Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA) MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal Delik Adpertisi
Sri Handayani
Universitas Sawerigading Makassar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Physics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Legal Framework for Environmental Economic Instruments to Reduce Greenhouse Gas Emissions A. Melantik Rompegading; Sri Handayani
Jurnal Penelitian Pendidikan IPA Vol 9 No 7 (2023): July
Publisher : Postgraduate, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppipa.v9i7.4088

Abstract

Abstract: Environmental damage due to greenhouse gas emissions affects forest sustainability in Bantimurung National Park, Maros. It takes the participation of all parties to overcome this. The purpose of this research is to analyze the legal framework for environmental economic instruments to reduce greenhouse gas emissions in Bantumutung National Park, Maros. This research method uses explanatory data using secondary data from Law Number 32 of 2009 concerning the Protection and Preservation of the Environment from the Ministry of Forestry and Environment; PP No. 46 of 2017 concerning Environmental Economic Instruments from the Ministry of Environment and Forestry; and Regional Regulation of the Maros Regency Government No 05 of 2009. The Maros district government has played an active role in efforts to reduce greenhouse emissions. This can be seen by funding the P4JH program through the APBD. To maximize environmental economic instruments in forest management, it is recommended to apply for funding not only from the regional budget but also from ICCTF grants. At the provincial level of South Sulawesi, it is necessary to draw up a Governor's regulation that regulates the tagging and scoring budget as a strengthening of the government's role. At the district level, it is recommended to renew the Regional Regulation which regulates the technical implementation of tree planting by civil servants starting from the selection of land locations, types of plants, and the mechanism as a condition for promotion or other matters.
Kolaborasi Membangun Generasi Sehat Sejak Dini Ahmad Syaekhu; Sri Handayani; Nana Harlina Haruna; Irma Irma
MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 6 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : STKIP Andi Matappa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31100/matappa.v6i4.3166

Abstract

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan sejak dini, terutama pada anak usia dini. Oleh karena itu, program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai PHBS kepada orang tua dan tenaga pendidikan di layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Metode yang digunakan dalam program ini adalah ceramah interaktif, studi kasus, dan sharing pengalaman. Tujuan utama dari metode ini adalah membuat ceramah lebih dinamis, relevan, dan efektif dengan melibatkan partisipasi langsung peserta dalam proses pembelajaran. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa materi PHBS yang difokuskan pada cara mencuci tangan yang benar, pengelolaan sampah, pembersihan lingkungan, pola makan sehat, dan aktivitas fisik dapat disampaikan dengan cara yang menarik dan interaktif. Masalah-masalah yang dihadapi masyarakat juga didiskusikan bersama-sama untuk menemukan solusi yang efektif. Namun, hambatan dalam kegiatan ini adalah ruangan yang kurang nyaman. Dalam kesimpulannya, program pengabdian kepada masyarakat mengenai PHBS untuk anak PAUD sangat penting untuk dilakukan. Dengan menerapkan PHBS sejak dini, diharapkan dapat membentuk generasi yang sehat dan terhindar dari berbagai penyakit terkait kebersihan. Melalui kolaborasi antara berbagai pihak, seperti sekolah dan orang tua, diharapkan dapat membangun lingkungan yang mendukung kesehatan dan kebersihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah..
KEBIJAKAN SISTEM HUKUM PIDANA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA Sri Handayani
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian yaitu: 1) Untuk mengetahui kebijakan penghetian penyidikan pelaku tindak pidana ringan di Indonesia. 2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penghentian penyidikan pelaku tindak pidana ringan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif, yaitu suatu penelitian yang menelusuri baik bahan-bahan sekunder, buku-buku literatur, majalah, jurnal dan peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya untuk melihat kondisi riil dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan Penelitian Pustaka (Library Research), teknik analisis data deskriftif, yaitu penulis terlebih dahulu menggambarkan penerapan hukum secara material yang diterapkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Kebijakan penghentian penyidikan pelaku tindak pidana ringan di indonesia dalam lembaga kepolisian dalam menangani perkara memiliki tugas dan wewenang atas suatu perbuatan dan diharuskan karena alasan tertentu untuk menghentikan proses penyelesaian perkara pidana atau diskresi oleh Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kepolisian yang kebijakannya juga selarasan dengan KUHAP , yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2). 2) Faktor yang mempengaruhi penghentian penyidikan pelaku tindak pidana ringan di Indonesia Tidak terdapat cukup bukti, dan tidak cukup membuat kegaduhan terhadap masyarakat seperti kasus KDRT yang dimana penyidik Kepolisian menerbitkan SP3 dengan alasan, antara lain, pelapor telah berdamai dengan terlapor, karena pelapor menginginkan keluarganya tetap utuh, terlapor mengakui kesalahan, terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya berdasarkan surat pernyataan yang telah di tandatanganinya di hadapan penyidik polisi dan selanjutnya pelapor menarik keterangannya sebagai saksi dan sebagai korban (dan itu berarti juga tidak lagi ada alat bukti yang cukup).
Co-Authors Ahmad Syaekhu Irma Irma Melantik Rompegading Nana Harlina Haruna