Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Inicio Legis : Jurnal Hukum Trunojoyo Law Review Jurnal Legislasi Indonesia
Indra Yulianingsih, Indra
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP BERBASIS KEBERLANJUTAN MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA Yulianingsih, Indra
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 24, No 2 (2016): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jihl.v24i2.4269

Abstract

Management of fish resources (SDI) as a source of natural resources devoted to the people's welfare. Control of the fish resources are directed to the achievement of benefits for the greater prosperity of the people. Fisheries sector can serve as a leading sector in an effort to make Indonesia as the world's maritime axis. Therefore, it must be realized that fisheries management with reference to the principles of sustainable development of marine resources by basing on Agenda 21 of the UN Conference of 1992 on Environment and Development, or the Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil. For that, we need an improvement in the regulation of marine policy. Rights-based Licensing system or rights-based access (allocation of rights to use formal) is an alternative that should be explored, so that everyone has equal access without an incentive to maintain its sustainability.
Pengaturan Illegal Transhipment Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Rizal, Fardhan Haidar; Yulianingsih, Indra
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i1.15957

Abstract

Illegal transhipment adalah sebuah tindakan kriminal yang terorganisasi yang melibatkan kelompok kriminal yang terdiri dari dua atau lebih negara lain. Dilakukan dengan pemindahan muatan ikan dari kapal penangkap kepada kapal asing yang bertugas mengumpulkan atau memuat muatan ikan di perairan negara lain yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan langsung menuju ke luar negeri yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar dan meminimalisir kerugian atau pengeluaran. Tindakan illegal transhipment pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia belum memiliki peraturan-peraturan tentang sanksi pidana denda atau penjara. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganilisis peraturan-peratuan hukum yang ada apakah peraturan-peraturan hukum tersebut dapat diterapkan kepada para pelaku illegal transhipment. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan perundang-undangan atau bahan hukum primer dan sekunder dengan pengumpulan referensi-referensi serta produk-produk hukum kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan peraturan illegal transhipment belum ditemukan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, dalam prosesnya beberapa cara untuk melakukan illegal transhipment telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan apabila cara-cara tersebut dilakukan seperti meminjam dokumen milik kapal lain. Kata Kunci: Peraturan, Illegal transhipment, Zona Ekonomi Eksklusif
GOVERNMENT'S NEW POLICY ON THE ARRANGEMENTS OF PARTICIPATING INTEREST Yulianingsih, Indra; Algasahri, M. Ridwan Yusuf
TRUNOJOYO LAW REVIEW Vol 2, No 2 (2020): Agustus
Publisher : Faculty of Law University of Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (527.04 KB) | DOI: 10.21107/tlr.v2i2.9500

Abstract

The Oil and Gas Ministerial Regulation Number 37 of 2016 concerning Provisions for a 10% (ten percent) "Participating Interest" offer in the Oil and Gas Working Area has the aim of increasing the participation of district local governments through ownership of "participating interest". For this reason, this research is needed on the arrangement of "Participating Interest" in the management of Oil and Gas in Indonesia, constraints on implementing "Participating Interest" in the management of Oil and Gas in Sampang Regency and new policies to resolve problems regarding "Participating Interest".The research method used is Applied Legal Research, using statute, case approach, and a conceptual approach. The result of this research is that the implementation of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources regarding the distribution of the 10% profit sharing in Sampang Regency has not been implemented. Therefore, a review of the ESDM Ministerial Regulation must be conducted regarding the provision of PI through BUMD and the participation of the private sector
Logical Fallacy Regulasi Pengaturan Tata Niaga Impor Garam Bagi Kesejahteraan Rakyat Cahyani, Indah; Ulhaq, Hayyan; Wahyuni, Indria; Ariyanti, Dwi; Yulianingsih, Indra
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i3.1478

Abstract

Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis beberapa (legal logical fallacy) kesesatan dalam logika hukum tata niaga impor garam di Indonesia. Hal ini penting mengingat garam sebagai salah satu sumber daya strategis bagi kehidupan masyarakat. Seharusnya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap petani dalam memproduksi garam. Ironisnya pemerintah gagal menciptakan iklim yang kondusif bagi produktifitas garam nasional yang berdampak pada kegagalan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kedaulatan pangan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari angka-angka impor garam setiap tahun dalam jumlah yang sangat masif. Tentu kenyataan atas kebijakan impor garam menunjukkan paradoks ekstrim mengingat Indonesia sebagai negara pemilik bentangan laut terpanjang di dunia setelah Kanada, masih mengimpor garam yang bahan bakunya berasal dari laut. Jelas sekali bahwa akar masalahnya dalam penyimpangan tata niaga impor garam berakar pada kualitas kebijakan hukum administratif yang menjadi dasar dalam kebijakan impor garam tersebut. Untuk memvisualisasi kesalahan administratif tersebut, penelitian ini menemukan beberapa kesalahan kebijakan administratif 1.) Fallacy Logic in Trade of Salt, 2.) Fallacy Logic in Trade of Salt Import, 3.) Fallacy Logic in Salt Farmer Protection.
Co-Authors Algasahri, M. Ridwan Yusuf CAHYANI, INDAH Dwi Ariyanti Indria Wahyuni, Indria Rizal, Fardhan Haidar Ulhaq, Hayyan