Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN PENCURIAN OLEH BHABINKAMTIBMAS POLSEK PARIANGAN RESOR TANAH DATAR Silvia; Sukmareni; Syaiful Munandar
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16892

Abstract

(Restorative Justice) adalah suatu pendekatan keadilan yang mengfokuskan kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau penjatuhan pidana. Penelitian ini dilakukan pada Polsek Pariangan dalam perkara tindak pidana ringan pencurian. Focus permasalahan yang terdapat dalam penelitian adalah Bagaimana proses penyelesaian Restorative Justice perkara tindak pidana ringan melalui Restorative Justice oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Pariangan ? serta Bagaimana hambatan dari Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Pariangan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian dengan melihat kenyataan hukum dalam masyarakat, melihat aspek-aspek hukum dan interaksi sosial dalam masyarakat, berfungsi sebagai penunjang bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis mengenai tindak pidana pencurian ringan yang diselesaikan melalui restorative justice. Hasil penelitian menujukkan bahwa Proses penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice terbagi 2, yaitu Traditional Village or Tribal Moots, Model ini merupakan akar munculnya penyelesaian sengketa pidana berdasarkan mediasi. Victim Offender Mediation, Kemunculan model Victim Offender Mediation selain disebabkan kemunculan tribal moots, juga disebabkan oleh tidak efisiennya sistim peradilan pidana yang lebih menekankan pada aspek pembalasan semata. Hambatan atau kendala dari penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan yaitu Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai dan Kurang optimalnya peranan Lembaga dan fungsi adat dalam menyelesaikan permasalahan. Kata kunci : penegakan hukum, pencurian ringan, restorative justice, perdamaian.
Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Jinayah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Selly Stephani; Syaiful Munandar
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 11 No. 2 (2025): EL FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islam prohibits all types of crimes, including all forms of fraud. Fraud is an evil act committed by someone by deceives others. When viewed from the perspective of the actions and elements of fraud, it appears that there are similarities between fraud and crimes regulated in Islamic law, such as ghulul, treason, and lying. The research approach used is Normative Juridical legal research. The purpose of this study is to determine the regulation of the Criminal Act of Fraud in the Criminal Code and Fiqh Jinayah. And how is the process of resolving the Criminal Act of Fraud in case NO 6 / Pid.B / 2024 / PN Bkt, with the following conclusions: In Islamic criminal law, perpetrators of fraud will receive ta'zir punishment. This is because ta'zir is a type of punishment whose final decision is in the hands of the government, especially the judge who gives the verdict. The judge has the freedom to choose the type of punishment based on their assessment. This also applies to cases of fraud that have been regulated in Article 378 of the Criminal Code.
Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Terkait Seorang Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Studi Kasus Richard Eliazer Alfin Noverlin; Syaiful Munandar
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 11 No. 1 (2025): EL FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58401/faqih.v11i1.1953

Abstract

This study discusses the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in providing protection for justice collaborators in the justice system in Indonesia. Justice Collaborators have an important role in uncovering organized crime. Lack of attention to justice collaborators and the absence of definite guarantees in the resolution of the criminal justice system make witnesses reluctant to cooperate. Therefore, Law 30 of 2014 LPSK in implementing and implementing protection for witnesses who cooperate must provide a sense of security from threats from perpetrators of crimes that are revealed. As a consequence and sacrifice of justice collaborators that must be appreciated by law. By using normative legal research methods and normative juridical approaches, this study examines the role of LPSK based on applicable laws and regulations and the impact of protection provided by LPSK to a Justice collaborator. The case study of Richard Eliezer shows how the role of LPSK in providing protection for justice collaborators is in accordance with applicable laws and regulations. The results of this study indicate that the protection provided by LPSK allows justice collaborators to provide information more safely and objectively
ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF ANIMAL ABUSE (STUDY OF DECISION NUMBER: 72/PID.C/2023/PN.PDG) Vira Dalillah; Syaiful Munandar
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON DJUANDA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (DICSS) 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asia For Animals Coalition announced that Indonesia is the country with the highest number of animal content uploaded on social media. There is 1,626 content showing animal abuse originating from Indonesia, according to data collected from YouTube, Facebook and TikTok between July 2020 and August 2021. However, there is still a lot of similar content from locations that have not been identified. Animal Defender Indonesia noted that the high number of animal abuse videos uploaded from Indonesia was due to "legal uncertainty". Doni Hedaru Tona, Chair of the Indonesian Animal Welfare Association, said that violence and torture against animals in Indonesia has different characteristics and levels of sadism. Many perpetrators of animal cruelty do this because they are motivated by profit. The reason why so much cruelty against animals occurs is because the perpetrators lack humanity and compassion so they are willing to carry out torture. Therefore, research was conducted entitled Analysis of the Crime of Pet Abuse (Decision Study number 72/Pid.C/2023/PN.Pdg). The formulation of the problem in this research is: What are the Forms of Crime Against Pets and How is the Analysis of Decision Number 72/Pid.C/2023/PN.Pdg Regarding Pet Abuse. This research uses normative research methods. The focus of the discussion is that Indonesian law has several regulations to protect animals from cruelty, including Article 302 paragraphs 1 and 2 of the Criminal Code which can result in a maximum prison sentence of two months for the perpetrator. However, there is a problem where judges are less strict in imposing sentences on perpetrators of animal abuse, especially if the perpetrator has committed this act repeatedly against the same pet. This can open up opportunities for the perpetrator in the future to repeat the act, because there is no deterrent effect felt by the defendant. The punishment imposed should be more severe to prevent the same behavior from recurring in the future.
Analisis Hukum Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak sebagai Pengguna Narkotika : (Studi Restorative Justice Nomor PDM-14/ BKT/Enz.2/06/2023) M. Khairul Amin NS; Syaiful Munandar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4854

Abstract

Riset ini mengkaji aplikasi keadilan restoratif, juga dikenal sebagai keadilan restoratif, bagi anak-anak yang menderita narkotika. Fokus utama riset ini ialah persyaratan hukum yang tercantum dalam Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan asas Nomor 18 Tahun 2021, yang mengelola tentang implementasi Keadilan Restoratif bagi anak-anak korban narkotika oleh petugas Kejaksaan Agung. Selain itu, riset ini juga mengkaji aplikasi keadilan restoratif, juga dikenal sebagai keadilan restoratif, perihal anak-anak yang menderita narkotika. Metode yang dipakai dalam riset ini ialah metode kajian hukum normatif-empiris, yang meliputi kajian hukum, literatur, wawancara, dan studi kasus. Hasil riset ini menunjukkan bahwa anak-anak yang berperan serta dalam penyelewengan narkotika dapat direhabilitasi melewati keadilan restoratif, juga dikenal sebagai Keadilan Restoratif. Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan asas Nomor 18 Tahun 2021 mempunyai regulasi hukum yang berbeda, meskipun penegak hukum Indonesia telah menerapkan Keadilan Restoratif bagi anak-anak yang berperan serta narkotika. Hal ini menyoroti kurangnya kepatuhan perihal hukum dalam tindakan pengelolaan anak-anak pengguna narkotika dan kebutuhan untuk menyerahkan perawatan terbaik bagi anak-anak yang belum meraih potensi penuhnya. Karena itu, riset ini menyarankan perbaikan kerangka hukum terkait tindakan pengelolaan anak-anak pengguna narkotika. dinantikan aplikasi rekomendasi ini akan menghasilkan sistem pengasuhan anak yang lebih manusiawi, responsif, dan berfokus pada kebutuhan terbaik anak.
Pelaksanaan Penempatan Anak yang berkonflik dengan hukum selama Proses Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi Rozi Aulia Rahmat; Syaiful Munandar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4857

Abstract

Studi ini mengkaji pelaksanaan penempatan anak yang berkonflik dengan hukum selama proses persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, khususnya terkait pelaksanaan penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi. Berlandaskan UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terkena hukum seharusnya diberikan kepada lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Namun dalam praktiknya, keterbatasan fasilitas LPAS di wilayah Bukittinggi menyebabkan anak terpaksa ditempatkan di Lapas dewasa. Studi ini mengandalkan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan & Perawatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi ,dan anak yang sedang berkonflik dengan hukum, serta studi dokumentasi terhadap berkas perkara. Data studi memperlihatkan jika penempatan anak di Lapas dewasa dilakukan karena tidak tersedianya fasilitas LPAS di Bukittinggi, meskipun hal ini bermengenaian dengan prinsip perlindungan anak dalam UU SPPA. Penempatan anak bersama tahanan dewasa menimbulkan dampak psikologis negatif, termasuk tekanan mental akibat perundungan verbal dan isolasi sosial. Anak yang ditempatkan di Lapas dewasa tidak mendapatkan pembinaan khusus yang sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Studi ini merekomendasikan perlunya pembangunan LPAS di wilayah Bukittinggi, pemisahan total antara anak dan dewasa, serta peningkatan koordinasi antar-instansi saat menangani anak yang terkena pidana untuk memastikan keamanan hak-hak anak tetap terjamin selama tahap pengadilan.
Settlement of Traffic Accident Cases through a Restorative Justice Approach: : A Study at the Traffic Accident Unit of Polresta Bukittinggi Putri Millenia; Syaiful Munandar
DE'RECHTSSTAAT Vol. 12 No. 1 (2026): JURNAL HUKUM DE' RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v12i1.15154

Abstract

Traffic accidents (traffic accidents) are one of the problems in the city of Bukittinggi. Resolving cases through litigation is often considered less effective in restoring justice, social harmony and the rights of victims. The Restorative justice approach offers an alternative resolution to traffic accidents that focuses on restoring the relationship between the victim and the perpetrator. This research aims to determine the process of resolving traffic accident cases using a Restorative justice approach along with the obstacles that exist at the Bukittinggi Police.The results of the research show that the Restorative justice approach at the Bukittinggi Police has succeeded in resolving several traffic accident cases by reaching an agreement between the victim and the perpetrator. However, there are also several obstacles that underlie the failure of Restorative justice, such as the lack of evidence due to inadequate facilities at the crime scene and the imbalance in the nominal amount of compensation that the perpetrator cannot afford, the reluctance of the parties to resolve the case and also the lack of public awareness to provide testimony to shed light on the investigation process.