Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Legalita Jurnal Ngejha JICL
Syamsul -
Universitas Muhammadiyah Palembang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Yang Barangnya Masih Dimiliki Debitur: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG YANG BARANGNYA MASIH DIMILIKI DEBITUR Syamsul -; Ismail Pettanase; K.A. Novianysah; Muhammad Adi Saputra
Legalita Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An auction is a sale of goods open to the public with an increasing or decreasing written and/or oral price offer to reach the highest price preceded by an auction announcement. The auction is held openly and there is no priority among the bidders or bidders. The problem that occurs in the community in the banking world is that the debtor is not the owner of the guarantee so that if the debtor defaults the Auction Center finds it difficult to auction the execution of the mortgage object. Even though the collateral owner signs the deed of granting the mortgage right which has been registered at the land agency office, so that the auction winner cannot take possession of the auction object. The legal research method used is normative-empirical (applied) examining the use of positive legal provisions (legislation) and factual clauses in every legal phenomenon that occurs in society with a predetermined goal. Auction winners are given security and legal protection. The auction seller has a legal obligation to uphold the rights of the winning bidder. The pre-auction and post-auction implementation of the regulations reflect this.
Kepastian Hukum bagi Warga Negara melalui Peran Pejabat Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Legal Certainty for Citizens through the Role of Public Officials in the Indonesian Constitutional System Abdul Jafar; Yonani; Heni Marlina; Syamsul; Sarah
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 9 No. 1 (2026): Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan H
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v9i1.5

Abstract

This study aims to analyze the position of public officials within the Indonesian constitutional system and to examine the consistency of regulations governing their authority in ensuring legal certainty for citizens. This research employs a normative juridical approach using statutory, conceptual, and limited case approaches. The primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 30 of 2004 on the Office of Notary, and Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The findings indicate that constitutionally, public officials function as state instruments exercising public authority to ensure legal certainty. However, the regulation of public officials’ authority across various sectoral laws remains fragmented and potentially creates legal uncertainty. Therefore, regulatory harmonization and strengthened oversight mechanisms are essential to ensure that public officials effectively protect citizens’ constitutional rights within Indonesia’s rule of law framework.
Analisis Yuridis Keabsahan Smart Contract Dalam Prespektif Hukum Perdata Indonesia Stanislaus Wisnu Putra Hans; Syahriati Fakhriah; Syamsul Syamsul
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2025): Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i1.9725

Abstract

Pada era revolusi industri 4.0, smart contract muncul sebagai inovasi yang menawarkan cara baru dalam membuat dan melaksanakan perjanjian secara otomatis, efisien, dan transparan. Konsep smart contract, yang berbasis pada teknologi computer (blockchain), memungkinkan pelaksanaan perjanjian tanpa memerlukan campur tangan manusia, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan keamanan. Namun, timbul pertanyaan mengenai legalitas dan keabsahan smart contract dalam ruang lingkup hukum perdata Indonesia menjadi isu yang penting untuk dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat kecakapan berdasarkan syarat sah perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan di perjanjian Smart Contract. Selain itu, penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban bila para pihak tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mengandalkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus terkait penerapan smart contract di berbagai sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syarat kecakapan berdasarkan syarat sah perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan di perjanjian Smart Contract. Dikarenakan sampai saat ini Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih berlaku sebagai syarat sah dalam suatu perjanjian, dan dikuatkan dengan hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 19 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) tentang informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah. Bentuk pertanggungjawaban bila para pihak tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dipersamakan dengan pertanggungjawaban orang tua atau wali sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
PERAN AHLI HUKUM DALAM PENGUATAN KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Febrina Hertika Rani; Sarah; Dea Justicia Ardha; Ismail Pettanase; Syahriati Fakhriah; Syamsul
Ngejha Vol. 5 No. 2 (2026): Ngejha
Publisher : LP2M IAI Al-Khairat Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32806/nja.v5i2.2373

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis peran ahli hukum dalam penguatan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan melalui mekanisme Penghargaan Paritrana. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen perlindungan hukum tenaga kerja yang bersifat wajib, namun dalam praktiknya tingkat kepatuhan pemerintah daerah dan badan usaha masih menunjukkan variasi yang signifikan. Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model pengabdian berbasis kebijakan publik. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli 2025 melalui tahapan persiapan, sosialisasi, evaluasi dokumen, dan wawancara kandidat pemerintah daerah serta badan usaha peserta BPJS Ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, observasi partisipatif, dan wawancara semi-terstruktur yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan perspektif hukum. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa keterlibatan ahli hukum berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman normatif mengenai kewajiban jaminan sosial, memperkuat argumentasi kepatuhan berbasis regulasi, serta mengidentifikasi kendala kelembagaan dan kebijakan di tingkat daerah. Selain itu, mekanisme Paritrana terbukti efektif sebagai instrumen evaluatif dan edukatif yang mendorong kesadaran hukum dan budaya kepatuhan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengabdian ini menegaskan bahwa peran ahli hukum penting dalam menjembatani norma hukum dan praktik kebijakan daerah guna memperkuat perlindungan hukum tenaga kerja secara berkelanjutan.
Co-Authors Abdul Jafar Dea Justicia Ardha Fakhriah, Syahriati Febrina Hertika Rani Heni Marlina Ismail Pettanase K.A. Novianysah Muhammad Adi Saputra Sarah Qosim Stanislaus Wisnu Putra Hans Yonani Yonani