Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Jurnal Hukum Legalita
M. Adi Saputra
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Yang Barangnya Masih Dimiliki Debitur: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG YANG BARANGNYA MASIH DIMILIKI DEBITUR Syamsul -; Ismail Pettanase; K.A. Novianysah; Muhammad Adi Saputra
Legalita Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An auction is a sale of goods open to the public with an increasing or decreasing written and/or oral price offer to reach the highest price preceded by an auction announcement. The auction is held openly and there is no priority among the bidders or bidders. The problem that occurs in the community in the banking world is that the debtor is not the owner of the guarantee so that if the debtor defaults the Auction Center finds it difficult to auction the execution of the mortgage object. Even though the collateral owner signs the deed of granting the mortgage right which has been registered at the land agency office, so that the auction winner cannot take possession of the auction object. The legal research method used is normative-empirical (applied) examining the use of positive legal provisions (legislation) and factual clauses in every legal phenomenon that occurs in society with a predetermined goal. Auction winners are given security and legal protection. The auction seller has a legal obligation to uphold the rights of the winning bidder. The pre-auction and post-auction implementation of the regulations reflect this.
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal Pasca Regulasi Uu Ketenagakerjaan Studi Siyāsah Shar’iyyah Sarah Qosim; Wasiatur Riskiyah; M. Adi Saputra; Ismail Pettanase
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 3 (2023): Edisi Oktober 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.100

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa peran pemerintah dalam harmonisasi perlindungan hukum regulasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diregulasi menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait terkait Upah Minumum diubah dan dihapus, ketentuan kontrak kerja sebelumnya dihapus, hak cuti wanita melahirkan diubah, ketentuan perjanjian pesangon diubah. Menurut perspektif teori perlindungan hukum Philupus M. Hadjo, prinisp-prinsip Siyāsah Shar’iyyah Muhammad Tahir Azhary, dan teori maqāṣhid shariah Imam Syatibi. Penelitian artikel ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran pemerintah dalam harmonisasi perlindungan hukum regulasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dirasa belum memberikan perlindungan bagi tenaga kerja secara maksimal. (2) Menurut prinsip-prinsip Siyāsah Shar’iyyah yang ditawarkan oleh Muhammad Tahir Azhary, peran pemerintah dalam harmonisasi Undang-undang cipta kerja belum sejalan untuk menegakkan keadilan, prinsip musyawarah, prinsip kesamaan, prinsip penegakkan hak asasi manusia, dan prinsip kesejahteraan. (3) Selain itu, penerapan 5 pilar maqāṣhid shariah Imam Syatibi belum sejalan seutuhnya dengan beberapa konsep maqāṣhid shariah seperti penyalahan terhadap perlindungan agama (hifdh al-din), jiwa (hifdh al-nafs), akal (hifdh al-aql), keturunan (hifdh al-nasl). Namun dianggap sudah sejalan dalam memelihara harta (hifdh al-maal), karena upah yang diberikan berdasarkan dalam perjanjian. Belum sejalannya beberapa konsep maqāṣhid shariah menyebabkan belum tercapainya kemaslahatan secara
Co-Authors Ismail Pettanase K.A. Novianysah Sarah Qosim Syamsul - Wasiatur Riskiyah