Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Galuh Justisi JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Darma Agung Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Jurnal Hukum Tri Pantang Jurnal Hukum Legalita Jurnal Ngejha Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)
Ismail Pettanase
Dosen FH Universitas Muhammadiyah Palembang
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN Ismail Pettanase
Jurnal Hukum Tri Pantang Vol 6 No 1 (2020): JURNAL HUKUM TRI PANTANG
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51517/jhtp.v6i1.215

Abstract

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri. Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan menurut Indonesia yang menganut ideologi Pancasila tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan.
Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Yang Barangnya Masih Dimiliki Debitur: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG YANG BARANGNYA MASIH DIMILIKI DEBITUR Syamsul -; Ismail Pettanase; K.A. Novianysah; Muhammad Adi Saputra
Legalita Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An auction is a sale of goods open to the public with an increasing or decreasing written and/or oral price offer to reach the highest price preceded by an auction announcement. The auction is held openly and there is no priority among the bidders or bidders. The problem that occurs in the community in the banking world is that the debtor is not the owner of the guarantee so that if the debtor defaults the Auction Center finds it difficult to auction the execution of the mortgage object. Even though the collateral owner signs the deed of granting the mortgage right which has been registered at the land agency office, so that the auction winner cannot take possession of the auction object. The legal research method used is normative-empirical (applied) examining the use of positive legal provisions (legislation) and factual clauses in every legal phenomenon that occurs in society with a predetermined goal. Auction winners are given security and legal protection. The auction seller has a legal obligation to uphold the rights of the winning bidder. The pre-auction and post-auction implementation of the regulations reflect this.
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal Pasca Regulasi Uu Ketenagakerjaan Studi Siyāsah Shar’iyyah Sarah Qosim; Wasiatur Riskiyah; M. Adi Saputra; Ismail Pettanase
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 3 (2023): Edisi Oktober 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.100

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa peran pemerintah dalam harmonisasi perlindungan hukum regulasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diregulasi menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait terkait Upah Minumum diubah dan dihapus, ketentuan kontrak kerja sebelumnya dihapus, hak cuti wanita melahirkan diubah, ketentuan perjanjian pesangon diubah. Menurut perspektif teori perlindungan hukum Philupus M. Hadjo, prinisp-prinsip Siyāsah Shar’iyyah Muhammad Tahir Azhary, dan teori maqāṣhid shariah Imam Syatibi. Penelitian artikel ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran pemerintah dalam harmonisasi perlindungan hukum regulasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dirasa belum memberikan perlindungan bagi tenaga kerja secara maksimal. (2) Menurut prinsip-prinsip Siyāsah Shar’iyyah yang ditawarkan oleh Muhammad Tahir Azhary, peran pemerintah dalam harmonisasi Undang-undang cipta kerja belum sejalan untuk menegakkan keadilan, prinsip musyawarah, prinsip kesamaan, prinsip penegakkan hak asasi manusia, dan prinsip kesejahteraan. (3) Selain itu, penerapan 5 pilar maqāṣhid shariah Imam Syatibi belum sejalan seutuhnya dengan beberapa konsep maqāṣhid shariah seperti penyalahan terhadap perlindungan agama (hifdh al-din), jiwa (hifdh al-nafs), akal (hifdh al-aql), keturunan (hifdh al-nasl). Namun dianggap sudah sejalan dalam memelihara harta (hifdh al-maal), karena upah yang diberikan berdasarkan dalam perjanjian. Belum sejalannya beberapa konsep maqāṣhid shariah menyebabkan belum tercapainya kemaslahatan secara
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI IBU HAMIL DAN MENYUSUI PADA PT TELKOM PROPERTY DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA Dian Yuni Astuti; Khalisah Hayatuddin; Ismail Pettanase; Abdul Latif Mahfuz
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i3.3818

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait dengan penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya Peraturan Nomor 50 Tahun 2012. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu sistem perlindungan pekerja yang bertujuan untuk meminimalkan risiko hilangnya etika, kerugian materiil, kerugian tenaga kerja. jam kerja, serta keselamatan manusia dan lingkungan sekitar untuk mendukung operasional yang semakin efisien dan produktif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena meneliti prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturanperaturan tertulis. Adapun yang diteliti adalah Perlindungan Hukum Bagi Ibu Hamil Dan Menyusui Pada Pt Telkom Property Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Dari Sudut Pandang Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja. Hasilnya Perlindungan tenaga kerja wanita yang sedang hamil, sebagai bentuk perlindungan fungsi reproduksinya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-224/Men/2003 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Tenaga kerja atau Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 03/MEN/1989 Tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Bagi Tenaga Kerja Perempuan karena Menikah, Hamil dan Melahirkan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kehamilan bukanlah alasan yang sah berdasarkan hukum untuk digunakan sebagai alasan memberhentikan pekerja, meskipun sudah diperjanjikan sebelumnya.
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal Pasca Regulasi Uu Ketenagakerjaan Studi Siyāsah Shar’iyyah Sarah Qosim; Wasiatur Riskiyah; M. Adi Saputra; Ismail Pettanase
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 3 (2023): Edisi Oktober 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.100

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa peran pemerintah dalam harmonisasi perlindungan hukum regulasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diregulasi menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait terkait Upah Minumum diubah dan dihapus, ketentuan kontrak kerja sebelumnya dihapus, hak cuti wanita melahirkan diubah, ketentuan perjanjian pesangon diubah. Menurut perspektif teori perlindungan hukum Philupus M. Hadjo, prinisp-prinsip Siyāsah Shar’iyyah Muhammad Tahir Azhary, dan teori maqāṣhid shariah Imam Syatibi. Penelitian artikel ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran pemerintah dalam harmonisasi perlindungan hukum regulasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dirasa belum memberikan perlindungan bagi tenaga kerja secara maksimal. (2) Menurut prinsip-prinsip Siyāsah Shar’iyyah yang ditawarkan oleh Muhammad Tahir Azhary, peran pemerintah dalam harmonisasi Undang-undang cipta kerja belum sejalan untuk menegakkan keadilan, prinsip musyawarah, prinsip kesamaan, prinsip penegakkan hak asasi manusia, dan prinsip kesejahteraan. (3) Selain itu, penerapan 5 pilar maqāṣhid shariah Imam Syatibi belum sejalan seutuhnya dengan beberapa konsep maqāṣhid shariah seperti penyalahan terhadap perlindungan agama (hifdh al-din), jiwa (hifdh al-nafs), akal (hifdh al-aql), keturunan (hifdh al-nasl). Namun dianggap sudah sejalan dalam memelihara harta (hifdh al-maal), karena upah yang diberikan berdasarkan dalam perjanjian. Belum sejalannya beberapa konsep maqāṣhid shariah menyebabkan belum tercapainya kemaslahatan secara
IMPLEMETASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Lukman Nulhakim; Romli SA; Ismail Pettanase
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i2.18738

Abstract

Isu perlindungan anak di Indonesia telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya jumlah kasus pidana yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Kondisi ini menekankan pentingnya kebijakan perlindungan anak yang lebih komprehensif, guna memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik dan sistem hukum dapat memberikan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Adapun yang menjadi bahasan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penyidik kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual oleh anak bawah umur berbasis keadilan restoratif di Polres Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Perkara Nomor Polisi: BP/ 51/ V/ 2024/ RESKRIM). Hasilnya adalah Beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi penyidik kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual oleh anak di bawah umur dengan pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice) di Polres Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Perkara Nomor Polisi: BP/51/V/2024/RESKRIM) melibatkan berbagai aspek penting. Pertama, faktor hukum atau regulasi. Kedua, kendala yang berkaitan dengan aparat penegak hukum, Ketiga, kendala yang terkait dengan sarana dan prasarana, Keempat, kendala yang timbul dari masyarakat, Kelima, kendala budaya
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIRAN SUMATERA SELATAN: ANALISIS HAMBATAN DAN STRATEGI PENGUATAN PENYIDIKAN DITPOLAIRUD Imam Shokibi; Erli Salia; Ismail Pettanase
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i2.8334

Abstract

Law enforcement against fisheries crimes constitutes a strategic instrument for safeguarding fisheries sustainability and strengthening state sovereignty over Indonesian waters. South Sumatra Province, characterized by extensive riverine, estuarine, and coastal fisheries, continues to experience a high incidence of illegal fishing, particularly the use of prohibited trawl fishing gear and fishing vessels operating without valid licenses. This study aims to examine the effectiveness of fisheries crime law enforcement conducted by investigators of the Water and Air Police Directorate (Ditpolairud) of the South Sumatra Regional Police and to identify the principal obstacles affecting criminal investigation processes. This research employed an empirical juridical approach using qualitative methods through library research, case document analysis, and interviews with Ditpolairud investigators and relevant stakeholders. The findings reveal that law enforcement remains suboptimal due to three major categories of obstacles. First, internal constraints include limited patrol vessels, an insufficient number of investigators with specialized expertise in fisheries crimes, and inadequate operational funding. Second, external constraints consist of low legal awareness among fishermen, economic pressures encouraging the use of prohibited fishing gear, and the extensive geographical characteristics of South Sumatra's rivers, estuaries, and coastal waters, which complicate surveillance and enforcement activities. Third, structural constraints involve weak inter-agency coordination among Ditpolairud, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, local governments, and the prosecution service, as well as regulatory challenges following amendments to fisheries legislation. These constraints have reduced the effectiveness of criminal investigations, weakened the deterrent effect of law enforcement, and contributed to repeated fisheries violations. The study recommends strengthening the institutional capacity of Ditpolairud through improved operational facilities, specialized investigator training, enhanced inter-agency coordination, and continuous legal awareness programs for fishing communities to improve the effectiveness of fisheries crime law enforcement.Keywords: law enforcement; fisheries crime; Water and Air Police; illegal fishing; criminal investigation
PERAN AHLI HUKUM DALAM PENGUATAN KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Febrina Hertika Rani; Sarah; Dea Justicia Ardha; Ismail Pettanase; Syahriati Fakhriah; Syamsul
Ngejha Vol. 5 No. 2 (2026): Ngejha
Publisher : LP2M IAI Al-Khairat Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32806/nja.v5i2.2373

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis peran ahli hukum dalam penguatan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan melalui mekanisme Penghargaan Paritrana. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen perlindungan hukum tenaga kerja yang bersifat wajib, namun dalam praktiknya tingkat kepatuhan pemerintah daerah dan badan usaha masih menunjukkan variasi yang signifikan. Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model pengabdian berbasis kebijakan publik. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli 2025 melalui tahapan persiapan, sosialisasi, evaluasi dokumen, dan wawancara kandidat pemerintah daerah serta badan usaha peserta BPJS Ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, observasi partisipatif, dan wawancara semi-terstruktur yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan perspektif hukum. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa keterlibatan ahli hukum berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman normatif mengenai kewajiban jaminan sosial, memperkuat argumentasi kepatuhan berbasis regulasi, serta mengidentifikasi kendala kelembagaan dan kebijakan di tingkat daerah. Selain itu, mekanisme Paritrana terbukti efektif sebagai instrumen evaluatif dan edukatif yang mendorong kesadaran hukum dan budaya kepatuhan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengabdian ini menegaskan bahwa peran ahli hukum penting dalam menjembatani norma hukum dan praktik kebijakan daerah guna memperkuat perlindungan hukum tenaga kerja secara berkelanjutan.
REEVALUATING CORRECTIONAL SECURITY EFFECTIVENESS AMIDST OVERCAPACITY CRISIS: AN EMPIRICAL STUDY AND THEORETICAL ANALYSIS AT CLASS IIB WAY KANAN PRISON Deconstructing 'Effective Security' via Empirical Seizure Metrics, Dynamic Discretion, CPTED Audits, and Multi-Tiered Legislative Reform Yoga Pratama Fitrianto; Mulyadi Tanzili; Ismail Pettanase
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.26107

Abstract

Conventional institutional assessments frequently characterize penal security as 'effective' based on binary outcomes such as the absence of mass escapes or major riots. This article challenges this analytical assumption by investigating Class IIB Way Kanan Prison, a rural Indonesian penology facility housing 638 inmates within an authorized design capacity of 250 (a 255% overcapacity rate), monitored by a total staff of 65 and an active guard shift of only 8 to 9 officers (a 1:75 guard-to-inmate ratio). Addressing core analytical contradictions in prior literature, this study operationalizes security through empirical metrics: contraband confiscation logs (mobile phones, improvised weapons, illegal wiring), physical surveillance blind-spot mapping, and qualitative narratives from field officers and inmates. Grounding the analysis in five criminological and legal frameworks—Bentham's Panopticon failure, François Gény’s Ethical Free Law, Mochtar Kusumaatmadja’s Legal Development Theory, Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), and Rational Choice Theory—the findings demonstrate that facility stability is maintained not through absolute physical deterrence, but through a state of 'vulnerable operational resilience' reliant on informal administrative discretion, dynamic officer negotiation, and inmate self-governance. To bridge the gap between normative mandates under Law No. 22 of 2022 and penal reality, the paper advances actionable recommendations spanning legislative decriminalization of drug users, risk-indexed staffing models, and technological smart CPTED integration.
Co-Authors Abdul Latif Mahfuz Dea Justicia Ardha Dian Yuni Astuti Erli Salia Febrina Hertika Rani Imam Shokibi K.A. Novianysah Khalisah Hayatuddin Lukman Nulhakim Muhammad Adi Saputra Mulyadi Tanzili Romli SA Sarah Qosim Syahriati Fakhriah Syamsul - Wasiatur Riskiyah Yoga Pratama Fitrianto