Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSFEKTIF TEORI KRIMINOLOGIS (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kolaka) Handrawan Handrawan; Ali Rizky; Idaman Idaman; Ahmad Fatur Ridhan
Lakidende Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.731 KB) | DOI: 10.47353/delarev.v1i2.17

Abstract

Faktor-Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kolaka adalah Pertama, Faktor Geografis, Kedua, Faktor Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi (ketergantungan). Ketiga, Faktor Pelampiasan Stres Keempat, Faktor Keamanan, narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati yang akan merusak ketahanan nasional dan pertahanan negara. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kolaka oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (selanjutnya disingkat BNNK) Kolaka dan Satresnarkoba Kabupaten Kolaka, lebih memprioritaskan atau mengutamakan bidang pencegahan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana narkotika. Kebijakan preventif atau upaya pencegahan yang dilakukan BNNK Kolaka adalah dengan membentuk Desa Bersih Narkoba (Bersinar). dan Upaya represif (penal) merupakan inti dari tugas dan wewenang kepolisian dan BNN Kabupaten Kolaka sebagai penegak hukum dalam kapasitasnya sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, maka polisi sebagai penyidik memandang sama dengan tindak pidana yang lain. Artinya, dalam menangani tindak pidana ini penyidik menerapkan pula tindakan-tindakan hukum standar yang bersifat penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain sebagainya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.Kata Kunci: Narkotika; Presfektif; Kriminologis
Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau Ali Rizky; Rizal Muchtasar; Rahman Hasima; Ilham
Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Balitbangda Kota Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46891/kainawa.1.2019.73-85

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan produk hukum daerah tentang Pajak dan Retribusi di Kota Baubau serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan produk hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dapat dikatakan efektivitas, namun masih dipengaruhi beberapa hal yaitu: a) perubahan peraturan yang lebih tinggi, b) kerja sama masyarakat dan organisasi perangkat daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, c) Kesadaran hukum masyarakat, d) sumber daya manusia aparat penegak Produk Hukum Daerah, dan e) Sosialisasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kota Baubau dari tahap perencanaan hingga penetapan. Maka hal mendasar yang harus di lakukan sebagai tindak lanjut berkaitan dengan mengurangi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau maka dapat di sarankan sebagai berikut: 1) pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi melalui perencanaan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Baubau, 2) pembentukan Produk Hukum Daerah disarankan untuk turut melibatkan berbagai stakeholder yang terkait terutama masyarakat sebagai unsur yang melaksanakan peraturan tersebut, 3) produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan perlu dipublikasikan atau sosialisasi langsung kepada masyarakat, dan 4) pemerintah daerah Kota Baubau perlu meningkatkan sumber daya manusia aparat penegak hukum untuk menunjang efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.
Kajian Pemetaan Komoditas Unggulan Pertanian Berbasis Karakteristik Kewilayahan di Kota Baubau Sarini Yusuf Abadi; Yusuf; M. Aris Rauf; Rahman Hasima; Ali Rizky
Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Balitbangda Kota Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46891/kainawa.1.2019.145-161

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginventarisi komoditas-komoditas unggulan berbasis pertanian di Kota Baubau, memetakan komoditas-komoditas unggulan pertanian berbasis karakteristik kewilayahan di Kota Baubau, dan merumuskan formulasi strategi, program dan indikasi rencana tindak yang perlu ditempuh dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Kota Baubau. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan komoditas unggulan pertanian yakni; padi, jagung, ubi kayu, dan jambu mete, dengan temperatur, curah hujan, jenis tanah di seluruh wilayah kecamatan di Kota Baubau relatif sesuai dengan komoditas unggulan pertanian yang ada. Namun, jenis komoditas unggulan pertanian yang ada di Kota Baubau relatif tidak sesuai dengan kedalaman tanah efektif pada wilayah-wilayah kecamatan yang ada. Hasil penyusunan arah kebijakan pengembangan komoditas unggulan pertanian Kota Baubau diperoleh 4 (empat) arah kebijakan, yakni: peningkatan hasil produksi komoditas unggulan pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kota Baubau; peningkatan nilai tambah komoditas unggulan pertanian di Kota Baubau melalui skema pengembangan komoditas unggulan pertanian dari hulu hingga hilir; peningkatan kemampuan akses pasar untuk produk-produk hilir berbasis komoditas unggulan pertanian Kota Baubau; peningkatan akses pada sumber daya produktif dan sumber daya ekonomi potensial untuk peningkatan hasil produksi komoditas unggulan pertanian serta industri-industri turunannya. Hasil penyusunan formulasi strategi pengembangan komoditas unggulan pertanian Kota Baubau terdapat 4 (empat) formulasi strategi yakni: Strategi Peningkatan Hasil Produksi; Strategi Pengembangan Industri Hilir Berbasis Komoditas Unggulan Pertanian; Strategi Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Usaha; dan Strategi Peningkatan Ketersediaan Pasar Produk Industri Hilir.
TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA La Ode Hamzah; Ali Rizky; Kamaruddin
Journal Publicuho Vol. 6 No. 4 (2023): November - January - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v6i4.342

Abstract

The purpose of this writing is to determine the influence of political power and political fraud on law enforcement in Indonesia during the general election. This research uses normative legal research methods. Normative research is research carried out by examining library materials. The data used in this research is secondary data which includes primary and secondary legal materials. Data collection was carried out using the literature study method, namely by collecting, reviewing and processing literature, statutory regulations and articles, journals and scientific works. The results of the analysis are then described in sentence form systematically to make it easier to draw conclusions from the data. The research results show that the influence of political power and political fraud on law enforcement in Indonesia has negative impacts such as inequality before the law, decreased credibility of the legal system, disruption of the legal policy-making process, decreased legal quality, and increased legal uncertainty. These impacts threaten the stability and development of the country and hinder fair law enforcement.
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEKERJAAN SWAKELOLA Hairwansyah Arif; Ali Rizky; Abdul Jabar Rahim
Journal Publicuho Vol. 7 No. 1 (2024): February - April - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v7i1.373

Abstract

The purpose of this writing is to determine criminal acts of corruption in self-managed work, especially misuse of funds and manipulation of data, requiring a holistic approach. This research uses normative legal research methods. Normative research is research carried out by examining library materials. The data used in this research is secondary data which includes primary legal materials, namely statutory regulations. Then this research also uses secondary legal materials, namely legal materials that provide an explanation of primary legal materials. The research results show that in the face of criminal acts of corruption using data manipulation, steps that strengthen supervision and control over the reporting and project documentation process are very important. Providing an integrated and transparent information system will help minimize the risk of data manipulation by providing easier and more transparent access to project information for related parties. Apart from that, increasing the capacity and integrity of auditors and law enforcers in detecting and taking action against data manipulation practices will be key in tackling criminal acts of corruption.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PADA SISWA SMA DI KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE SELATAN La Ode Muhamad Sulihin; Guasman Tatawu; Lade Sirjon; Jabalnur Jabalnur; Ali Rizky
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v5i1.963

Abstract

The high cases of sexual violence against children in South Konawe Regency have become a concern for various parties. Although physical sexual violence appears on the surface, non-physical sexual violence is still rife, especially in the school environment. The students were unaware that they were either perpetrators or victims of non-physical sexual violence. In the view of the students, non-physical sexual violence behavior is only a joke, but in the perspective of criminal law, the behavior is a criminal offense. Therefore, it is necessary to increase legal understanding to students related to sexual violence. This legal counseling is carried out at MAN 1 Konsel and SMAN 8 Konsel with direct legal counseling methods in the form of lectures and discussions. Through this service activity, the students learned about the criminal law regulations related to sexual violence. With that understanding, students understand that non-physical sexual violence is prohibited in criminal law and is threatened with criminal sanctions. The results of this legal counseling illustrate the leap in knowledge gained by students. With an understanding of criminal law regulations this will help in creating thoughts, behaviors based on legal norms
INTERVENSI NETIZEN DALAM PROSES DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Firman Akbar; Ali Rizky; Kamaruddin
Journal Publicuho Vol. 7 No. 3 (2024): August - October - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v7i3.498

Abstract

The influence of public opinion and "trial by social media" on the law enforcement process in Indonesia using a normative and empirical approach. The introduction explains the background to the importance of understanding the impact of social media on the law. Research methods involve statutory studies, legal cases, and literature studies, as well as collecting primary data through interviews and focus group discussions. This research found that netizen intervention had a positive influence, such as increasing community participation, empowering information, and promoting justice. However, negative challenges and impacts are also significant, including the spread of misinformation, political and legal discrimination, and the manipulation of personal interests. Furthermore, "trial by social media" affects legal independence through increased public pressure, influence on public perception, dissemination of inaccurate information, decreased public trust, manipulation by certain groups, and obstruction of effective legal processes.