Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas
Ahmad Rusly Purba
Universitas Islam Sumatera Utara
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan ) Dikko Ammar; Danialsyah Danialsyah; M Faisal Rahendra Lubis; Ahmad Rusly Purba; Venny Fraya Hartin Nst
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 2 No. 1 (2023): Bulan Maret 2023
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v2i1.363

Abstract

Seorang mempelai wanita yang belum punya marga pada adat Mandailing, maka salah satu acara penting ialah pemberian marga kepada mempelai wanita. Alasan pemberian marga yaitu untuk menjelaskan keturunan Apabila salah satu mempelai tidak memiliki marga, maka mereka akan diberikan marga. Apabila pihak perempuan yang tidak memiliki marga, maka diberikan marga sesuai dengan marga ibu dari pihak laki-laki. Upacara pemberian marga pada pihak mempelai yang tidak bermarga bervariasi yaitu apabila upacara besar yang dilakukan tetap harus memotong seekor kerbau dan apabila upacara kecil yang dilakukan, mempelai diperbolehkan memberikan ulos dan amplop sebagai gantinya. Pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing yaitu dari pihak paman dari laki-laki member/menjual marga atas izin dari raja panu sunan bulung dan dibayar dengan 1 (satu) ekor kerbau dari pihak perempuan yang akan diberi marga. Jadi intinya adalah membeli marga adalah dengan 1 (satu) ekor kerbau atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN SENJATA API TANPA HAK OLEH WARGA SIPIL OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Raja Induk Sitompul; Nusantara Tarigan Silangit; Ahmad Rusly Purba
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v2i2.442

Abstract

Penggunaan senjata api seharusnya hanya boleh digunakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, tetapi makin banyak pihak-pihak yang dibiarkan memiliki senjata api baik secara legal maupun illegal. Penegakan hukum terhadap warga sipil yang menggunakan senjata api tanpa hak diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Perpu No. 20 Tahun 1960, Peraturan Kapolri No. SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Hukuman terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat yaitu dalam UU Darurat No. 12.Tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana penguasaan dan penggunaan senjata api adalah masyarakat yang merasa puas diri karena memiliki senjata api, kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api illegal, sulitnya prosedur kepemilikan ijin senjata api berizin, perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah.
THE PROTECTION OF CHILDREN’S RIGHTS AND GENDER EQUALITY IN THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW Ahmad Rusly Purba
Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Vol 7, No 2 (2026): Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies (JGSIMS)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jgsims.v7i2.30330

Abstract

This research is motivated by the high vulnerability of children, especially girls, to discrimination, violence, and various forms of exploitation in both the physical world and digital spaces. The main objective of this study is to analyze how international legal instruments regulate children’s rights and gender equality, their implementation in Indonesia, as well as the challenges and efforts to realize effective protection. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings demonstrate that international law provides a robust legal framework through principles such as non-discrimination and the best interests of the child. Although Indonesia has ratified key instruments like the Convention on the Rights of the Child (CRC) and CEDAW, and established national regulations such as the Child Protection Law and Marriage Law amendments, implementation in practice remains challenging. These challenges, which create gaps between legal norms and practice, include cultural factors, economic conditions, weak law enforcement, and the impact of digital technology. Consequently, stronger law enforcement, increased public awareness, and multi-sectoral cooperation are necessary to ensure effective protection of children’s rights and gender equality in Indonesia in accordance with international legal standards.
Co-Authors Danial Syah Dikko Ammar M Faisal Rahendra Lubis Nusantara Tarigan Silangit Raja Induk Sitompul Venny Fraya Hartin Nst