Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

HUMAN SECURITY DI LAMPUNG: DILEMA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN MANUSIA Gita Karisma
Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan Vol 11 No 02 (2023): Agustus 2023
Publisher : Balitbangda Provinsi Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35450/jip.v11i02.304

Abstract

Ancaman terhadap keamanan kontemporer tidak hanya bersumber dari invasi militer saja, melainkan juga datang dari masalah ekonomi, lingkungan, pangan, konflik etnis, terorisme dan lain sebagainya. Soal siapa yang perlu diutamakan keamananannya juga telah bergeser dari keamanan nasional menjadi keamanan manusia. Jika keamanan manusia terjamin maka keamanan nasional juga terjamin, sebaliknya negara yang aman tidak menjanjikan individu dan masyarakat di dalamnya juga merasakan aman. Keamanan manusia meliputi individu baik pada level nasional dan daerah. Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan mengenai ragam ancaman dan kebijakan pemerintah provinsi Lampung terkait keamanan manusia. Lampung juga memiliki masalah yang mengancam keamanan manusia seperti masalah polusi dan pencemaran lingkungan, kemiskinan, radikalisme, konflik antar masyarakat, isu kesehatan terkait TBC dan pandemi covid 19, serta masalah kekerasan dan kriminalitas. Lampung sebagai salah satu daerah di Indonesia, masih mengutamakan kepolisian Republik Indonesia dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan beberapa masalah keamanan manusia. Peraturan daerah di Lampung juga lebih banyak menekankan pelarangan untuk menciptakan kebebasan individu dari rasa takut ketimbang memberikan pemenuhan. Isu hak asasi manusia telah dijadikan sebagai prinsip utama dalam kebijakan keamanan daerah, namun pemerintah Lampung belum mempunyai pedoman yang jelas dan terpadu terkait keamanan manusia sebagaimana juga sistem keamanan nasional. Implementasi isu keamanan manusia lebih banyak diakomodir sebagai masalah sosial dan bersifat reaktif. Pemerintah mengalami dilema dalam beberapa penerapan keamanan manusia diantara memilih aspek mana yang harus diprioritaskan. Dalam menjamin keamanan ekonomi, terkadang pemerintah harus mengorbankan keamanan lingkungan, dan saat menjamin keamanan kesehatan, keamanan ekonomi dan kebebasan juga seringkali dilupakan.
Kerentanan Dan Ragam Ancaman Keamanan Di Provinsi Lampung Gita Karisma; Iwan Sulistyo; Indra Jaya Wiranata
Jurnal Terekam Jejak Vol 2 No 1 (2024): Perspektif Lingkungan Hidup, Hukum, Sosial, dan Hubungan Internasional
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13377804

Abstract

This research explains the various vulnerabilities and security threats faced by Lampung Province. This study is based on the fact that there has been an increase in types of threats at the global level from year to year, at least in the last three years. At the nation-state level, Indonesia is also aware of the increasingly complex variety of threats. This can be seen from the explanation in the Indonesian Defense White Papers which had been published in 2003, 2008, and 2015. One of the critical subnational entities to study is Lampung. The analytical frameworks used are the concepts of city security and vulnerability. Data were collected through a literature review with data sources from a number of official online pages, namely BPS Lampung Province, UNDP, WALHI, and others. This project reveals that there were threats and vulnerabilities carried by Lampung Province, including environmental, economic, political and social security.
Kebijakan Indonesia dalam Aspek Lingkungan dan Perdagangan: Studi Kasus Cantrang Gita Karisma; Tety Rachmawati; Sanjaya, Fitri Juliana
Journal of International and Local Studies Vol. 4 No. 1 (2020): July
Publisher : Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jils.v4i1.714

Abstract

This research focuses on Indonesian's policy regarding the postponement of the prohibition of using cantrang and its relationship with trade and environmental aspects. In line with the trend trading which is draws many environmental issues as a rule, Indonesia should be careful to apply trade policy. One of them is the cantrang as a fishing tool which will affect Export of Indonesian Fishery Products. This research uses a qualitative approach with case studies. The results of this research show that cantrang is considered as fishing equipment damaging marine ecosystem, so that its restriction will give benefit for Indonesia. Indonesia has implemented a regulation prohibiting the use of cantrang in 2017 but Indonesia withdrew the regulation in 2018. This research finds out how the Indonesia policy tends to prioritize trade interests over environmental interests.