Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Inconcreto Perwira Journal of Community Development (PJCD)
Monica Puspa Dewi
Universitas Harapan Bangsa
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Politik Hukum Pengaturan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Alan Bayu Aji; Yuris Tri Naili; Monica Puspa Dewi
Jurnal Hukum In Concreto Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum In Concreto
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terdapat tujuan negara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mengakui eksistensi Desa melalui kebijakan Dana Desa yang diprioritaskan untuk pemberdayaan dan pembangunan Desa, namun yang menjadi permasalahan adalah apakah pemberdayaan dan pembangunan desa tersebut sudah menyentuh pada kebutuhan dari Desa itu sendiri. Dalam penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan yaitu Bagaimana Politik Hukum Pengaturan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa di Indonesia dan Bagaimana Pemberdayaan dan Pembangunan Desa dalam optimalisasi penggunaan Dana Desa. Metode Penelitian ini adalah penelitian yuridis Normatif, yang menggunakan data sekunder dan dokumen terkait. Penelitian ini menunjukan bahwa dana desa menjadi alat kontrol pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk melakukan pemberdayaan dan pembangunan, hal tersebut terbukti pengaturan tentang pemberdayaan dan pembangunan itu diatur oleh pemerintah pusat.
Pendampingan dan Implementasi Tes Seleksi Perangkat Desa Karangsari Menggunakan CBT Efendi Simanjuntak; Monica Puspa Dewi; Marlia Hafny Afrilies
Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS Vol 2 No 3 (2023): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/pimas.v2i3.1214

Abstract

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melaksanakan pendampingan dan implementasi tes seleksi perangkat desa di Desa Karangsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Masalah mitra yang hendak diselesaikan dengan kegiatan ini adalah kekosongan perangkat desa Formasi Kaur Perencanaan Desa. Dimana dalam penyelesaiannya masih terdapat masalah lain yaitu masih kurang efektif dan efisien untuk proses pemilihan perangkat desa yaitu karena masih menggunakan sistem manual yang memiliki beberapa kelemahan baik dari operasionalnya yang membutuhkan banyak kertas, banyak tenaga kerja dan juga banyak biaya maupun dari sisi kualitasnya yang masih kurang karena masih ada kemungkinan besar terjadinya kecurangan. Solusi yang ditawarkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Harapan Bangsa sebagai tim pengabdian adalah dengan mengadakan Seleksi Perangkat Desa menggunakan CBT dan tes praktik berkualitas. Kegiatan PKM telah berjalan dengan baik dan lancar dengan tiga proses seleksi yaitu Ujian Penyaringan Tertulis, Uji Praktik, serta Penilaian Prestasi dan Dedikasi
Optimalisasi Perlindungan Merek Dagang bagi UMKM pada Era Kecerdasan Buatan di Wilayah Banyumas Maya Ruhtiani; Pentadi Teguh Setiyanta; Monica Puspa Dewi
Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS Vol. 5 No. 1 (2026): Februari
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/pimas.v5i1.2137

Abstract

Trademark protection plays a crucial role in supporting the sustainability and competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly in responding to developments in digital technology and artificial intelligence. This community service program was conducted to enhance the legal awareness and technical skills of MSMEs in Banyumas in the process of trademark registration and digital monitoring. The implementation methods included preliminary observation, problem identification, legal counseling, technical training on electronic registration through the Directorate General of Intellectual Property, and the introduction of digital-based trademark monitoring tools. The results indicate an increase in participants' understanding of the importance of trademark protection, their ability to prepare administrative documents, and their capacity to utilize technology for independent monitoring. The discussion demonstrates that an experience-based educational approach combined with structured mentoring effectively promotes MSME engagement in legal processes. This program contributes to strengthening the legal and digital capacity of MSMEs in addressing legal challenges within the context of digital transformation.
Translating Adat Reform into Judicial Reasoning: Legal Pluralism and Women’s Inheritance Rights in Bali Tijani Liwan Karamina; Yuris Tri Naili; Monica Puspa Dewi; Pentadi Teguh Setiyanta
Jurnal Hukum In Concreto Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum In Concreto Volume 5 Nomor 2 2026
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/inconcreto.v5i2.2513

Abstract

Balinese customary inheritance law operates within a plural legal order in which the traditional patrilineal kepurusa system interacts with evolving principles of gender equality and internal adat reform. This creates a legal problem when courts apply different understandings of the inheritance status of women who marry out of their natal families, particularly after the 2010 Decision of the Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) expanded recognition of women’s inheritance rights. This study examines the sources and forms of judicial incoherence in Balinese inheritance disputes and evaluates whether judicial reasoning reflects the normative development introduced by the 2010 MUDP Decision. Using normative legal research, the study applies statutory, conceptual, and case approaches to legislation, customary-law instruments, the MUDP Decision, relevant court decisions, legal doctrines, and scholarly literature. The comparative analysis shows that judicial reasoning remains divided between decisions that acknowledge the evolving character of Balinese customary law and those that continue to prioritize traditional patrilineal concepts such as purusa, sentana rajeg, and nyentana. This divergence demonstrates that judicial incoherence is not merely a consequence of legal pluralism but also reflects a gap between internal adat reform and its recognition in state adjudication. The study contributes theoretically by conceptualizing this inconsistency as an adjudicative recognition gap between normative change within customary law and its translation into judicial reasoning. It argues that greater consistency requires clearer recognition of adat reform, stronger incorporation into awig-awig and perarem, gender-sensitive interpretation, improved evidentiary standards, and consistent jurisprudential guidance to strengthen legal certainty and women’s protection in Indonesia.
SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DALAM KERANGKA HUKUM PKDRT Litya Surisdani Anggraeniko; Efendi Simanjuntak; Monica Puspa Dewi; Hesti Ayu Wahyuni; Septiani Aditya Putri
Perwira Journal of Community Development Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : Unperba Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54199/pjcd.v3i1.149

Abstract

Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi isu yang penting untuk dibahas, tercatat oleh KemenPPPA terdapat 18.261 kasus dengan 79.5% korbannya adalah perempuan. Sehingga penting dilakukan upaya Penghapusan KDRT sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pemahaman terhadap hak dan kewajiban anggota keluarga terutama permpuan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan sosialisasi terhadap hak dan kewajiban perempuan dalam kerangka hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sasaran kegiatan adalah Perempuan (Perangkat Desa, Penggerak PKK dan Posyandu) Desa Ilir dengan usia 25-54 Tahun.
Regulating AI in Nursing Education: Legal and Ethical Challenges of Clinical Decision Support Systems in Indonesia and Malaysia Maya Ruhtiani; Yuris Tri Naili; Monica Puspa Dewi; Pentadi Teguh Setiyanta
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.1041

Abstract

The rapid integration of artificial intelligence (AI) in healthcare education, particularly through Clinical Decision Support Systems (CDSS), has raised critical questions concerning legal adequacy, ethical governance, and institutional accountability. This study examines the regulatory and institutional readiness of Indonesia and Malaysia in governing the ethical use of AI-based CDSS in nursing education. Adopting a normative legal research approach, this study examines primary legal instruments, national policy frameworks, ethical codes, and institutional documents relevant to AI governance in educational contexts. The comparative findings demonstrate a significant disparity between the two countries. Malaysia exhibits a higher level of regulatory preparedness, supported by national AI strategies, ethical guidelines, and structured institutional mechanisms that facilitate the responsible deployment of AI in nursing curricula. Conversely, Indonesia lacks a sector-specific legal framework and institutional protocols, resulting in fragmented practices and normative uncertainty. The study further demonstrates significant variation in institutional responses to algorithmic accountability, professional responsibility, and the protection of care practices grounded in human values within artificial intelligence supported learning environments. These findings underscore the critical importance of coherent legal frameworks and institutional capacity in enabling ethically sound AI integration. The paper concludes by recommending the development of sector-specific regulations, the establishment of interdisciplinary oversight mechanisms, and the implementation of standardized ethical protocols to ensure that AI adoption in nursing education enhances, rather than undermines, professional integrity and ethical accountability.
Co-Authors Aji, Alan Bayu Hesti Ayu Wahyuni Litya Surisdani Anggraeniko Marlia Hafny Afrilies Maya Ruhtiani Pentadi Teguh Setiyanta Septiani Aditya Putri Simanjuntak, Efendi Lod Tijani Liwan Karamina Yuris Tri Naili