Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Hayat Hayat
Administrasi Publik, Universitas Islam Malang
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang) Della Devina; Hayat Hayat; Septina Dwi Rahmawati
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 5 No. 2 (2023): Agustus 2023, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v5i2.991

Abstract

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaporan kegiatan yang dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut sebagai lahan untuk pelaksanaan transparansi dalam setiap pelaksanaan kegiatan.  Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat desa yang berjumlah empat informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dimulai dengan akuntabilitas dan transparansi, mengelola alokasi keuangan desa untuk pembangunan infrastruktur desa di bawah Tanggung secara keseluruhan sudah memadai, tetapi masih memiliki beberapa kekurangan. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan prinsip akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa, khususnya dengan mengikutsertakan masyarakat dalam merencanakan alokasi dana desa, namun hanya sampai sisa perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa tanpa mengikutsertakan perangkat desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa. Dengan demikian, diklaim bahwasanya pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanggung Jawab tidak baik. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak menerapkan prinsip transparansi, terutama dengan tidak melibatkan sepenuhnya warga Desa Tanggung dalam mengelola dana desa dan dengan mengelola dana desa secara buram. Oleh karena itu, diklaim bahwasanya pelaksanaan transparansi sesuai dengan pelaksanaan ketiga proses tersebut tidak baik.
Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang) Della Devina Ardiany; Hayat Hayat; Septina Dwi Rahmawati
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 5 No. 2 (2023): August, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Accountability is a form of accountability carried out by the government as reporting on activities carried out to the public. This accountability is the ground for the implementation of transparency in every implementation of activities. This study aims to assess and determine accountability and transparency in the management of village fund allocations carried out by the village government of Responsibility, Turen District, Malang Regency. The approach used in this research is descriptive qualitative. The data collection technique used was interviews involving the Village Government and village communities, totaling four informants. The results of this study indicate that, starting with accountability and transparency, managing village financial allocations for village infrastructure development under the responsibility as a whole is adequate, but still has some drawbacks. This is demonstrated by the application of the principle of government accountability in managing village fund allocations, in particular by involving the community in planning village fund allocations, but only until the rest of the planning is carried out by the village government without involving village officials in managing village funds. Thus, it is claimed that the implementation of transparency in managing village fund allocations in Responsibility Villages is not good. This is because the government does not apply the principle of transparency, especially by not fully involving the members of the village in managing village funds and by managing village funds in an opaque manner. Therefore it is claimed that the implementation of transparency in accordance with the implementation of the three processes is not good.
Co-Authors Della Devina Della Devina Ardiany Rahmawati, Septina Dwi