p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wos Kenem
Raymond Ronaldy Morintoh
Universitas Kristen Papua

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MANOKWARI: OVERVIEW OF THE CRIMINILOGY OF THE CRIME OF MOTOR VEHICLE ATTAINMENT IN MANOKWARI CITY Wiwin Suryadi Jaya; Raymond Ronaldy Morintoh; Weron Murary
WOS KENEM Vol 1 No 2 (2022): Wos Kenem: Jurnal Hukum
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/wk.v1i2.115

Abstract

Penadahan sebagai kejahatan sekaligus merupakan salah satu gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Kota Manokwari. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, delik penadahan digolongkan sebangai kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 480, 481 dan Pasal 482 KUHP. Kemajuan di bidang teknologi dan informasi saat ini juga banyak sekali memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat.Pada saat perekonomian nasional yang sedang mengalami kehancuran maka mulai timbul tindak pidana dengan modus operasi yang berbeda-beda.Kejahatan penadahan yang sering terjadi disaat ini adalah kejahatan penadahan kendaraan bermotor yang didapat dari kejahatan pencurian. Data awal yang penulis dapatkan dari penelitian di Polres Manokwari, penulis mendapatkan data mengenai kejahatan penadahan kendaraan bermotor di Kota Manokowari ada 9 kasus pada tahun 2020-2021 yang dimana dalam kurun waktu tersebut jumlah sepeda motor yang dapat diamankan oleh Polres Manokwari yakni sekitar 124 unit. Pembeli motor hasil kejahatan disebut sebagai penadah karena pembeli tersebut mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah hasil kejahatan Tindak Pidana Penadahan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dan faktor terjadinya kejahatan penadahan bermotor. Penlitian hukum ini adalah penlitian hukum empiris.Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, dan bahan pustaka seperti, makalah, juernal skripsi, dokumen dari instansi yang terkait. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini, memaparkan Upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mengurangi delik penadahan kendaraan bermotor, secara garis besarnya melakukan upaya pencegahan berupa upaya preemtiv Upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mengurangi delik penadahan kendaraan bermotor, secara garis besarnya melakukan upaya pencegahan berupa upaya preemtif, preventif, dan represif, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya delik penadahan kendaraan bermotor ialah, faktor yang berasal dari faktor ekonomi, faktor tingkat Pendidikan dan faktor lingkungan.
SANKSI BAGI PARA PELAKU YANG MELANGGAR PERATURAN BUPATI KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 8 TAHUN 2017 : SANCTIONS FOR ACTORS WHO VIOLATE REGULATION OF REGENT OF RAJA AMPAT REGENCY NUMBER 8 OF 2017 Novalin Margaretha Syauta; Raymond Ronaldy Morintoh; Yanpiet Saleo
WOS KENEM Vol 1 No 2 (2022): Wos Kenem: Jurnal Hukum
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/wk.v1i2.116

Abstract

Potensi laut Raja Ampat yang kaya akan sumber daya tentu memikat minat banyak nelayan untuk melakukan praktek illegal fishing, maraknya praktek kejahatan ini terkadang diakibatkan oleh lemahnya aspek penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk melindung sumber daya bawah laut bagi generasi akan datang dan terutama bagi masyarakat adat yang berada di Kabupaten Raja Ampat, maka Bupati mengeluarkan PerBup No. 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Ikan, Biota Laut Dan Potensi Sumber Daya Alam Lainnya Di Wilayah Pesisir Laut Dalam Petuanan Adat Suku Maya Raja Ampat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bawah Laut dan untuk pengetahui penerapan sanksi bagi para pelaku yang melanggar peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bawah Laut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian yang diperoleh penulis yaitu Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 sudah dilaksanakan namun belum secara maksimal karena adanya berbagai kendala yang dihadapi dan Penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan PerBup No. 8 Tahun 2017, telah diterapkan sesuai aturan yang berlaku.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NILAI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA DALAM ANGGARAN DANA DESA: JURIDICAL REVIEW OF THE VALUE OF SOCIAL JUSTICE FOR ALL INDONESIAN PEOPLE IN THE VILLAGE BUDGET Welpias Jems Ubro; Raymond Ronaldy Morintoh
WOS KENEM Vol 1 No 2 (2022): Wos Kenem: Jurnal Hukum
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/wk.v1i2.117

Abstract

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa. Dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan ekonomi pedesaan, dan pembangunan prasarana desa. Berdasarkan kenyataan yang penulis temukan untuk pembangunan di kampung Klamono, belum berjalan sesuai harapan masyarakat Kampung Klamono. Menurut salah satu warga mengatakan sebagian pembangunan di kampung sudah berjalan dengan baik yaitu telah dibangunnya 1 buah bak penampungan air bersih namun belum merata. Penelitian ini difokuskan dalam pengelolalan dana desa kampung Klamono, tujuan penelitian ini Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap nilai keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam pengelolaan anggaran dana desa di Kampung Klamono, berdasarkan Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa di Kampung Klamono. Tipe penelitian ini yaitu Normatif Empiris dengan menggunakan data Primer dan Sekunder, bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan terkait dampak pengelolaan dana desa kampung Klamono yaitu belum sepenuhnya mengikuti petunjuk pasal 16 Permendagri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bidang-bidang yang sudah berjalan tapi belum sesuai yaitu bidang keagamaan, bidang pembinaan, dan untuk bidang-bidang yang belum berjalan yaitu bidang pembangunan dan bidang pendididikan. oleh karena itu harus diberikan pemanfaatan dana desa sebaik mungkin dalam rangka mengimplementasikan nilai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga kampung Klamono.