Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.929
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ET SOCIETATIS Ensiklopedia of Journal Ensiklopedia Social Review Ensiklopedia Education Review Journal of Social Research Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Wos Kenem SOLIDEO Jurnal Pengabdian Masyarakat
Weron Murary
Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Universitas Kristen Papua
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
KAJIAN YURIDIS FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DALAM BIDANG LEGISLASI Murary, Weron
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan kekuasaan membentuk undang-undang dan Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 dan bagaimana Instrumen pendukung Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk undang-undang dan alat kelengkapan serta bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah m,enggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Secara konstitusional terjadi perubahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai konsekuensi dari UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum amandemen kekuasaan di bidang legislasi berada pada Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan perubahan terjadi perpindahan kekuasaan membentuk undang-undang, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Presiden menjadi kekuasaan DPR, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu Dewan             Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Meningkatkan instrumen pendukung Dewan Perwakilan Rakyat di bidang legislasi, khususnya dalam pembentukan alat kelengkapan. Pembentukan itu sesuai dengan semangat reformasi yang kemudian dirumuskan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat tentang alat kelengkapan tentu saja tidak terlepas atau memiliki sejarah tersendiri terutama dikaitkan dengan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Semula namanya diusulkan bukan badan legislasi, akan tetapi membentuk alat kelengkapan dengan status Panitia, dengan begitu berarti bersifat sementara. Namun, Pansus Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1999 berkeinginan memposisikan agar alat kelengkapan ini sesuai dengan tujuan awal untuk memperkuat dan meningkatkan peran dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam bidang legislasi dan  itu dipandang begitu penting serta strategis. 3. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena diberikan kesempatan atau ruang bagi masyarakat untuk berpatisipasi dalam pembentukan undang-undang merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menetapkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara. Oleh karena Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi wajar membuka ruang bagi masyarakat untuk berpatisipasi politik, termasuk berpatisipasi dalam pembentukan undang-undang. Kata kunci: Kajian yuridis, Fungsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Legislasi.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MANOKWARI: OVERVIEW OF THE CRIMINILOGY OF THE CRIME OF MOTOR VEHICLE ATTAINMENT IN MANOKWARI CITY Wiwin Suryadi Jaya; Raymond Ronaldy Morintoh; Weron Murary
WOS KENEM Vol 1 No 2 (2022): Wos Kenem: Jurnal Hukum
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/wk.v1i2.115

Abstract

Penadahan sebagai kejahatan sekaligus merupakan salah satu gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Kota Manokwari. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, delik penadahan digolongkan sebangai kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 480, 481 dan Pasal 482 KUHP. Kemajuan di bidang teknologi dan informasi saat ini juga banyak sekali memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat.Pada saat perekonomian nasional yang sedang mengalami kehancuran maka mulai timbul tindak pidana dengan modus operasi yang berbeda-beda.Kejahatan penadahan yang sering terjadi disaat ini adalah kejahatan penadahan kendaraan bermotor yang didapat dari kejahatan pencurian. Data awal yang penulis dapatkan dari penelitian di Polres Manokwari, penulis mendapatkan data mengenai kejahatan penadahan kendaraan bermotor di Kota Manokowari ada 9 kasus pada tahun 2020-2021 yang dimana dalam kurun waktu tersebut jumlah sepeda motor yang dapat diamankan oleh Polres Manokwari yakni sekitar 124 unit. Pembeli motor hasil kejahatan disebut sebagai penadah karena pembeli tersebut mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah hasil kejahatan Tindak Pidana Penadahan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dan faktor terjadinya kejahatan penadahan bermotor. Penlitian hukum ini adalah penlitian hukum empiris.Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, dan bahan pustaka seperti, makalah, juernal skripsi, dokumen dari instansi yang terkait. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini, memaparkan Upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mengurangi delik penadahan kendaraan bermotor, secara garis besarnya melakukan upaya pencegahan berupa upaya preemtiv Upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mengurangi delik penadahan kendaraan bermotor, secara garis besarnya melakukan upaya pencegahan berupa upaya preemtif, preventif, dan represif, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya delik penadahan kendaraan bermotor ialah, faktor yang berasal dari faktor ekonomi, faktor tingkat Pendidikan dan faktor lingkungan.
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DI LAKUKAN DENGAN SENGAJA: ANALYSIS OF JUDGES' DECISIONS IN CASES OF CRIMINAL ACTIONS THAT ARE INTENTIONALLY PERFORMED Yordan Yakobus Ubro; Weron Murary
WOS KENEM Vol 1 No 2 (2022): Wos Kenem: Jurnal Hukum
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/wk.v1i2.119

Abstract

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, untuk itu Hakim diharapkan dapat menegakan hukum dan keadilan sesui dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penalitian ini yaitu Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja itu apakah sudah sesuai dengan penerapan Pasal 338 KUHP. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode penelitian normatif yang sumber datanya diperoleh dari undang-undang, putusan Hakim dan buku-buku diperpustakaan sebagai bahan referensi untuk mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu. Hakim dalam menjatuhkan keputusan terhadap terdakwa tidak sesuai ketentuan pasal 338 KUHP. Dalam kasus ini penulis menyimpulkan bahwa, Hakim tidak adil dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang mana Hakim hanya memutuskan setengah dari ketentuan Pasal 338 KUHP yaitu 10 tahun penjara sedangkan ketentuan Pasal 338 KUHP yaitu 15 tahun penjara. dan penulis menyarankan kepada Hakim jika dikemudian hari terdapat kasus yang sama, dan bila sesuai bukti terdakwa telah melakukan tidakan pembunuhan tersebut maka perlu di adili sesuai ketentuan hukum yang berlaku, agar memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pembunuhan supaya korban memperoleh keadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 : LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN BORN IN MIXED MARRIAGES ACCORDING TO LAW NUMBER 16 OF 2019 Apner Tidiel; Weron Murary
WOS KENEM Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Hukum Wos Kenem
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/wk.v2i1.123

Abstract

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan tentang bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Tujuab penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum anak yang memiliki kewarganegaraan ganda. Penelitian yang dilakukan penulis saat ini digunakan penelitian hukum yang bersifat normatif atau yuridis normatif. Lokasi Penelitian ini adalah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong dan Kantor KPAI Kota Sorong. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran di tinjau dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuranyaitu timbulnya hak opsi yang diperoleh oleh si anak. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang - Undang sebelumumur 18 ini merupakan suatu pengecualian. sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
PENTINGNYA KESADARAN HUKUM BAGI MASYARAKAT Novalin M Syauta; Weron Murary; Dayen Baho
SOLIDEO Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2023): Solideo
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/js.v1i3.155

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan adalah untuk memberikan Sosialisasi tentang pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat terutama bagi murid-murid SMP maupun SMA Oikumene di Kota Sorong. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku.Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Akibat lemahnya kesadaran hukum,kehidupan masyarakat akan menjadi resah dan tidak tentram. Oleh karena itu, kita hendaknya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum. Program pengabdian masyarakat dan sesi sosialisasi ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran manusia akan pentingnya hukum. Peserta program menyambut baik dengan kegiatan ini dan menunjukkan akan kepatuhan mereka dalam hukum .
Efektivitas meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara di Kabupaten Fakfak berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Weron Murary; I Gede Yudiawan
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i2.740

Abstract

Tujuan penelitian yaitu ingin mendapatkan data secara langsung di Polres Fakfak yang berkaitan dengan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkaitan dengan efektivitas meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara di Kabupaten Fakfak sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan berkendara. Penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris, menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku masyarakat, baik perilaku verbal yang dikumpulkan dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilihat di lapangan oleh peneliti di Polres Fakfak. Dari hasil penelitian, yang ditemukan penulis yaitu meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara di Kabupaten Fakfak, berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan tahun 2021 lebih banyak kecelakaan yang terjadi, di bandingkan dengan tahun 2022. Karena tahun 2021 jumlah 51 kasus kecelakaan dimana 7 korban meninggal dunia, 13 korban mengalami luka berat dan 31 korban mengalami luka ringan, sedangkan tahun 2022 terdapat 4 kasus kecelakaan, 3 korban meninggal dunia dan 1 korban mengalami luka berat, sanksi yang diberikan kepada masyarakat, pada umumnya masyarakat di Kabupaten Fakfak dalam mengenderai banyak kendaraan sepeda motor banyak ditemukan pengguna yang tidak menggunakan aturan yang baik sesuai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu tidak menggunakan helm, tidak menggunakan spion, tidak membawa surat kelengkapan berkendara, tidak menyalakan lampu kendaraan, melanggar rambu-rambu Lalu Lintas, menerobos lampu merah, melawan arus.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA HONORER DI PEMERINTAHAN KABUPATEN MAYBRAT Murary, Weron; Hendri Siahaya, Vector
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 2 (2024): Vol. 6 No. 2 Edisi 2 Januari 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i2.2150

Abstract

Protection of honorary workers is very important, and to continue to ensure the quality of human resources of government officials, the appointment of honorary workers to become candidates for Civil Servants will be carried out through administrative completeness checks after verification and validation for honorary workers whose income is financed from the Regional Revenue and Expenditure Budget. (APBD), a research was conducted on the form of legal protection for honorary workers in the Maybrat district government after the enactment of Government Regulation No. 56 of 2012 concerning the appointment of honorary workers as candidates for civil servants and the mechanism for the appointment of honorary staff to become State Civil Apparatus in Maybrat Regency. The type of research used in this research is normative empirical, the research will be conducted in Maybrat Regency. In conducting the research, the data sources are taken from secondary data and primary data. Secondary data obtained from official documents, books related to the object of research, while primary data obtained directly from the source, either through interviews, observations and reports in the form of unofficial documents which were then processed by researchers. Collecting data through literature study and interviews, then qualitative data analysis by assessing the data that has been obtained in the field to be connected with secondary data and primary data and then a conclusion is drawn. From the results of the study, the authors found that related to protection as Non-PNS or non-PPPK employees, while still serving in government agencies, Honorary Workers were given protection in the form of certainty of the employment status of Honorary Workers, social protection for Honorary Workers, technical protection for honorary workers, then based on Government Regulation Number 56 of 2012 concerning the Appointment of Honorary Personnel to Candidates for Civil Servants (PNS), fulfilling the criteria and requirements; (1) honorary workers who are a maximum of 46 years old and have a continuous working period of 20 years or more, (2) honorary workers who are a maximum of 46 years old and have 10-20 continuous years of service, (3) honorary workers who is a maximum of 40 years old and has a continuous service period of 5-10 years, (4) temporary workers who are a maximum of 35 years old and have a continuous working period of 1-5 years. The appointment of honorary staff to become Civil Servant Candidates is carried out objectively, meaning that this appointment is carried out correctly without being influenced by personal opinions or views or by others, must be carried out based on predetermined conditions, and does not differentiate gender, ethnicity, religion. , race, class or region so that prospective Civil Servants will be obtained who are professional, honest, responsible, neutral, and have competence in accordance with their duties or positions.Keywords: Protection, Honor, Maybrat Kabupaten County.
PERANAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN WAGOM KABUPATEN FAKFAK Murary, Weron; Harmanto, Harmanto
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 3 April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i3.2353

Abstract

Prevention of criminal acts of sexual abuse of minors in the sub-district of Wagom, Fakfak district, the important role of bhabinkamtibmas is to prevent criminal acts of obscenity so that chaos does not occur, because parents of children as victims may not accept anything that happens in obscene acts against their children. For this reason, a research was carried out with the role of bhabinkamtibmas in preventing criminal acts of sexual abuse of minors in the Wagom sub-district, Fakfak district and the obstacles of bhabinkamtibmas in handling the prevention of criminal cases of obscenity in the Wagom sub-district area.  Research is a basic tool in the development of science and technology that aims to reveal the truth systematically, the type of research used by the author with an empirical juridical approach is a research in addition to looking at the positive legal aspects as well as looking at its application or practice in the field. The type of data used in a legal research is focused on secondary and primary data research, primary data is obtained directly from the community through interviews, secondary data is obtained from or comes from library materials. The data obtained from both field studies and document studies were analyzed descriptively qualitatively, then deductive conclusions were drawn from general to specific matters.  From the results of the study, the authors found that the role of bhabinkamtibmas in preventing criminal acts of sexual abuse of minors in the Wagom sub-district, Fakfak district, must be able to guarantee a sense of security to the community, especially to minors. As it is known that Fakfak Regency is also an area that is quite prone to criminal acts of obscenity against minors. Handling of child molestation is carried out in two ways, namely repressive efforts and preventive efforts. the applicable law, so that it can be subject to sanctions in the form of criminal sanctions and the obstacles faced by Bhabinkamtibmas, Wagom Sub-district Police Fakfak in preventing criminal acts of sexual abuse by minors, are influenced by several things, including: the lack of facilities and infrastructure, the level of legal awareness of the community which is still very low. low, low participation from the community to jointly supervise children under age.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS NOMOR 23/PID.B/2014/PN) Murary, Weron; Damhuri, Nofri
Ensiklopedia of Journal Vol 4, No 1 (2021): Vol 4 No. 1 Edisi 2 Oktober 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v4i1.2394

Abstract

This research wants to know the application of law to murder crime in decision Number 23/Pid.B/2014/ PN.F and to know judge's consideration in imposing sanction to murder case Number 23/Pid.B/2014/PN.F. The results showed that the application of material criminal law to murder case Number 23 / Pid.B / 2014 / PN.PF, based on the results of investigation and testimony of witnesses and the accused of the defendant proved to have violated Article 338 of the Criminal Code regulating the murder. In this case, the defendant is found guilty according to law and must be accountable for his actions and must be sentenced accordingly with the actions of the defendant, there is nothing that can release the defendant from criminal responsibility, both as justification and reasons of forgiveness and judge consideration in imposing sanction criminal offenses against perpetrators in Case Number 23 / Pid.B / 2014 / PN.F, as appropriate (related to length of sentence). With the fulfillment of all the elements of the article in the indictment of the second indictment of Article 338 of the Criminal Code, as well as the statements of the witnesses with each other plus the judge's conviction. The legal considerations imposed by the judge on the defendant in the case have been appropriate.
PERAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK 2020 DENGAN ADANYA PANDEMI COVID-19 SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 Murary, Weron
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 3 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i1.2024

Abstract

Concurrent regional head elections in Indonesia will be held for the fourth time in September 2020, but there have been changes due to the Covid-19 pandemic, so that the results of these changes have been determined by the general election commission on 9 December 2020. The community has a very important role in organizing democratic parties such as regional head elections. Therefore, the community cannot be separated from the election because it is a complete unit where the community is the main factor and determines the success of the implementation of regional head elections. The research used by researchers is normative legal research, which is the most widely conducted research. This is because research is only sufficient to do in the workspace, without bothering to dig up data from the community. The data that has been obtained from the results of this study are then analyzed on the basis of theory, both data sourced from primary data and secondary data and analysis using qualitative analysis.The results show that, the role of the community in direct regional head elections is to elect their regional leaders, where the community must be actively involved in supervising regional head elections, the important role played by the community can be by providing information about suspected violations, whether they have been committed. Pilkada administrators, either provincial or district / city KPUs, as well as pilkada participants. Regional head elections or regional elections in 2020, in 270 regions that will carry out a celebration or democratic party to elect governors and deputy governors, regents and deputy regents, mayors and deputy mayors, the community leaves everything to the authorities of the provincial, district / city KPU, DKPP, and Bawalse so that the 2020 regional elections will be better and very satisfying for the community.
Co-Authors Abdurrohim, Muhammad Imaduddin Apner Tidiel Baho, Dayen Bulurdity, Maria Monica Daisiu, Sussan A Damhuri, Nofri Dayen Baho Fransiskus, Nikola Harmanto Harmanto Hendri Siahaya, Vector I Gede Yudiawan Jarangga, Zefanya Caroline Kondologit, Ehud Eduard Liklikwatil, Chesye Londar, Yohana M, Novalin Morinto, Reymond Morintoh, Raymond R Novalin M Syauta Qasyim Hamidi, Muhammad R. Morintoh, Raymond Ranglalin, Olivia Merion Rapilu, Muh. Guntur Raymond Ronaldy Morintoh Renouw, Dian Mega E. Renouw, Dian Mega Erianti Rerung, Kristianto Sitorus, Adrianus F. Sulistiyono Sulistiyono Syauta, Novalin M. Syauta, Syauta Tamunete, Maria Tikara, Daniel Calvin Wiwin Suryadi Jaya Yordan Yakobus Ubro Yudiawan, I Gede