Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Review : Potensi Tanaman Alpukat (Persea americana) Sebagai Zat Aktif dalam Formulasi Sediaan Krim Anti Jerawat Annisa Noviyani
Prosiding Workshop dan Seminar Nasional Farmasi Vol. 1 (2022): Prosiding Workshop dan Seminar Nasional Farmasi 2022
Publisher : Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/WSNF.2022.v01.i01.p29

Abstract

Kosmetik kini sudah menjadi kebutuhan utama sehari-hari, terutama bagi perempuan. Namun tidak semua kosmetik aman untuk kesehatan individu maupun lingkungan. Sediaan krim adalah salah satu jenis kosmetik yang populer digunakan oleh masyarakat. Krim banyak disukai masyarakat karena pengaplikasiannya yang mudah, nyaman digunakan di kulit, tidak lengket, serta mudah dicuci. Back to nature dapat menjadi pilihan yang tepat untuk perawatan kecantikan alami yang dapat mengurangi dampak negatif dari kosmetik sintesis. Salah satu tanaman yang banyak memiliki khasiat bagus untuk kulit yaitu alpukat, karena mengandung senyawa alkaloid, fenol, flavonoid, dan tanin. Kandungan tanaman alpukat ini merupakan zat yang dapat berperan sebagai antibakteri sehingga bisa dipergunakan untuk pengobatan jerawat. Oleh karena itu, alpukat memiliki potensi untuk digunakan sebagai bahan aktif dalam sediaan krim antijerawat. Review ini bertujuan untuk membandingkan formulasi sediaan krim tanaman alpukat berdasarkan studi pustaka. Metode yang digunakan dalam review artikel ini yaitu studi pustaka dengan kata kunci alpukat (Persea americana), formulasi, jerawat, kosmetik, dan krim. Pustaka yang digunakan berupa buku, jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan terbaru. Dari hasil studi literatur diperoleh 25 jurnal dan 2 buku. Hasil dari review artikel ini yaitu daun, buah dan biji alpukat dapat dibuat menjadi sediaan krim antijerawat. Formula sediaan krim antijerawat terbaik terdapat pada krim ekstrak etanol biji alpukat (Persea americana Mill.) dengan konsentrasi 10% yang dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus dengan kategori daya hambat yang kuat.
Peran Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat dalam Pembinaan Pelayanan Publik Berbasis Ramah Kelompok Rentan Annisa Noviyani; Zikri Alhadi
YASIN Vol 6 No 4 (2026): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/yasin.v6i4.11411

Abstract

Public service is a primary responsibility of the government in ensuring the fulfillment of the public’s right to services that are equitable, accessible, and nondiscriminatory, including for persons with disabilities, older adults, pregnant women, children, and individuals with specific limitations. Although various regulations concerning public services responsive to vulnerable groups have been established, the implementation of these service standards among regional government agencies continues to show varying levels of achievement. This study aims to analyze the role of the Organization Bureau of the Regional Secretariat of West Sumatra Province in guiding the implementation of public service standards responsive to vulnerable groups among regional government agencies and to identify the constraints encountered in the guidance process. This study employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation studies involving officials of the Organization Bureau, regional government agencies, service users, and public service experts. The data were analyzed through the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing. The results showed that the Organization Bureau performed a regulatory role through the formulation of public service guidelines and policies, a facilitative role through outreach, training, and assistance for regional government agencies, and a catalytic role through monitoring, evaluation, and the provision of recommendations for service improvement. However, the implementation of guidance has not been optimal because of budget constraints, unequal availability of service facilities and infrastructure, differences in readiness among regional government agencies, and the limited competence of personnel in serving vulnerable groups. This study concludes that optimizing inclusive and equitable public services requires strengthening the guidance function, improving personnel capacity, ensuring the equitable provision of facilities and infrastructure, and maintaining continuous coordination among regional government agencies. These findings contribute to the development of inclusive public service governance while providing a practical basis for local governments to improve the quality of services for vulnerable groups.