<![CDATA[Dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan dan RumahTahanan, Pemerintah membentuk Unit Layanan Disabilitas. Namun pada faktanyaterdapat kendala yang mengemuka adalah ketersediaan petugas dengan jumlah penghunidan sarana prasarana yang belum sesuai standar menyebabkan pemenuhan hak melaluiunit tersebut belum optimal. Tulisan ini berupaya menganalisis pelaksanaan kebijakanserta strategi dan rekomendasi terhadap pelayanan penyandang disabilitas dan penyediaanakomodasi yang layak pada Unit Layanan Disabilitas di UPT Pemasyarakatan. Kajianini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan model implementasikebijakan Ripley dan Franklin. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakanunit layanan disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan di lokasi kajian belumoptimal dikarenakan terdapat berbagai permasalahan seperti minimnya jumlah tenagamedis, kurangnya kompetensi petugas dalam menangani penyandang disabilitas denganjenis tertentu, belum semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan memilikiprosedur standar pelaksana, dan sebagainya. Oleh karenanya terdapat tiga alternatifpilihan kebijakan yang dapat dilakukan yaitu pertama, peningkatan terhadap dukungansumber daya kebijakan. Kedua, Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan unitkerja/instansi/lembaga lain dalam pelaksanaan ULD sesuai tujuan kebijakan. Ketiga,monitoring dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan. Atas dasar alternatif sebelumnya,maka penulis merekomendasikan untuk memilih alternatif strategi kebijakan pertamadalam mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.]]>
