Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

KAJIAN KONDISI PERTAHANAN DAN KEAMANAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT DI SAMUDERA HINDIA kasman
TEKNOKRIS Vol 23 No 2 (2020): Jurnal Teknokris Edisi Desember
Publisher : Fakultas Teknik Unkris Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ancaman riil bagi Indonesia saat ini adalah ancaman di bidang maritim karena Indonesia masih menyimpan sumber daya alam maritim dan energi, serta adanya akses lintas jalur pelayaran dan perdagangan internasional (Alur Perhubungan Laut Utama (Sea Lines of Communications (SLOC)/ Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)) yang dapat membawa dampak munculnya potensi gangguan keamanan seperti perompakan, teroris melaut, perdagangan gelap, dan penyelundupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi pertahanan dan keamanan wilayah pesisir dan laut di Samudera Hindia, berdasarkan identifikasi dan analisis faktor-faktor pendukung pertahanan di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung pertahanan tidak semata-mata bisa dibangun dengan pendekatan militer tapi juga dengan melibatkan masyarakat khususnya nelayan
IDENTIFIKASI JALUR LINTAS NEGARA MELALUI LAUT DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU kasman
TEKNOKRIS Vol 22 No 2 (2019): Jurnal Teknokris Edisi Desember
Publisher : Fakultas Teknik Unkris Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka wilayah perbatasan harus terus dijaga melalui upaya pengamanan dan keamanan di jalur lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi jalur lintas negara melalui laut (pelabuhan) di Provinsi Kepulauan Riau. Analisis yang digunakan diantaranya adalah analisis kebijakan pengembangan wilayah, analisi kondisi fisik wilayah dan analisis potensi pengembangan kawasan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa penumpang yang melewati perlintasan negara mempunyai tipe yang berbeda dalam hal keperluan penumpang yang masuk dan keluar negeri melalui Pos Lintas Batas (PLB). Wilayah ini rawan terhadap penyelundupan narkoba mengingat banyaknya pulau yang tersebar di Provinsi ini. Di Kepulauan Riau belum tersedia PLB yang representatif untuk mengekspor barang/ komoditas hasil alam dan produksi masyarakat lokal ke Negara tetangga
ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH DI TELUK TOMINI Kasman
TEKNOKRIS Vol 24 No 2 (2021): Jurnal Teknokris Edisi Desember
Publisher : Fakultas Teknik Unkris Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Parigi Moutong memiki sumberdaya wilayah pesisir yang cukup unik dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Keberadaan sumberdaya ini semakin mengalami degradasi akibat pemanfaatan yang tidak terkontrol. Untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah terhadap potensi sumberdaya pesisir dan laut di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan SK Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 380.45/2153/DISKANLUT tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Teluk Tomini, Kabupaten Parigi Moutong. Kajian ini menunjukkan bahwa kawasan konservasi yang dicadangkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai kawasan konservasi sebagaimana kriteria yang diatur, dimana kawasan yang akan ditetapakan harus memiliki luas minimum 2% zona inti dari keseluruhan luas kawasan yang akan ditetapkan. Dari hasil digitasi menggunan GIS ditemukan sebagai berikut zona inti 91 Ha (2,04 %), zona perikanan berkelanjutan 1.067,72 Ha (23,91 %), zona pemanfaatan 825,02 Ha (18,48%), dan zona lainnya 2.482,27 Ha (55,60%).
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN INFRASTRUKTUR DALAM MENGATASI BANJIR KAWASAN PERKOTAAN (Kasus Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur) Wage Tirta Ardiansyah; R. Sihadi Darmo Wihardjo; Kasman
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 3 (2026): JUNI
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i3.10342

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi mitigasi banjir melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan infrastruktur di Kelurahan Bekasijaya, Kecamatan Bekasi Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dalam penanggulangan banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan polder, sheet pile, dan normalisasi saluran air menjadi solusi utama dalam mengurangi risiko banjir. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam menjaga drainase, pengelolaan sampah, dan sistem peringatan dini berperan penting dalam meningkatkan ketahanan wilayah terhadap banjir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara pendekatan struktural dan non-struktural menjadi strategi efektif dalam mitigasi banjir perkotaan
Pengembangan Kawasan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat Berkelanjutan Studi Kasus: Desa Rian, Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tanah Tidung Rahmat Hidayat; Kasman; R Sihadi Darmo Wihardjo
Journal of Sustainable Civil Engineering (JOSCE) Vol. 8 No. 02 (2026): JOSCE: Journal of Sustainable Civil Engineering (PROSES)
Publisher : LPPM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/josce.v8i02.5008

Abstract

Sustainable development of Convertible Production Forests (HPK) requires more than identifying economically attractive commodities, because land-use decisions must reconcile spatial conditions, ecological functions, and community institutional capacity. This study aims to formulate an evidence-based framework for sustainable community-based development of HPK in Rian Village, Muruk Rian District, Tanah Tidung Regency, North Kalimantan. A mixed-methods design integrated spatial analysis, Location Quotient (LQ), Benefit-Cost Ratio (BCR), sensitivity analysis, carbon stock estimation, and social-institutional assessment. The results show that the 754.01-ha HPK area remains predominantly covered by secondary forest, while land-use pressure is concentrated near roads and settlements. At the regional level, oil palm was the only base commodity, with an LQ of 1.17 and a BCR of 1.13. Pepper recorded a higher BCR of 1.28 but a non-base LQ of 0.15, indicating that regional specialization and site-level economic feasibility represent different dimensions of development potential. Under the tested sensitivity scenarios, oil palm maintained a BCR above one, reaching 1.02 under a 10% price decline and 1.03 under a 10% increase in operating costs. Estimated carbon stock reached 113,101.50 tons C, equivalent to 415,082.51 tons CO₂e, with an indicative value of approximately IDR 12.45 billion based on the assumed carbon value; this figure represents a simulation rather than realized carbon revenue. Integrating these findings, the study develops a community-based HPK framework comprising spatial zoning, selective commodity development, ecological and carbon safeguards, institutional strengthening, and monitoring and evaluation. The framework positions economic potential within ecological and institutional boundaries, providing a basis for more balanced and evidence-informed HPK development.
Pengembangan Model Sistem Dinamis Tata Ruang Wilayah untuk Penataan Lahan Sawah Dilindungi  dalam Mendukung Keberlanjutan Ketahanan Wilayah Kabupaten(Kasus Studi : Lahan Sawah Dilindungi Kabupaten  Bekasi) Riyanto; Aca Sugandhy; Kasman
Journal of Sustainable Civil Engineering (JOSCE) Vol. 8 No. 02 (2026): JOSCE: Journal of Sustainable Civil Engineering (PROSES)
Publisher : LPPM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/josce.v8i02.5049

Abstract

Rapid urbanization and industrial expansion in Bekasi Regency have intensified competition for land, raising concerns about the long-term protection of agricultural areas and environmental functions. This study develops a System Dynamics Model for regional spatial planning to support the management of Protected Rice Fields (Lahan Sawah Dilindungi, LSD) and strengthen regional resilience. A mixed-methods approach was employed to integrate quantitative data, spatial information, stakeholder assessments, and policy considerations within a coherent analytical framework. The research combined Geographic Information Systems (GIS), statistical analysis, the Analytical Hierarchy Process (AHP), Causal Loop Diagrams (CLD), Stock and Flow Diagrams (SFD), and Powersim simulation. Historical data from 2000 to 2025 were used to examine land-use dynamics, while four policy scenarios—business as usual, strengthened LSD protection, built-up area control, and integrated policy intervention—were evaluated to explore potential development pathways through 2045. The reported findings indicate that built-up areas increased from 26,540 to 61,950 hectares, whereas rice fields identified in the LSD analysis declined from 61,250 to 47,000 hectares. Green open space also decreased from 32,840 to 22,850 hectares, indicating increasing pressure on productive and ecological land functions. Model validation results reported a mean absolute percentage error (MAPE) of 0.67–2.98% and an R² range of 0.942–0.998. Among the scenarios, integrated policy intervention emerged as the most promising strategy for coordinating land protection, development control, and regional sustainability objectives. These findings highlight the value of linking spatial analysis with dynamic simulation to inform evidence-based spatial planning. The proposed model provides a framework for examining policy trade-offs and supporting more coordinated land-use decisions in rapidly developing regions.
Strategi Penataan Ruang Kawasan Fasilitas Pedestrian untuk Usaha Mikro (Studi Kasus: Usaha Mikro Di Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan) Chorina Tri Wicaksono; Kasman; Irwan Prasetyo
Journal of Sustainable Civil Engineering (JOSCE) Vol. 8 No. 02 (2026): JOSCE: Journal of Sustainable Civil Engineering (PROSES)
Publisher : LPPM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/josce.v8i02.5054

Abstract

The use of pedestrian facilities by microenterprises presents a public-space planning challenge, particularly when business needs intersect with pedestrians’ rights to safe, comfortable, and accessible movement. This study aims to identify existing patterns of pedestrian facility use by microenterprises, examine the implications for pedestrian functions, evaluate spatial management policies, and formulate context-sensitive spatial planning strategies. The research was conducted along Jalan Kuningan Barat I, Kuningan Barat Urban Village, Mampang Prapatan District, South Jakarta, from April to June 2026. A mixed-methods approach was employed, combining field observations, interviews, questionnaires administered to 100 respondents, including 30 microenterprise operators, and document analysis. The data were examined through descriptive, spatial, respondent perception, policy evaluation, and SWOT analyses. The findings indicate that microenterprise activities contribute to the local economy; however, their use of pedestrian space for trading is also associated with reduced walking space and lower levels of comfort, safety, accessibility, and public-space quality. The SWOT analysis places the proposed strategy in Quadrant I, providing a basis for proactive planning measures. The recommended strategies include designating appropriate vending zones, regulating operating hours, implementing adaptive pedestrian design, integrating pedestrian facilities with public transportation, applying geographic information systems, strengthening inter-agency coordination, and expanding community participation. The findings emphasize that an economically advantageous location is not necessarily suitable for commercial activities across the entire pedestrian facility. Spatial allocation should instead reflect the physical capacity of the corridor and the movement needs of pedestrians. This approach can help accommodate microenterprise activities while safeguarding the primary function of pedestrian facilities as accessible public spaces.