digital. Information technology has become a major industry and is able to meet the most basic needs in the economic field as well as other key resources. As well as with the development of information technology, various forms of criminal acts or crimes occur through digital media as cybercrimes. All criminal acts can be easily and effectively carried out by utilizing advances in information technology. One of the crimes that occurs using information technology advances is the theft of personal data. If a cybercrime occurs against misuse of information technology, then criminal sanctions can be applied based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 19 of 2019 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELANGGARAN HAK CIPTA PENGGANDAAN DVD GAME TANPA IZIN Yesi Melawati; Lola Yustrisia; Riko Zulfiko
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 4 (2023): Vol. 5 No. 4 Edisi 2 Juli 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v5i4.1864

The development of advanced trade and technology has an impact on the progress of the development of Intellectual Property Rights. Along with these developments, copyright violations are also rife. In this study, the authors wanted to examine the application of criminal sanctions related to copyright infringement, especially the duplication of Digital Versatile Disks with game content. in seeing how the application of criminal sanctions for Copyright violators in duplicating DVD Games, the authors raised the case with decision No. 1766/Pid.B/2014/PN.TNG regarding the duplication of DVD Games without permission by the defendant Anton Sucipto by way of reproducing, copying DVD Game discs using duplicator tools and/or machines located in a rented house in one of the areas in Tangerang City South, Banten. This research is a normative juridical research and is an exploratory research through a statutory approach. The results of the research and discussion conclude that the application of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright has been well applied in the study of decisions, but in its application as a deterrent to copyright infringement activities it is still not effective. Copyright infringements will continue to occur due to weak supervision and law enforcement regarding cases such as the duplication of DVD games which are still widely circulated in Indonesia.Keywords: Act of Copyright; DVD Game; Illegal copying

KEGIATAN JUAL BELI ALAT BANTU SEKS (SEX TOYS) DI ONLINE SHOP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI Jacky Afrinanda; Lola Yustrisia; Riki Zulfiko
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.8324

AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa undang-undang Pornografi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Undang-undang ini dikeluarkan dengan tujuan Untuk melindungi,memelihara serta mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia agar terciptanya Masyarakat yang bermoral, beretika,berkepribadian luhur,menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat dalam bermasyarakat. Seiring berkembangnya zaman, berbagai macam cara yang dilakukan orang untuk melakukan transaksi Jual Beli yang berbau Pornografi salah satunya Alat Bantu Seks (Sex toys) melalui media Online. Penelitian hukum normatif menjadi fokus penelitian ini. Studi ini menggunakan pendekatan konseptual serta hukum yang ada untuk menilai masalah hukum saat ini. Penulis menemukan bahwa Undang-Undang Pornografi dapat diterapkan dan menyinggung pada jual beli pornografi Alat bantu (Sex toys) melalui internet.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kegiatan jual beli Alat bantu Seks (Sex toys) bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi dan Untuk mengetahui Sanksi Pidana terhadap penjual alat bantu Seks (Sex toys) di Online shop. Rumusah Masalah dalam penelitian ini adalah Apakah kegiatan Jual Beli alat bantu seks (Sex toys) bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi dan Bagaimana Sanksi Pidana terhadap penjual alat bantu Seks (Sex toys) di Online shop. Kata Kunci: Pornografi, Alat bantu Seks ( Sex toys),jual beli, Online Shop. AbstractThe purpose of this study is to explain that the law on pornography issued by the Government of Indonesia is Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. This law was issued with the aim of protecting, maintaining and realizing protection for the people of Indonesia in order to create a society that is moral, ethical, has a noble personality, uphold the values of Belief in the One and Only God. and uphold the dignity in society. Along with the times, various methods are used by the public to carry out buying and selling transactions that smell pornographic, one of which is sex toys through online media. Normative legal research is the focus of this research. This study uses the context approach as well as the existing legal approach to assess existing legal issues. The author finds that the Pornography Law can be applied and can be applied to buying and selling pornographic sex toys via the internet. The purpose of this research is to find out whether the buying and selling of sex toys is prohibited by the pornography law and to find out the sanctions. crimes against sellers of sex toys in online stores. The problem in this study is whether the activity of buying and selling sex toys violates the Pornography Law and what are the criminal sanctions against sellers of sex toys in online shops. Keywords: Pornography, sex toys, buying and selling, online shop.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH NOMOR 4/Pid.Sus/2022/ PN Pyh DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TINDAKAN PIDANA KONTEN ASUSILA LEWAT MEDIA WHATSAPP Lastary Okvania; Lola Yustrisia; Syaiful Munandar
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.669

Perbandingan putusan yang di keluarkan oleh hakim adalah hal yang sudah sering terjadi dalam peradilan di Indonesia. Perbedaan pendapat dan penafsiran Hukum membuat banyaknya perbedaan putusan pada tingkatan pengadilan. Hal ini terjadi pada putusan yang di keluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh mengenai tindakan pidana konten asusila yang diputus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dibebaskan dari tahanan dan putusan Mahkamah Agung RI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan terdakwa menjalani masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan- peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data- data yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Payakumbuh penggunaan teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen. Data primer diperoleh dari penelitian dan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, peraturan, dokumen dan pendapat ahli yang relevan dengan pembahasan penulis ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dipahami bahwa pertimbangan Majelis hakim dan hakim anggota mempengaruhi hasil putusan yang terbukti secara sah atau tidak dalam melakukan tindakan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Analisis Dakwaan atas Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan di Kejaksaan Negeri Padang Wiza Fitria; Lola Yustrisia; Syaiful Munandar
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.765

State institutions that exercise State power, especially in the field of prosecution, are called the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The Prosecutor's Office is a body that has authority in law enforcement and justice, the Prosecutor's Office itself is led by the Attorney General, the High Prosecutor's Office and the District Attorney's Office which is an integral and inseparable whole. The indictment for the Public Prosecutor is the basis for proving Juridical Analysis, filing charges and legal remedies by the prosecutor. The type of research used is empirical juridical, which is research oriented to data collection at the location. As for the results of research on the consideration of the public prosecutor in making charges, the first thing that is done is in terms of case files, case files from investigators that have been declared complete by the investigating prosecutor are poured into the form of P-21. In the sense that the case file is declared complete because it has met the formal and material requirements. The public prosecutor uses the alternative indictment i.e. first, second or third, The alternative indictment is made in the form of an indictment that includes two or more several Articles that are placed the word "or" indicating the nature of the alternative, the public prosecutor still doubts what type of crime is actually appropriate to be charged. And give the judge the opportunity to choose one of the charges filed in the indictment

Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi Silvia khozizah; Lola Yustrisia; Riki Zulfiko
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.770

One type of embezzlement crime is embezzlement in office. The crime of embezzlement in office is regulated in Article 374 of the Criminal Code. Embezzlement in office is a crime committed by a person because of an employment relationship which initially started with a party's trust in another party, which ended with dishonesty of one of the parties, namely the perpetrator of the embezzlement, especially embezzlement often occurs by people who hold goods and is related to their work or position. The purpose of this research is to determine the process of carrying out investigations by the Bukittinggi Police Satreskrim Unit regarding criminal cases of embezzlement in office. The type of research method used in the research is empirical juridical in the form of exploratory research. The results of this research are how the investigation process carried out by Bukittinggi Police investigators was carried out in determining the articles violated by the perpetrators of the crime of embezzlement in office. The obstacle experienced by investigators in carrying out the investigation in this case was the search for the perpetrator and evidence. The investigators' efforts to overcome obstacles in carrying out this investigation were for the Bukittinggi Police Satreskrim Unit investigators to coordinate with the Gunung Tuleh Police in searching for the perpetrator of the crime of embezzlement in office and involving the perpetrator in the search for evidence.

Peran Niniak Mamak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Jenis Rolet dan Togel di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso Hardetta Hardetta; Lola Yustrisia; Yenny Fitri. Z
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.773

One form of crime that occurs in cyberspace is online gambling. Online gambling is considered as a violation of the norms and rules that apply in society. In the Simarasok Village, Baso District, all settlements of cases that occur among the community are followed up by traditional leaders who are called niniak mamak. The purpose of this research is to find out the role and solutions experienced by niniak mamak in the Simarasok Village, Baso District in overcoming criminal acts of online roulette and lottery types. From the results of this research, the role of niniak mamak in the Simarasok Village, Baso District in dealing with online gambling crimes of the roulette and lottery types, namely in the form of preventive measures by providing appeals, supervision, and customary understanding of nephew’s children. The obstacle experienced by niniak mamak in the Simarasok Village, Baso District lies in the process of proving the crime where this crime was committed online through electronic media that has internet access in running the games. The solution to overcome these obstacles is to invite all elements of society who see and find this online gambling activity to immediately report it to niniak mamak.

Title

Found 45 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 45 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 45 Documents
Search