Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN) AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat SASI
Alexander Simon Pally
Universitas Nusa Cendana
Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Energy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Nursing

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Panggilan Jiwa (Calling) Sebagai Benteng Etik Profesi Kedokteran Alexander Simon Pally; Daud Yaferson Dollu
Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Infor
Publisher : Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keinginan untuk melayani sebagai pandangan hidup seorang yang ingin menjadikan kedokteran sebagai profesinya telah menjadi objek telaahan ilmu hukum sejak jaman Yunani Kuno, seorang yang bernama Hipokrates menjadi pengembang dan peletak etika sebagai fondasi dari kedokteran yang bertanggung jawab serta mengandung penghayatan norma yang dalam dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang yang menjalani profesi kedokteran ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis yang menitik beratkan pada penemuan norma dan pengungkapan makna filosofis dalam praktik kedokteran, hasil penelitian ini mengunkapkan pentingnya pemahaman akan sumpah profesi kedokteran sehingga seorang dokter diri dari tindakan yang melawan hukum
Klinik Hukum, Konsultasi Hukum Gratis Di Desa Penfui Timur Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana dan Desa Penfui Timur Daud Yaferson Dollu; Alexander Simon Pally
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 11 (2022): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

−Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdi ini bertujuan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga kewajiban yang terdapat dalam perguruan tinggi. Tiga kewajiban tersebut terdiri dari 3 poin, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dengan poin-poin penting yang telah disebutkan, maka yang bertanggung jawab terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi bukan hanya mahasiswa, melainkan seluruh sivitas akademika di kampus, termasuk tenaga pengajar (Dosen). Dalam pelaksanaannya, Tri Dharma Perguruan Tinggi diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan kata lain, Tri Dharma dapat diartikan sebagai tujuan yang harus dicapai perguruan tinggi dan wajib diterapkan dengan baik. Penerapan Tri Dharma di dalam kampus tentunya memiliki tujuan yang bermanfaat, yaitu menciptakan tenaga pengajar (Pengabdi) dengan kemampuan berpikir kreatif, inovatif, sekaligus mandiri. Melalui tiga poin yang tercantum dalam Tri Dharma, diharapkan generasi intelektual dapat membangun bangsa di berbagai sector. Pengabdian ini menggunakan metode konsultasi dan sharring, ilmu hukum secara gratis antara warga masyarakat desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan tim pengabdi yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian, dapat ditarik kesimpulan bahwa; 1. masyarakat desa Penfui Timur merupakan warga masyarakat dengan pengetahuan hukum yang rendah. 2. Masyarakat Desa Penfui Timur ternyata memiliki banyak persoalan yang berkataitan dengan hukum, khususnya hukum perdata (masalah yang berkaitan dengan pertanahan).3. Masyarakat desa Penfui Timur sangat membutuhkan informasi dan pengetahuan hukum yang memadai agar dapat membantu mencari alternaitif hukum terbaik untuk menyelesaikan permasalahan mereka di bidang hukum (khususnya masalah pertanahan). 4. Kehadiran tim pengabdi dapat memberikan sumbangsi positif dalam hal memberikan pemahaman hukum secara gratis bagi masyarakat desa Penfui Timur melalui kegiatan konsultasi hukum.
Penyuluhan Hukum: Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang Daud Yaferson Dollu; Jenny Ermalinda; Cyrilius Wilton Taran Lamatoro; Alexander Simon Pally
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 5 (2023): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In social life, cases of sexual violence against women and children often occur, especially sexual violence against children, the issuance of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and Law Number 12 of 2014 2022 Concerning Crimes of Sexual Violence (TPKS), providing guarantees and protection to children and women as victims of fornication. The rise of acts of violence against children and women that have occurred recently in the form of physical, psychological and sexual violence, not receiving adequate legal protection and human rights, including low legal knowledge, is one of the factors that children and women often become victims of. . The frequent occurrence of criminal acts against children and women is one of the reasons the service team is conducting community service in the form of free legal counseling for the community in Oenuntono Village, East Amabi Oefeto District, Kupang Regency. One of the backgrounds of the community service team in Oenuntono Village is that higher education institutions are obliged to organize education and teaching, research, and community service. According to the law on higher education, community service is an activity of the academic community that utilizes science and technology to advance social welfare and educate the nation's life. This activity aims to carry out the Tri Dharma of Higher Education. This service uses the counseling method, and free sharing of legal knowledge which is carried out by presenting materials related to sexual violence against women and children, to residents of the Oenuntono village community, Amabi Oefeto Timur District, Kupang Regency, by a team of devotees from Faculty of Law, University of Nusa Cendana, Kupang. Based on the results of the service implementation, it can be concluded that; 1. Residents of the village of Oenuntono, Amabi Oefeto Timur District, Kupang Regency, are members of the community who are law savvy. 2. The people of Oenuntono Village, East Amabi Oefeto District, apparently have many problems related to the law, (especially sexual violence against women and children). Residents of the Oenuntono village community, Amabi Oefeto Timur District really need adequate information and legal knowledge related to rules related to sexual violence against women and children so they can know the steps in taking legal action if sexual violence against women and children occurs 4. The presence of a service team can make a positive contribution in terms of providing free legal understanding for the people of Uenuntono village, Amabi Oefeto Timur District, through legal counseling activities.
Pelangaran Outsourcing Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang Alexander Simon Pally
SASI Vol 25, No 1 (2019): Volume 25 Nomor 1, Januari - Juni 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v25i1.149

Abstract

This study discusses Outsourcing violations which can be categorized as Trafficking in Persons. In this writing, outsourcing workers employed need to get legal protection in accordance with the mandate of Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution stating "Every citizen has the right to work and remuneration that is appropriate for humanity" and Article 28D paragraph (2) asserting that "every person has the right to work and receive compensation and fair and proper treatment in employment relations" outsourcing workers who work outside and / or exceed working hours, and the recruitment of the wrong workers need to be sanctioned as a form of protection for workers. Based on Article 65 paragraph (6) of Law Number 13 of 2003, this study uses the Normative Juridical research method which uses library legal materials and in the results of its research the researcher gets the implementation of the outsourcing system work relations occur, namely between labor, employer, and providers of labor or outsourcing companies. The Crime of Trafficking in Persons is possible to occur when from the process of recruitment of workers, appropriation of workers and remuneration of workers.
Co-Authors Cyrilius Wilton Taran Lamatoro Daud Yaferson Dollu Jenny Ermalinda