Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Mahkamah Konstitusi dalam Mozaik Kerapuhan Cyrilius Wilton Taran Lamataro; Chatryen M. Dju Bire; Jenny Ermalinda
Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Infor
Publisher : Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

− Evaluasi Hakim Konstitusi tidak pernah diatur dalam undang-undang tentang mahkamah konstitui, namun dalam praktek sebagaimana dilakukan Komisi III DPR RI terhadap Hakim Konstitusi Aswanto adalah suatu anomali hukum. Penelitian ini hendak mengkaji eksistensi evaluasi hakim konstitusi dalam aspek politik hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, konsep evaluasi hakim konstitusi secara konseptual tidak dikenal karena eksistensinya hanya menggangu independensi dan imparsialitas hakim konstitusi. Kedua, Politik hukum yang menyertai revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi terutama terkait dengan penambahan ketentuan evaluasi hakim konstitusi tidak mempunyai ratio legis yang dapat dipertanggungjawabkan dan hanya berdasarkan ”emosi politik”.
PENGGUNAAN BAHASA HUKUM INDONESIA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG (Studi Penggunaan Bahasa Hukum dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengarusutamaan Gender) Jenny Ermalinda
BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 2 (2023): BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In 2015, the Kupang City Government together with the Kupang City Regional People's Representative Council promulgated twelve Perda. Even though it has been promulgated through a juridical mechanism, it turns out that there are still regional regulations which give rise to various interpretations due to the use of legal language that is incorrect, inaccurate and unclear. Therefore, the problem of this writing is whether the structure of the legal language of the Kupang City Regional Regulation is in accordance with the rules of good legal language and what legal meaning underlies the thoughts of the Kupang City Regional Regulation. The results of the study show that the formation of the Regional Regulation of the City of Kupang Number 2 of 2015 concerning Gender Mainstreaming does not use a good and correct structure of Indonesian legal language, because in the regional regulation found the language of norms that are not properly organized, and ethics and logic that are not aligned. However, in terms of the use of Indonesian legal language which means the Kupang City Regional Regulation Number 2 of 2015 has used Indonesian legal language which means/is in the nature of orders, choices, prohibitions, and freedoms.
Sosialisasi Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Kampus Chatryen M. Dju Bire; Jenny Ermalinda; Cyrilius W. T. Lamataro
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 10 (2022): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dikeluarkan sejak maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dibentuk untuk melindungi seluruh civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi dari ancaman seksual sehingga tercipta kehidupan kampus yang nyaman dan aman. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa berkaitan dengan siapa saja yang menjadi korban dari kekerasan seksual, serta memahami konsep consent dalam konteks kekerasan seksual; menjelaskan dampak fisik, psikologis, dan sosiologis yang dialami korban kekekrasan seksual; menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan seksual; mengetahui apa yang harus dilakukan apabila mengalami kekerasan seksual dan/atau melihat peristiwa kekerasan seksual; serta mengetahui komponen yang dibutuhkan untuk membangun kampus aman kekerasan seksual. Hasil dari kegiatan ini adalah seluruh mahasiswa mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas tentang aturan yang baru mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kegiatan ini berjalan dengan baik dimana peserta yang hadir aktif dan antusias dalam memberikan pertanyaan ketika sesi diskusi berlangsung.
Penyuluhan Hukum: Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang Daud Yaferson Dollu; Jenny Ermalinda; Cyrilius Wilton Taran Lamatoro; Alexander Simon Pally
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 5 (2023): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In social life, cases of sexual violence against women and children often occur, especially sexual violence against children, the issuance of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and Law Number 12 of 2014 2022 Concerning Crimes of Sexual Violence (TPKS), providing guarantees and protection to children and women as victims of fornication. The rise of acts of violence against children and women that have occurred recently in the form of physical, psychological and sexual violence, not receiving adequate legal protection and human rights, including low legal knowledge, is one of the factors that children and women often become victims of. . The frequent occurrence of criminal acts against children and women is one of the reasons the service team is conducting community service in the form of free legal counseling for the community in Oenuntono Village, East Amabi Oefeto District, Kupang Regency. One of the backgrounds of the community service team in Oenuntono Village is that higher education institutions are obliged to organize education and teaching, research, and community service. According to the law on higher education, community service is an activity of the academic community that utilizes science and technology to advance social welfare and educate the nation's life. This activity aims to carry out the Tri Dharma of Higher Education. This service uses the counseling method, and free sharing of legal knowledge which is carried out by presenting materials related to sexual violence against women and children, to residents of the Oenuntono village community, Amabi Oefeto Timur District, Kupang Regency, by a team of devotees from Faculty of Law, University of Nusa Cendana, Kupang. Based on the results of the service implementation, it can be concluded that; 1. Residents of the village of Oenuntono, Amabi Oefeto Timur District, Kupang Regency, are members of the community who are law savvy. 2. The people of Oenuntono Village, East Amabi Oefeto District, apparently have many problems related to the law, (especially sexual violence against women and children). Residents of the Oenuntono village community, Amabi Oefeto Timur District really need adequate information and legal knowledge related to rules related to sexual violence against women and children so they can know the steps in taking legal action if sexual violence against women and children occurs 4. The presence of a service team can make a positive contribution in terms of providing free legal understanding for the people of Uenuntono village, Amabi Oefeto Timur District, through legal counseling activities.