Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Hak-hak kesehatan Reproduksi di Indonesia Shinta Andriyani; Wiwik Wahyuningsih; Muhammad Irfan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.353

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi di Indonesia, serta untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, serta studi dokumentasi dari kebijakan dan program kesehatan reproduksi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk akses terhadap informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi antar instansi, ketersediaan sumber daya, dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak kesehatan reproduksi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi, serta perlunya evaluasi berkala terhadap program-program yang ada untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya.
Pengaturan Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Tenaga Kesehatan Keperawatan Mandiri Di Sarana Pelayanan Kesehatan Muhammad Irfan; Shinta Andriyani
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.235

Abstract

Demi menunjang pelayanan keperawatan yang bermutu dan berkualitas sesuai standar kode etik profesi maupun standar praktek perawat maka sangat diperlukan adanya perlindungan hukum melalui pendekatan preventif diantaranya adalah pembekalan tentang hukum dalam praktek keperawatan mandiri terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Hal tersebut bertujuan supaya perawat lebih kuat dan berani dalam membuka praktek keperawatan mandiri dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dan alat pengumpul data melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Perlindungan hukum bagi perawat dan pasien dalam praktek keperawatan mandiri yang berkeadilan, antara keduanya telah dilindung oleh pemerintah melalui regulasi yang ada meskipun secara langsung tidak ditegaskan dalam peraturan. Akan tetapi perlindungan tersebut dapat dilihat melalui hak dan kewajiban baik pasien maupun perawat.