Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Ilmu Multidisplin Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development
Benny Djaja
Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Akibat Hukum Terjadinya Subrogasi Objek Waris dalam Sengketa Waris Perdata Radius Prayogo; Benny Djaja
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1615

Abstract

Indonesian civil code generally regulates inheritance rights between blood relatives which in fact aanvullen recht (openness). Openness here means that they are not required to follow what has been regulated or in other words each and every heir is entitled to the inheritance as long as they are tolerant to the results of the distribution portion and they are contend with it. However, the problem arises when there is one or more heirs who start a dispute which ultimately resulted and processed in court. Even more so complicated when the inheritance object had previously been mortgaged to the Bank. The form of debt repayment that occurred on the collateral could significantly affect the inheritance, especially when subrogation happened. The legal consequences focus on whoever holds the subrogative rights and as such gets preferential rights in the distribution of the inheritance.
Tanggung Jawab Negara Dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia Davin Allister; Benny Djaja
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 1 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Novembe
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i1.1252

Abstract

Tanah merupakan salah satu benda yang diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang bersumber dari Pasal 33 Ayat 3. Tanah yang diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 bukanlah tanah dari berbagai sudut pandangnya, melainkan dari segi hukum tanah yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah yang merupakan bagian langsung dari permukaan. Akibat kelangkaan lahan, namun melimpahnya pemilik modal, pemilik lahan mulai khawatir, karena mafia tanah semakin banyak dengan berbagai cara untuk memperoleh lahan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menyelesaikan kasus mafia tanah ini dan berperan aktif dalam menyelesaikannya.
Kepatuhan PPAT terhadap Peraturan Pertanahan: Studi Kasus Penolakan Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat Cindy Cindy; M.Sudirman; Benny Djaja
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1585

Abstract

Penelitian ini mengkaji konstruksi hukum kewenangan PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah yang belum bersertifikat serta implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan para pihak. Latar belakang permasalahan berangkat dari praktik masyarakat yang masih sering memperjualbelikan tanah dengan status girik, petok D, atau letter C yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, sehingga menimbulkan dilema hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan PPAT dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menilai akibat hukum terhadap kedudukan para pihak dalam transaksi tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT tidak boleh membuat akta jual beli tanah yang belum bersertifikat karena tidak sah dan tidak bisa didaftarkan di Kantor Pertanahan. PPAT harus menolak dan menganjurkan sertifikasi tanah dulu agar tercapai kepastian hukum.
Co-Authors Cindy Cindy Davin Allister M.Sudirman Radius Prayogo