Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law of demand dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Aziz, Warit; Cahyani, Indah
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i1.19169

Abstract

Tarif pita cukai rokok yang terbilang mahal tidak terjangkau bagi konsumen (masyarakat) dengan pendapatan menengah kebawah sehingga mengakibatkan banyaknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Kabupaten Sumenep merupakan wilayah yang banyak beredar rokok ilegal tanpa cukai. Adapun isu hukum yang perlu dikaji dalam adalah bagaimana pengaturan rokok ilegal tanpa pita cukai di Madura serta implementasi regulasi masyarakat sumenep yg menyebabkan maraknya rokok ilegal dan bagaimana efektivitas kebijakan penanggulangan rokok ilegal tanpa pita cukai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan antropologis. Lokasi Penelitian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya C Madura, Masyarakat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, dan Pemilik Perusahaan Rokok MDS serta asosiasi perusahaan rokok Kabuapten Sumenep. Data Penelitian data Primer dan sekunder. Analisa data secara deskriptif kualitatif, dengan cara induktif. Dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan di peroleh bahwa (1) Maraknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai disebabkan oleh tarif cukai yang tidak terjangkau sehingga ditinjau pada teori “Hukum Permintaan” konsumen meminta harga rendah dengan tanpa pita cukai. (2) kurangnya pengawasan mengenai peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumenep dengan letak geografis kantor bea dan cukai berada di kabupaten Pamekasan.
Akuntabilitas Kebijakan Impor Garam di Indonesia Sari, Putri Permata; Cahyani, Indah
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 2 (2022): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.486 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i2.14883

Abstract

Indonesia sebagai negara dengan panjang garis pantai terbesar kedua di dunia seharusnya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kebutuhan garam  industri yang cukup tinggi menjadikan Indonesia melakukan impor garam dikarenakan garam impor dinilai memiliki kualitas yang tinggi sesuai dengan kebutuhan industri yaitu dengan kandungan NaCl 97%, sedangkan kualitas garam di Indonesia hanya memiliki kandungan NaCl 94%. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serbuan impor yang terjadi seharusnya mampu menghadirkan impor industri berbasis kerakyatan. Karena selama ini kegiatan impor dinilai telah melemahkan perekonomian petambak garam lokal. Hilangnya penetapan dalam persetujuan impor garam juga telah membuka celah kran impor garam terjadi dikarenakan bentuknya hanya berupa surat rekomendasi sehingga berdasarkan kacamata hukum administrasi negara hal tersebut tidak dapat digugat. Sehingga disini akuntabilitas pemerintah terhadap petambak garam lokal dalam negara kesejahteraan perlu dipertanyakanKata Kunci: Akuntabilitas, Impor, dan Penetapan
Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Swari, Novita Ratna; Cahyani, Indah
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.434 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i1.14899

Abstract

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menimbulkan banyak kontroversi di lingkungan masyarakat. Kontroversi tersebut yaitu terkait dengan Pasal-Pasal yang dianggap akan mengganggu kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga dianggap adanya pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Sedangkan dalam hal perlindungan hukum untuk masyarakat disekitar kawasan pertambangan mineral dan batubara, khususunya masyarakat yang terkena dampak dari adanya kegiatan usaha pertambangan juga dianggap belum terlaksana dengan baik.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan untuk terkait pendekatan yang digunakan adalah menggunakan 2(dua) pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pasal 162 UU Minerba dengan Pasal 66 UU PPLH terjadi pertentangan norma. Sedangkan dalam hal pemberian perlindungan hukum untuk masyarakat disekitar kawasan pertambangan mineral dan batubara, khususunya masyarakat yang terkena dampak dari adanya kegiatan usaha pertambangan dapat diberi perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Kata Kunci : UU Minerba, UU PPLH, Perlindungan Hukum. 
A PERLINDUNGAN KOMODITI GARAM LOKAL DALAM KERANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL: PERLINDUNGAN KOMODITI GARAM LOKAL DALAM KERANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL cahyani, indah
PERSPEKTIF : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i2.876

Abstract

Impor garam setiap tahun lebih dari 2000 ton baik untuk bahan baku penolong industri ataupun garam konsumsi, semuanya didatangkan dari negara lain tidak memproduksinya sendiri. Negara tidak berdaya melindungi walaupun sederet rancangan perundangan telah diproduksi. Tidak ada mekanisme pengendalian meskipun negara telah menerbitkan PP No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Garam Bahan Baku Penolong Industri, tidak ada perlindungan meskipun telah terbit UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, seberapa rapuh kontruksi Hukum Administrasi sehingga negara leluasa menipu dengan nama perundangan yang membius pengharapan tetapi sejatinya membunuh dan menikam rakyatnya sendiri dari belakang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia telah kehilangan kedaulatan dalam memberikan proteksi kepada komoditi garam lokal. dalam salah satu klausul kesepakatan GATT adalah negara tidak boleh menjadi penghalang free market dengan menerapkan kebijakan kuota impor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harus dicari terobosan mekanisme lain yang dapat memproteksi komoditi garam lokal tanpa menabrak ketentuan dalam klausul GATT agar Indonesia tetap dapat menjalin hubungan baik dalam perdagangan internasinal tetapi tetap juga dapat melindungi komoditi garam lokal secara maksimal. Every year salt import more than 2000 ton for industrial material, additional industrial material, or salt for consumtion. They all come from foreign. State look like disable to decrease import salt per year although number of regulation have production. There are no control mechanism even though government alredy publish so many act. Act Number 7 Year 2016 about Protection and Empowermen Farmer, Fisherman, and Fish Nursery and Government Regulation Number 9 Year 2018 about Procedures for Cotrolling the Import of Industrial Auxiliary Raw material Salt. Haw fragile the construction of administrative law. This research is an normatif research, an doctrinal research method. This research finds that Indonesia as a country has lost its sovereignty in providing protection to local salt commodities. This happens because un which one of the clauses of the GATT agreement state that countries should not become a barrier to the free market by implementing an import quota policy. This study concludes that another breakthrougt mechanism must be sought that can protect local salt commodities without violating the provisions in the GATT clause so that Indonesia can still maintain good relations in international trade but can also maximizing protect local salt commodities.
Peran Media Sosial TikTok dalam Membentuk Perilaku Remaja: Tinjauan dari Perspektif Teknologi Informasi Uddin, Badie; Liani, Noval; Cahyani, Indah
Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI) Vol 7, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Program Studi Teknik Komputer, Fakultas Teknik. Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/jnkti.v7i1.7427

Abstract

Abstrak - TikTok adalah situs media sosial yang paling populer di kalangan remaja saat ini. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan media sosial TikTok berdampak pada perilaku remaja. Selain memiliki manfaat seperti ekspresi diri dan keterlibatan sosial, penggunaan media sosial Tiktok memiliki efek negatif. Ini termasuk masalah privasi, eksposur pada konten yang tidak sesuai, dan pengaruh tren yang dapat memengaruhi perilaku remaja. Orang tua harus secara aktif mengontrol penggunaan TikTok anak-anak mereka dengan mengatur waktu, mengajarkan konten, dan memberi tahu mereka tentang etika komunikasi. Responden sepakat bahwa pendidikan etika digital di sekolah dan keluarga sangat penting untuk membantu remaja menggunakan TikTok dengan bijak. Dalam artikel ini, orang tua dan pendidik harus memahami dampak penggunaan TikTok pada remaja dan mengawasi tindakan pencegahan. Perspektif holistik diperlukan, yang mencakup pendidikan tentang pengaturan privasi, komunikasi terbuka antara orang tua dan remaja, dan pengaturan waktu yang bijaksana untuk menggunakan TikTok agar anak-anak dapat menggunakannya secara bertanggung jawab sambil tetap mendukung kreativitas mereka dan membangun hubungan sosial yang positif.Kata kunci: Dampak, Etika, Media Sosial, Remaja, TiktokAbstract - TikTok is the most popular social media site among teenagers today. The purpose of this article is to find out how the use of social media TikTok impacts adolescent behavior. Apart from having benefits such as self-expression and social engagement, the use of social media TikTok has negative effects. These include privacy issues, exposure to inappropriate content, and the influence of trends that may influence teen behavior. Parents should actively control their children's TikTok use by managing time, teaching them content, and informing them about communication etiquette. Respondents agreed that digital ethics education in schools and families is very important to help teenagers use TikTok wisely. In this article, parents and educators should understand the impact of TikTok use on teenagers and monitor preventive measures. A holistic perspective is needed, one that includes education about privacy settings, open communication between parents and teens, and wise timing of TikTok use so kids can use it responsibly while still supporting their creativity and building positive social relationships.Keywords: Impact, Ethics, Social Media, Teenagers, Tiktok
Faktor yang mempengaruhi perilaku buang air besar sembarangan (babs) di desa pulau sembilan Kec. Pangkalan susu kab. Langkat Gurning, Fitriani Pramita; Syahrani, Putri; Wulandari, Suci; Munawarah, Vivi Ridha; Handaris Purba, Anisa Fitri; Hasibuan, Khairunnisa; Kesogihen, Muhlisin; Hafizah, Adilla; Carissa, Tantry; Cahyani, Indah; Irhamna, Rizky
An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) Vol 11, No 2 (2024): AN-NADAA JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (DESEMBER)
Publisher : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/ann.v11i2.13602

Abstract

Sanitasi merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat penting untuk mempertahankan taraf kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan, gaya hidup, keadaan hidup, dan kenyamanan sehari-hari. Pada tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa negara dengan populasi terbesar kedua di dunia, Indonesia, masih terus melakukan buang air besar sembarangan (BABS). Sekitar 25 juta orang Indonesia, menurut statistik UNICEF (2017), buang air kecil di ruang publik seperti ladang, sungai, semak-semak, hutan, dan lokasi lain dibandingkan menggunakan jamban. (H. A. Meilana & Y. Wijayanti, 2021). Menemukan faktor-faktor yang berhubungan dengan kebiasaan buang air besar sembarangan di Desa Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat menjadi tujuan penelitian ini. Strategi penelitian yang digunakan adalah survei dengan menggunakan teknik studi cross-sectional. Observasi langsung, wawancara, dan survei adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik pengambilan sampel menggunakan strategi proporsional sampling sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 60 orang. Analisis univariat dan bivariat dilakukan dengan menggunakan uji chi-square. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara praktik buang air besar sembarangan dan elemen-elemennya, termasuk aksesibilitas fasilitas, pengetahuan, dan pendidikan. Sebaliknya, tidak ditemukan hubungan antara praktik buang air besar sembarangan dengan budaya atau dukungan masyarakat.
Implementasi Kebijakan Akreditasi Puskesmas Dalam Pelayanan Bidang Kepemimpinan dan Manajemen di Puskesmas Medan Deli Cahyani, Indah; Gurning, Fitriani Pramita
JURNAL BIDANG ILMU KESEHATAN Vol 14, No 4 (2024): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan
Publisher : Universitas Respati Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52643/jbik.v14i4.4794

Abstract

Proses pengakreditasian puskesmas memerlukan standar. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas menetapkan hal ini. Oleh karena itu, puskesmas harus mempersiapkan berbagai sumber daya di puskesmas agar dapat melaksanakan kegiatan kepemimpinan dan manajemen Untuk itu penting memahami proses pelaksanaannya mengenai berhasil dan tidak berhasil. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari akreditasi dalam pelayanan pada bidang kepemimpinan dan manajemen di Puskesmas Medan Deli. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi dengan 3 petugas kesehatan yang bekerja di Puskesmas Medan Deli. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara umum, implementasi kebijakan akreditasi dalam bidang kepemimpinan dan manajemen sudah berjalan optimal, sudah ada perbaikan yang dilaksanakan meskipun terkendala pada sumber daya manusia di Puskesmas yang masih merangkap tugas namun dapat dikatakan Puskesmas Medan Deli sudah berhasil dalam mengikuti re-akreditasi. Diharapkan ada penambahan tenaga kesehatan di Puskesmas Medan Deli perlu dilakukan agar tidak ada petugas kesehatan yang merangkap tugas sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Akreditasi Puskesmas, Kepemimpinan dan Manajemen
Optimalisasi Peran Kader Dan Upaya Promotif Preventif Dalam Rangka Pengendalian Faktor Risiko Stroke Di Desa Nambo Kabupaten Bogor Pambudi, Restu Arya; Laela Abida, Liza; Dinda Kurniawan, Ganesa Puput; Simbolon, Angela Saurulita; Rahmatika, Hanifa; Cahyani, Indah; Al Fasya, Nazra; Septyani, Rifaa’; Pamungkas, Setyarin Pebriyuani; Agus Wiryawan, Tommy; Budiyanto, Wahyu
Jurnal Pengabdian Masyarakat Fisioterapi dan Kesehatan Indonesia Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Fisioterapi dan Kesehatan Indonesia
Publisher : IFI cabang Kota Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59946/jpmfki.2025.429

Abstract

Latar belakang: Stroke merupakan salah satu Penyakit Tidak Menular (PTM) yang berisiko tinggi menyebabkan kecacatan dan kematian. Desa Nambo, Kabupaten Bogor, menunjukkan prevalensi tinggi PTM seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Upaya promotif dan preventif berbasis fisioterapi komunitas sangat penting dalam mengurangi risiko stroke. Tujuan: Menilai efektivitas pemberdayaan kader kesehatan dan edukasi masyarakat dalam pengendalian faktor risiko stroke melalui pendekatan fisioterapi komunitas. Metode: Kegiatan dilaksanakan dari 5–16 Mei 2025 dengan total 37 responden. Intervensi meliputi edukasi, pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, asam urat, serta tes pengetahuan sebelum dan sesudah intervensi. Hasil: Terdapat peningkatan signifikan pada kategori tekanan darah normal (10,8% menjadi 29,7%), kolesterol normal (32,4% menjadi 56,8%), dan kadar gula darah normal (67,6% menjadi 73%). Pengetahuan baik tentang stroke meningkat dari 70,3% menjadi 81,1%. Kesimpulan: Program pemberdayaan kader dan edukasi berbasis fisioterapi komunitas efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengendalian faktor risiko stroke.
LITERATURE REVIEW : HUBUNGAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DENGAN KEJADIAN DIARE PADA ANAK USIA SEKOLAH Lestari, Ade Maylani; Agustin, Amanda Ayu; Lathifan, Fathiya Nur Azizah; Cahyani, Indah; Suhendri, Suci Putri Sulistia; Ashifa, Tasha Nur; Mufariha, Wardahtul
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v6i2.45460

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan kejadian diare pada anak-anak usia sekolah di Indonesia. Kejadian diare merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang dapat dicegah dengan memperbaiki kebiasaan hidup sehat di kalangan anak-anak. PHBS yang mencakup cuci tangan, penggunaan air bersih, dan jamban sehat sangat mempengaruhi risiko kejadian diare pada anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan PHBS dapat mempengaruhi kejadian diare pada anak-anak usia sekolah di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan mengkaji 8 jurnal ilmiah yang membahas hubungan antara PHBS dan kejadian diare pada anak-anak. Artikel-artikel yang dianalisis dipilih dari berbagai jurnal dan penelitian yang dipublikasikan antara tahun 2020 hingga 2025. Data yang diperoleh dari literatur tersebut dianalisis untuk melihat kesimpulan yang dapat ditarik mengenai pengaruh PHBS terhadap kejadian diare pada anak usia sekolah. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara penerapan PHBS dengan kejadian diare pada anak-anak usia sekolah. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa anak-anak yang tidak menerapkan PHBS, seperti jarang mencuci tangan dan mengonsumsi makanan sembarangan, memiliki risiko lebih tinggi terkena diare. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dapat menurunkan kejadian diare pada anak-anak usia sekolah. Oleh karena itu, penting bagi pihak sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan edukasi dan penerapan PHBS sebagai langkah preventif terhadap diare di kalangan anak-anak.
Logical Fallacy Regulasi Pengaturan Tata Niaga Impor Garam Bagi Kesejahteraan Rakyat Cahyani, Indah; Ulhaq, Hayyan; Wahyuni, Indria; Ariyanti, Dwi; Yulianingsih, Indra
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i3.1478

Abstract

Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis beberapa (legal logical fallacy) kesesatan dalam logika hukum tata niaga impor garam di Indonesia. Hal ini penting mengingat garam sebagai salah satu sumber daya strategis bagi kehidupan masyarakat. Seharusnya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap petani dalam memproduksi garam. Ironisnya pemerintah gagal menciptakan iklim yang kondusif bagi produktifitas garam nasional yang berdampak pada kegagalan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kedaulatan pangan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari angka-angka impor garam setiap tahun dalam jumlah yang sangat masif. Tentu kenyataan atas kebijakan impor garam menunjukkan paradoks ekstrim mengingat Indonesia sebagai negara pemilik bentangan laut terpanjang di dunia setelah Kanada, masih mengimpor garam yang bahan bakunya berasal dari laut. Jelas sekali bahwa akar masalahnya dalam penyimpangan tata niaga impor garam berakar pada kualitas kebijakan hukum administratif yang menjadi dasar dalam kebijakan impor garam tersebut. Untuk memvisualisasi kesalahan administratif tersebut, penelitian ini menemukan beberapa kesalahan kebijakan administratif 1.) Fallacy Logic in Trade of Salt, 2.) Fallacy Logic in Trade of Salt Import, 3.) Fallacy Logic in Salt Farmer Protection.