Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SWARNA SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Authentica
Karisma Cakraningrat
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PERJUANGAN KEADILAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN TRENGGALEK Taufiq Nugroho; Jasmine Fahira Maulana; Karisma Cakraningrat; Yenny Ratnasari
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 7 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Juli 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v2i7.760

Abstract

PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) berdasarkan informasi resmi yang diunggah di laman Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, mendapatkan izin untuk menjalankan aktivitas produksi/eksploitasi tambang emas di Kabupaten Trenggalek. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor P2T/57/15/02/VI/2019 kepada PT SMN itu berlaku selama 10 tahun terhitung mulai tanggal 24 Juni 2019 hingga 24 Juni 2029 dengan luas lahan mencapai 12.813 hektare. Bupati Trenggalek Nur Arifin pada awalnya mendukung kegiatan eksplorasi oleh PT SMN karena pihaknya ingin tahu seperti apa potensi sumber daya alam di Trenggalek. Namun sampai dengan ijin tambang emas terbit tidak ada kejelasan apa keuntungan yang didapatkan masyarakat Trenggalek dan bagaimana mengatasi dampak kerusakan lingkungan setelah kegiatan tambang dilakukan. Akhirnya muncul konflik dan gelombang penolakan dari masyarakat atas kegiatan eksplorasi di Desa Sumberbening, Kecamatan Dongko maupun Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Perlu dilakukan advokasi kepada masyarakat terkait regulasi pertambangan dan sosialisasi atas hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan pertambangan kepada masyarakat.
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PERJUANGAN KEADILAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN TRENGGALEK Taufiq Nugroho; Jasmine Fahira Maulana; Karisma Cakraningrat; Yenny Ratnasari
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 7 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Juli 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v2i7.760

Abstract

PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) berdasarkan informasi resmi yang diunggah di laman Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, mendapatkan izin untuk menjalankan aktivitas produksi/eksploitasi tambang emas di Kabupaten Trenggalek. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor P2T/57/15/02/VI/2019 kepada PT SMN itu berlaku selama 10 tahun terhitung mulai tanggal 24 Juni 2019 hingga 24 Juni 2029 dengan luas lahan mencapai 12.813 hektare. Bupati Trenggalek Nur Arifin pada awalnya mendukung kegiatan eksplorasi oleh PT SMN karena pihaknya ingin tahu seperti apa potensi sumber daya alam di Trenggalek. Namun sampai dengan ijin tambang emas terbit tidak ada kejelasan apa keuntungan yang didapatkan masyarakat Trenggalek dan bagaimana mengatasi dampak kerusakan lingkungan setelah kegiatan tambang dilakukan. Akhirnya muncul konflik dan gelombang penolakan dari masyarakat atas kegiatan eksplorasi di Desa Sumberbening, Kecamatan Dongko maupun Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Perlu dilakukan advokasi kepada masyarakat terkait regulasi pertambangan dan sosialisasi atas hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan pertambangan kepada masyarakat.
EQUILIBRIUM THEORY APPROACH TO COMPLETING BANKRUPTCY: BALANCING THE RIGHTS OF CREDITORS AND DEBTORS IN THE ERA OF THE DIGITAL ECONOMY Indah Maulani; Karisma Cakraningrat; Devi Yuandhita Prameswari
Authentica: Private Law Journal Vol 8 No 2 (2025): Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/aplj.v8i2.16086

Abstract

In bankruptcy cases, creditors’ claims to a debtor’s assets are frequently underrated especially when those assets are technology‑based or intellectual property. Because existing valuation systems lag behind digital realities, case resolutions often tilt unfairly between creditor and debtor interests.The purpose of the research is to explore a legal approach through equilibrium theory to analyze the settlement of bankruptcy cases between creditors and debtors, as well as to evaluate whether bankruptcy regulations in Indonesia are adequate in accommodating the development of the digital economy. This research is based on a research method with a normative juridical approach. The results of this study finds that applying equilibrium theory to bankruptcy law balances creditor and debtor interests—accounting for claim priorities, debtor rights, personal assets, and debt restructuring. Indonesia’s bankruptcy framework must now evolve for the digital economy through a more adaptive, transparent, and sustainable legal approach.
Co-Authors Devi Yuandhita Prameswari Indah Maulani Jasmine Fahira Maulana Taufiq Nugroho Yenny Ratnasari