Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.144
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Idarotuna : Jurnal of Administrative Science Respon Publik MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Intelektual: Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi Journal of Ekonomics, Finance, and Management Studies
Rahmawati, Septina Dwi
Universitas Islam Malang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA Kristina Eti; Septina Dwi Rahmawati
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.165 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v8i3.1795

Abstract

Perubahan system paradigma menjadikan masyarakat Desa semakin sadar akan  kinerja pemerintah desa. mulai dari pemerintahan daerah sampai pemerintah terkecil yaitu desa. Penelitian ini menggunakan  metode kualitatif, dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. analisis  informan menggunakan Purposive Sampling. Data  yang digunakan teknik analisis adalah proses reduksi data, penyajian , dan penarikan kesimpulan. hasil data ini  menggunakan teknik triangulasi. penelitian menyimpulkan  bahwa Pengelolaan  ADD. Dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Gunungsari  cukup baik, berdasarkan perspektif pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa mengikuti aturan petunjuk teknis yang diatur dalam undang-undang. Hal ini dilihat dari proses pelaporan serta tanggung jawab yang mengalami keterlambatan pembangunan.
PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (Studi Pada Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi) Lathifaturrodiyah Lathifaturrodiyah; Yaqub Cikusin; Septina Dwi Rahmawati
Respon Publik Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Pasal 3 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Lurah memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa pokok permasalahannya yaitu bagaimana peran pemerintah Kelurahan Gombengsari dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik analisis data dengan 3 tahapan yaitu  reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Kelurahan Gombengsari dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan Teori yang dikaitkan pada Undang-Undang Nomor 6 Pasal 78 Tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam pembangunan ada beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam tahap pembangunan di Kelurahan Gombengsari ada faktor pendukung dalam dalam setiap kegiatan yaitu adanya partisipasi masyarakat setempat. Namun dalam tahapan pembangunan infrastruktur ada beberapa kendala yaitu kendaraan yang memiliki muatan overload dan kurang perawatan pada pembangunan jalan. Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pembangunan, Infrastruktur
PENERAPAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH DAERAH BOJONEGORO PADA MASA PANDEMI COVID-19 Intan Kurnia Sari; M. Mas'ud Said; Septina Dwi Rahmawati
Respon Publik Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengimplementasikan E-Government di masa pandemi Covid-19 serta faktor pendukung dan menghambat dalam penerapan E-Government Kabupaten Bojonegoro di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode penelitian kualitiatif. Data terkumpul merupakan kombinasi dari data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai data penjelas bahan analisis penelitian. Sumber data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian, analisis data menggunakan miles &huberman yang terdapat pengumpulan data, reduksi data, display data dan veryfikasi/ yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan dan fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip E-Government diperkuat oleh Peraturan Pemerintah yang mengamanatkan setidaknya dua hal penting. Pertama, proses pengelolaan keuangan di daerah harus dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat dan keuangan daerah terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di Pemda Bojonegoro, pelaporan tentang indeks kepuasan masyarakat menunjukkan kinerja yang baik atas penerapan E-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Adapun penerapan E-Government yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro meliputi E-Budgeting, E-Musrenbang, E- Procurement, E-Planning dan E-Monev. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini meliputi penerapan E-Government dengan lebih teliti bagi pihak pemerintahan, pengembangan dan peningkatan kinerja serta inovasi Pemda Kabupaten Bojonegoro dan penyediaan akses internet yang optimal mengingat bahwa ketidakstabilan akses internet menjadi kendala utama Pemerintah Daerah Bojonegoro dalam melakukan pelayanan publik. Kata Kunci: Electronic-Government
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SDN NOREH 3 (Studi Kasus SDN Noreh 3 Kec. Sreseh, Kab. Sampang) Najmatul Ulla; Afifuddin Afifuddin; Septina Dwi Rahmawati
Respon Publik Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini didasari oleh pengamatan peneliti tentang dampak adanya bantuan dana BOS dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SDN Noreh 3 dari segi input, proses dan output untuk meningkatkan pengembangan kualitas pendidikan.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan observasi lapangan, wawancara secara mendalam dan dokumentasi dari data-data yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Dana BOS dalam Meningkatkan Pengembangan Kualitas Pendidikan di SDN Noreh 3. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan dana BOS di SDN Noreh 3 menggunakan variabel Edwards III terkait komunikasi terhadap kejelasan informasi yang disampaikan terkait dana BOS kepada wali murid masih belum transparansi dengan baik, serta keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan tumpang tindihnya uraian dan fungsi pelaksana pengelola dana BOS. (2) Dalam mengkaji indikator peningkatan pengembangan kualitas pendidikan melalui dana BOS menurut Fattah (2009) bahwasannya dengan adanya dana BOS mutu masukkan, proses dan keluaran pendidikan di SDN Noreh 3 dapat memberikan pengaruh terhadap keefektifan kegiatan proses belajar mengajar. (3) Mengetahui faktor pendukung adanya implementasi kebijakan dana BOS dalam meningkatkan pengembangan kualitas pendidikan di SDN Noreh 3 adanya hubungan kerjasama yang baik antara pihak pelaksana pengelola dana BOS dengan guru serta komite sekolah (4) Selain itu untuk mengetahui faktor penghambat adanya implementasi kebijakan dana BOS dalam meningkatkan pengembangan kualitas pendidikan di SDN Noreh 3 yaitu dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki berupa sumber daya manusia maupun finansial dapat memper hambat proses pendidikan melalui dana BOS. Kata Kunci: Implementasi, BOS, Kualitas Pendidikan
Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang) Della Devina; Hayat Hayat; Septina Dwi Rahmawati
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 5 No. 2 (2023): Agustus 2023, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v5i2.991

Abstract

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaporan kegiatan yang dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut sebagai lahan untuk pelaksanaan transparansi dalam setiap pelaksanaan kegiatan.  Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat desa yang berjumlah empat informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dimulai dengan akuntabilitas dan transparansi, mengelola alokasi keuangan desa untuk pembangunan infrastruktur desa di bawah Tanggung secara keseluruhan sudah memadai, tetapi masih memiliki beberapa kekurangan. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan prinsip akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa, khususnya dengan mengikutsertakan masyarakat dalam merencanakan alokasi dana desa, namun hanya sampai sisa perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa tanpa mengikutsertakan perangkat desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa. Dengan demikian, diklaim bahwasanya pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanggung Jawab tidak baik. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak menerapkan prinsip transparansi, terutama dengan tidak melibatkan sepenuhnya warga Desa Tanggung dalam mengelola dana desa dan dengan mengelola dana desa secara buram. Oleh karena itu, diklaim bahwasanya pelaksanaan transparansi sesuai dengan pelaksanaan ketiga proses tersebut tidak baik.
Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang) Della Devina Ardiany; Hayat Hayat; Septina Dwi Rahmawati
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 5 No. 2 (2023): August, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Accountability is a form of accountability carried out by the government as reporting on activities carried out to the public. This accountability is the ground for the implementation of transparency in every implementation of activities. This study aims to assess and determine accountability and transparency in the management of village fund allocations carried out by the village government of Responsibility, Turen District, Malang Regency. The approach used in this research is descriptive qualitative. The data collection technique used was interviews involving the Village Government and village communities, totaling four informants. The results of this study indicate that, starting with accountability and transparency, managing village financial allocations for village infrastructure development under the responsibility as a whole is adequate, but still has some drawbacks. This is demonstrated by the application of the principle of government accountability in managing village fund allocations, in particular by involving the community in planning village fund allocations, but only until the rest of the planning is carried out by the village government without involving village officials in managing village funds. Thus, it is claimed that the implementation of transparency in managing village fund allocations in Responsibility Villages is not good. This is because the government does not apply the principle of transparency, especially by not fully involving the members of the village in managing village funds and by managing village funds in an opaque manner. Therefore it is claimed that the implementation of transparency in accordance with the implementation of the three processes is not good.
Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Aparatur Desa Rizka Risdiyanti; Hayat Hayat; Septina Dwi Rahmawati
Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Vol. 12 No. 1 (2024): Edisi Maret 2024
Publisher : Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47828/jianaasian.v12i1.200

Abstract

The success or failure of the village can be seen from the leadership styles of the village leaders in increasing the productivity of its apparatus. The purpose of this study is to describe and analyze the leadership styles of village leaders in increasing the productivity of village leaders. In this type of qualitative research, the informants in this research are the village leaders and Sawo village officials. This research uses observation and in-depth interviews techniques to collect data. The focus of this research is on the leadership style of village leaders using a transformational leadership style or a transactional leadership style. Based on research findings, we can concluded that there are 2 leadership styles, namely transformational and transactional leadership. The most dominant leadership style used by the head of Sawo village is transformational leadership style. The leaders of Sawo village uses a transformational leadership style. This is proven by the fulfillment of transformational leadership style indicators. The leadership style of the village leaders is able to increase the productivity of the performance of his apparatus. It can be said to be increasing because looking at the performance of the apparatus, the quality and quantity of performance from year to year always increases.
Revitalizing the Quality of Waste Management Services Based on Public Awareness Nur Kasmiati; Hayat; Septina Dwi Rahmawati
MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 40, No. 1, (June 2024) [Accredited Sinta 3, No 79/E/KPT/2023]
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah (Universitas Islam Bandung)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mimbar.vi.3520

Abstract

Waste services in Bima City, West Nusa Tenggara. It is an important aspect in maintaining environmental cleanliness and health. This research aims to examine the refitalization of waste management quality based on community awareness. To realize that, it is necessary to transform services using 5 (five) dimensions of public service quality, namely (tangible), reliability, responsiveness, assurance, and empathy. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, documentation studies, and in-depth interviews with informants. The conclusions drawn are as follows, waste management in Bima City mostly already has indicators of service quality dimensions. But there are still some indicators that have not been fulfilled, so that they become obstacles in the Waste Management Service process. Among other things, inadequate facilities and infrastructure, human resources officers in handling waste, and lack of public awareness in terms of waste. Thus, it is necessary to add supporting infrastructure, additional human resources officers and educational programs for the community related to waste problems in order to achieve quality services in Bima City by the Environmental Service.
Disclosure of Public Information in Health Services Muhamad Sarjan; Hayat; Septina Dwi Rahmawati
MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 40, No. 1, (June 2024) [Accredited Sinta 3, No 79/E/KPT/2023]
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah (Universitas Islam Bandung)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mimbar.vi.3522

Abstract

With the presence of Law No. 14/2008 on Public Information Disclosure, this law has provided a legal basis for everyone's right to obtain public information, because every public agency has an obligation to provide and serve requests for public information in a fast, timely, low-cost and simple method. Puskesmas Sape still has patients or the public who are confused about services at Puskesmas Sape due to the ignorance of patients or the public about the procedures and flow of services at Puskesmas Sape. The factor that is the ignorance of the community is due to information that has not been conveyed directly to patients or the community and the lack of information dissemination so that the community still does not fully know the flow and procedure of services at the Sape Health Center. Because public service is one of the government's efforts to fulfill the rights of every citizen, if public services are not fully fulfilled by public organizers, public services can be said to have failed. This study aims to determine how public information disclosure in providing health services at the Sape Health Center and the supporting and inhibiting factors of public information disclosure in health services at the Sape Health Center. The method that researchers use is a descriptive method with a qualitative approach. The implication of the research shows that the implementation of openness in the provision of health services at the Sape Health Center.
Evaluation analysis of electronic governance in the Malang City communication and information service Abuhammad, Abdelrahman R.M.; Sekarsari, Retno Wulan; Rahmawati, Septina Dwi
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 9, No 1: APRIL 2024
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/pjiap.v9i1.10669

Abstract

An innovative public service system can certainly produce more conduciveconditions and foster and develop creativity in the management of serviceunits and government institutions. This article identifies problems or obstaclesthat may occur in electronic governance services at the Malang City Diskominfo,especially on the Sambat Online website. By evaluating the quality and effectiveness of existing services, corrective and enhancing steps can be taken toensure that these electronic services truly provide benefits to the people ofMalang City. This article focuses on the evaluation analysis of Electronic Governance services carried out at the Malang City Communication and Information Service (Diskominfo) using descriptive qualitative research methods. Then the data collection technique was carried out by observation and distributingquestionnaires via Google Forms. The result of this article is that the SambatOnline website service mechanism itself makes it easier for people to makecomplaints online. The service in responding to complaints from the people ofMalang City is in web form (sambat.malangkota.go.id) via SMS, website andAndroid. The supporting factors for managing online sambat in responding tocomplaints from the people of Malang City are the available budget, supporting facilities and infrastructure. Meanwhile, the inhibiting factors for onlinesambat management in responding to complaints from the people of MalangCity are the lack of super admin in the Malang City communications andinformation services department, budgets that have not been allocated to eachregional apparatus and frequent rollovers in the distribution of employeeswithin the Malang City Government.
Co-Authors Abuhammad, Abdelrahman R.M. Afifuddin Afifuddin Della Devina Della Devina Ardiany Hayat Hayat Hayat Hayat Intan Kurnia Sari Izzati, Najma Laily Khoiriyah Trianti Kristina Eti Lathifaturrodiyah Lathifaturrodiyah M. Mas'ud Said Madhaniyah Nur Purnamasari Muhamad Sarjan Najmatul Ulla Nur Kasmiati Radiatul Husni Retno Wulan Sekarsari Rizka Risdiyanti Salman Alfarizi Muhtar Sunariyanto Yaqub Cikusin