Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.049
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Idarotuna : Jurnal of Administrative Science Respon Publik MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Journal of Innovative and Creativity Intelektual: Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi Journal of Ekonomics, Finance, and Management Studies
Rahmawati, Septina Dwi
Universitas Islam Malang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA Kristina Eti; Septina Dwi Rahmawati
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.165 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v8i3.1795

Abstract

Perubahan system paradigma menjadikan masyarakat Desa semakin sadar akan  kinerja pemerintah desa. mulai dari pemerintahan daerah sampai pemerintah terkecil yaitu desa. Penelitian ini menggunakan  metode kualitatif, dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. analisis  informan menggunakan Purposive Sampling. Data  yang digunakan teknik analisis adalah proses reduksi data, penyajian , dan penarikan kesimpulan. hasil data ini  menggunakan teknik triangulasi. penelitian menyimpulkan  bahwa Pengelolaan  ADD. Dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Gunungsari  cukup baik, berdasarkan perspektif pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa mengikuti aturan petunjuk teknis yang diatur dalam undang-undang. Hal ini dilihat dari proses pelaporan serta tanggung jawab yang mengalami keterlambatan pembangunan.
PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (Studi Pada Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi) Lathifaturrodiyah Lathifaturrodiyah; Yaqub Cikusin; Septina Dwi Rahmawati
Respon Publik Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Pasal 3 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Lurah memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa pokok permasalahannya yaitu bagaimana peran pemerintah Kelurahan Gombengsari dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik analisis data dengan 3 tahapan yaitu  reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Kelurahan Gombengsari dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan Teori yang dikaitkan pada Undang-Undang Nomor 6 Pasal 78 Tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam pembangunan ada beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam tahap pembangunan di Kelurahan Gombengsari ada faktor pendukung dalam dalam setiap kegiatan yaitu adanya partisipasi masyarakat setempat. Namun dalam tahapan pembangunan infrastruktur ada beberapa kendala yaitu kendaraan yang memiliki muatan overload dan kurang perawatan pada pembangunan jalan. Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pembangunan, Infrastruktur
PENERAPAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH DAERAH BOJONEGORO PADA MASA PANDEMI COVID-19 Intan Kurnia Sari; M. Mas'ud Said; Septina Dwi Rahmawati
Respon Publik Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengimplementasikan E-Government di masa pandemi Covid-19 serta faktor pendukung dan menghambat dalam penerapan E-Government Kabupaten Bojonegoro di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode penelitian kualitiatif. Data terkumpul merupakan kombinasi dari data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai data penjelas bahan analisis penelitian. Sumber data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian, analisis data menggunakan miles &huberman yang terdapat pengumpulan data, reduksi data, display data dan veryfikasi/ yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan dan fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip E-Government diperkuat oleh Peraturan Pemerintah yang mengamanatkan setidaknya dua hal penting. Pertama, proses pengelolaan keuangan di daerah harus dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat dan keuangan daerah terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di Pemda Bojonegoro, pelaporan tentang indeks kepuasan masyarakat menunjukkan kinerja yang baik atas penerapan E-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Adapun penerapan E-Government yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro meliputi E-Budgeting, E-Musrenbang, E- Procurement, E-Planning dan E-Monev. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini meliputi penerapan E-Government dengan lebih teliti bagi pihak pemerintahan, pengembangan dan peningkatan kinerja serta inovasi Pemda Kabupaten Bojonegoro dan penyediaan akses internet yang optimal mengingat bahwa ketidakstabilan akses internet menjadi kendala utama Pemerintah Daerah Bojonegoro dalam melakukan pelayanan publik. Kata Kunci: Electronic-Government
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SDN NOREH 3 (Studi Kasus SDN Noreh 3 Kec. Sreseh, Kab. Sampang) Najmatul Ulla; Afifuddin Afifuddin; Septina Dwi Rahmawati
Respon Publik Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini didasari oleh pengamatan peneliti tentang dampak adanya bantuan dana BOS dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SDN Noreh 3 dari segi input, proses dan output untuk meningkatkan pengembangan kualitas pendidikan.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan observasi lapangan, wawancara secara mendalam dan dokumentasi dari data-data yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Dana BOS dalam Meningkatkan Pengembangan Kualitas Pendidikan di SDN Noreh 3. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan dana BOS di SDN Noreh 3 menggunakan variabel Edwards III terkait komunikasi terhadap kejelasan informasi yang disampaikan terkait dana BOS kepada wali murid masih belum transparansi dengan baik, serta keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan tumpang tindihnya uraian dan fungsi pelaksana pengelola dana BOS. (2) Dalam mengkaji indikator peningkatan pengembangan kualitas pendidikan melalui dana BOS menurut Fattah (2009) bahwasannya dengan adanya dana BOS mutu masukkan, proses dan keluaran pendidikan di SDN Noreh 3 dapat memberikan pengaruh terhadap keefektifan kegiatan proses belajar mengajar. (3) Mengetahui faktor pendukung adanya implementasi kebijakan dana BOS dalam meningkatkan pengembangan kualitas pendidikan di SDN Noreh 3 adanya hubungan kerjasama yang baik antara pihak pelaksana pengelola dana BOS dengan guru serta komite sekolah (4) Selain itu untuk mengetahui faktor penghambat adanya implementasi kebijakan dana BOS dalam meningkatkan pengembangan kualitas pendidikan di SDN Noreh 3 yaitu dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki berupa sumber daya manusia maupun finansial dapat memper hambat proses pendidikan melalui dana BOS. Kata Kunci: Implementasi, BOS, Kualitas Pendidikan
Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang) Della Devina; Hayat Hayat; Septina Dwi Rahmawati
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 5 No. 2 (2023): Agustus 2023, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v5i2.991

Abstract

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaporan kegiatan yang dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut sebagai lahan untuk pelaksanaan transparansi dalam setiap pelaksanaan kegiatan.  Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat desa yang berjumlah empat informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dimulai dengan akuntabilitas dan transparansi, mengelola alokasi keuangan desa untuk pembangunan infrastruktur desa di bawah Tanggung secara keseluruhan sudah memadai, tetapi masih memiliki beberapa kekurangan. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan prinsip akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa, khususnya dengan mengikutsertakan masyarakat dalam merencanakan alokasi dana desa, namun hanya sampai sisa perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa tanpa mengikutsertakan perangkat desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa. Dengan demikian, diklaim bahwasanya pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanggung Jawab tidak baik. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak menerapkan prinsip transparansi, terutama dengan tidak melibatkan sepenuhnya warga Desa Tanggung dalam mengelola dana desa dan dengan mengelola dana desa secara buram. Oleh karena itu, diklaim bahwasanya pelaksanaan transparansi sesuai dengan pelaksanaan ketiga proses tersebut tidak baik.
Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Aparatur Desa Rizka Risdiyanti; Hayat Hayat; Septina Dwi Rahmawati
Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Vol. 12 No. 1 (2024): Edisi Maret 2024
Publisher : Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47828/jianaasian.v12i1.200

Abstract

The success or failure of the village can be seen from the leadership styles of the village leaders in increasing the productivity of its apparatus. The purpose of this study is to describe and analyze the leadership styles of village leaders in increasing the productivity of village leaders. In this type of qualitative research, the informants in this research are the village leaders and Sawo village officials. This research uses observation and in-depth interviews techniques to collect data. The focus of this research is on the leadership style of village leaders using a transformational leadership style or a transactional leadership style. Based on research findings, we can concluded that there are 2 leadership styles, namely transformational and transactional leadership. The most dominant leadership style used by the head of Sawo village is transformational leadership style. The leaders of Sawo village uses a transformational leadership style. This is proven by the fulfillment of transformational leadership style indicators. The leadership style of the village leaders is able to increase the productivity of the performance of his apparatus. It can be said to be increasing because looking at the performance of the apparatus, the quality and quantity of performance from year to year always increases.
Revitalizing the Quality of Waste Management Services Based on Public Awareness Nur Kasmiati; Hayat; Septina Dwi Rahmawati
MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 40, No. 1, (June 2024) [Accredited Sinta 3, No 79/E/KPT/2023]
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah (Universitas Islam Bandung)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mimbar.vi.3520

Abstract

Waste services in Bima City, West Nusa Tenggara. It is an important aspect in maintaining environmental cleanliness and health. This research aims to examine the refitalization of waste management quality based on community awareness. To realize that, it is necessary to transform services using 5 (five) dimensions of public service quality, namely (tangible), reliability, responsiveness, assurance, and empathy. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, documentation studies, and in-depth interviews with informants. The conclusions drawn are as follows, waste management in Bima City mostly already has indicators of service quality dimensions. But there are still some indicators that have not been fulfilled, so that they become obstacles in the Waste Management Service process. Among other things, inadequate facilities and infrastructure, human resources officers in handling waste, and lack of public awareness in terms of waste. Thus, it is necessary to add supporting infrastructure, additional human resources officers and educational programs for the community related to waste problems in order to achieve quality services in Bima City by the Environmental Service.
Disclosure of Public Information in Health Services Muhamad Sarjan; Hayat; Septina Dwi Rahmawati
MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 40, No. 1, (June 2024) [Accredited Sinta 3, No 79/E/KPT/2023]
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah (Universitas Islam Bandung)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mimbar.vi.3522

Abstract

With the presence of Law No. 14/2008 on Public Information Disclosure, this law has provided a legal basis for everyone's right to obtain public information, because every public agency has an obligation to provide and serve requests for public information in a fast, timely, low-cost and simple method. Puskesmas Sape still has patients or the public who are confused about services at Puskesmas Sape due to the ignorance of patients or the public about the procedures and flow of services at Puskesmas Sape. The factor that is the ignorance of the community is due to information that has not been conveyed directly to patients or the community and the lack of information dissemination so that the community still does not fully know the flow and procedure of services at the Sape Health Center. Because public service is one of the government's efforts to fulfill the rights of every citizen, if public services are not fully fulfilled by public organizers, public services can be said to have failed. This study aims to determine how public information disclosure in providing health services at the Sape Health Center and the supporting and inhibiting factors of public information disclosure in health services at the Sape Health Center. The method that researchers use is a descriptive method with a qualitative approach. The implication of the research shows that the implementation of openness in the provision of health services at the Sape Health Center.
Strategi Pengembangan Atribut Green City Kota Malang Septina Dwi Rahmawati; Khoiriyah Trianti; Radiatul Husni
INTELEKTUAL ( E-Journal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi ) Vol 11 No 2 (2024): Jurnal Intelektual: Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/intelektual.v11i02.1209

Abstract

A green city is a city with good planning that has an environmentally friendly character and seeks to manage its resources for everything that focuses on environmental balance. In an effort to create a green city, various planning and implementation programs have been and are being carried out, both by the government, private sector and also the community in order to realize the concept of a green city. One form of sustainable program to support, this is known as the Green City Development Program (Program Pengembangan Kota Hijau) or more easily abbreviated as P2KH which refers to the Regional Spatial Planning Plan (Rencana Tata Ruang Wilayah) or abbreviated as RTRW. Green cities themselves have indicators called eight (8) green city attributes, including: green open space, green waste, green transportation, green water, green energy, green building, green community, and green planning and design. The background on this research is presented in three criteria, including empirical problems, theoretical frameworks, and legal foundations used as references or legal guidelines for implementing the green city concept. It is known that the complexity of society's demands increases as the population increases. This of course becomes a challenge in managing environmental resources. Problems such as traffic jams, air pollution, increasing volumes of waste, slums, flooding and other social inequality problems, which of course with the increasing population, logically result in the living area becoming increasingly narrow. What happened in Malang City is no exception. Malang City has great potential for better services, especially in the context of realizing a green city. The research results show that there are eight green city attributes that have been implemented in several activities in Malang City. In practice, these eight attributes need continuous development. The concept of a green city is not a simple concept that can be planned once and then realized, it is a holistic, continuous and sustainable concept. Therefore, this research provides an in-depth look at strategies for developing green city attributes in Malang City using a qualitative approach. The strategy for developing green city attributes in the city of Malang is carried out through the SOAR and SWOT analysis stage, the development stage, the role enhancement stage, the support and development stage of appropriate technology, coordination and synergy between actors, as well as evaluation and supervision in improving the quality of the green environment and public awareness of development of the green city concept in Malang City.
Efektivitas Penggunaan Aplikasi KAI ACCESS Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan PT. KAI (Studi Pada Stasiun Gubeng) Izzati, Najma Laily; Hayat, Hayat; Rahmawati, Septina Dwi
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 2: Desember 2024
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v7i2.3926

Abstract

(Effectiveness of Using KAI ACCESS Application in Improving the Quality of PT KAI Services (Study at Gubeng Station) The government as the holder of the people's trust in achieving a prosperous life has a big role and responsibility in organizing and implementing supporting programs to achieve a prosperous life and fulfilling job opportunity quotas in Indonesia. The Balikpapan City Manpower Office, which has responsibility for carrying out mandatory employment matters, strives to ensure that local job seekers can compete in the job market by increasing their competency. This research aims to analyze the strategy of the Balikpapan City Manpower Office in improving the competence of local job seekers as well as the obstacles faced by the Balikpapan City Manpower Office. This research is a mixed methods research method with a research focus on strategies for increasing the competence of local job seekers through analysis of the internal environment of strengths and weaknesses , analysis of the external environment of opportunities and threats and the obstacles faced by the Balikpapan City Employment Service. The results of the research show that the strengths of the Balikpapan City Manpower Office are: 1) Plan Work structured , 2) Regulation employment , 3) Facilities and infrastructure . The weaknesses of the Balikpapan City Manpower Office are : 1 ) Lack of human resources, 2) Limitations budget , 3) There is no UPTD BLK for Balikpapan City. The opportunities that the Balikpapan City Manpower Office has are : 1) Development technology , 2) The existence of private LPK , 3) The existence of owned BLK Province East Kalimantan , 4) Training Institute belonging to the Ministry, 5) Apprenticeship . The threats faced by the Balikpapan City Manpower Office are : 1 ) Immigrants from outside area , 2) Expensive cost training Work . Meanwhile, the obstacles faced by the Balikpapan City Manpower Office originate from job seekers who are not serious about improving their competence and the limitations of LPKs in Balikpapan City both in terms of numbers and quality standards.. Abstrak Pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat pada pencapaian kehidupan yang sejahtera memiliki andil dan tanggung jawab besar dalam mengatur serta melaksanakan program-program pendukung agar tercapainya kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kuota-kuota peluang kerja di negara Indonesia. Disnaker Kota Balikpapan yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan urusan wajib ketenagakerjaan berupaya agar pencari kerja lokal dapat bersaing di pasar kerja dengan meningkatkan kompetensinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Disnaker Kota Balikpapan dalam meningkatkan kompetensi para pencari kerja lokal serta kendala yang dihadapi Disnaker Kota Balikpapan. Penelitian ini merupakan metode penelitian mixed methods dengan fokus penelitian strategi peningkatan kompetensi para pencari kerja lokal melalui analisis lingkungan internal strenght dan weakness, analisis lingkungan eksternal opportunity dan threat serta kendala yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan strenght (kekuatan) yang dimiliki Disnaker Kota Balikpapan yaitu : 1) Rencana kerja terstruktur, 2) Regulasi ketenagakerjaan, 3) Sarana dan prasarana. Weakness (kelemahan) yang dimiliki Disnaker Kota Balikpapan yaitu : 1) Kurangnya SDM, 2) Keterbatasan anggaran, 3) Belum adanya UPTD BLK Kota Balikpapan. Opportunity (peluang) yang dimiliki Disnaker Kota Balikpapan yaitu :1) Perkembangan teknologi, 2) Keberadaan LPK Swasta, 3) Keberadaan BLK milik Provinsi Kaltim, 4) Lembaga Pelatihan milik Kementerian, 5) Pemagangan. Adapun threat (ancaman) yang dihadapi Disnaker Kota Balikpapan yaitu : 1) Pendatang dari luar daerah, 2) Mahalnya biaya pelatihan kerja. Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh Disnaker Kota Balikpapan yaitu berasal dari dalam diri pencari kerja yang tidak serius untuk meningkatkan kompetensi dirinya serta keterbatasan LPK di Kota Balikpapan baik dari jumlahnya maupun standar mutu yang dimiliki.
Co-Authors Afifuddin Afifuddin Anif Diyan Firmansyah Della Devina Hayat Hayat Hayat Hayat Intan Kurnia Sari Izzati, Najma Laily Khoiriyah Trianti Kristina Eti Lathifaturrodiyah Lathifaturrodiyah M. Mas'ud Said Madhaniyah Nur Purnamasari Muhamad Sarjan Najmatul Ulla Nur Kasmiati Radiatul Husni Rizka Risdiyanti Salman Alfarizi Muhtar Sunariyanto Yaqub Cikusin