Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Penekanan Anggaran Terhadap Kesenjangan Anggaran (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Majene) Indra Basir; Muhammad Ihsan Ansari; Jumardi; Abdul Galib; Muh Aslam
MANDAR: Management Development and Applied Research Journal Vol 5 No 2 (2023): Periode Juni
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/mandar.v5i2.2828

Abstract

This study aims to find out how budget participation and budget emphasis affect budget gaps in majene district government. The population in this study was all official offices in Majene Regency, which amounted to 20 offices. The sample selection method is purposive sampling. The sample of this research amounted to 60 samples. Data analysis using multiple linear regression test analysis tools, data validity and realibility test and classical assumption test consisting of normality test, multicholinearity test, heteroskedasticity test, . Hypothesis testing is carried out by partial testing (t), simultaneous testing (f), and determination (R2 ). The results of data analysis or multiple linear regressions show that partially (t) the variables of budget participation and budget emphasis affect budget lengths, Simultaneously (f) budget participation, and budget emphasis affects jointly on budget lengths. In the adjusted column R square is 0.470 or 47%, which means budget participation and budget emphasis in explaining the budget equivalent variable of 47% while 53% is explained by other variables not described in this study.
Sosialisasi Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Persiapan Tompotika Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Suparman, Suparman; Muzakir, Muzakir; Hapri Ika Poigi; Indra Basir; Pricylia Chintya Dewi Buntuang
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 4 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i4.1213

Abstract

Pengabdian ini memfokuskan pada pokok sosialisasi kebutuhan pemekaran wilayah Rencana kabupaten Persiapan atau Daerah Otonomi Baru (DOB) Tompotika pada wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah sebagai desakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahapan pengabdian ini terdiri dari pra dan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Usulan pemekaran ini dimungkinkan dengan mempertimbangkan luas wilayah, dan potensi daerah masing-masing wilayah tersebut sebagai upaya penataan wilayah Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pengabdian ini telah memberikan pemahaman secara materi kepada peserta atau kelompok masyarakat tentang kajian pentingnya dan tahapan-tahapan dalam mempersiapkan pemekaran wilayah. Setelah mengikuti materi sosialisasi, sebagian besar masyarakat pada wilayah yang akan dimekarkan menjadi kabupaten Baru memahami maksud dan tujuan dari pelaksanaan sosialisasi. Pengetahuan dan pemahaman tersebut dapat membekali pemahaman masyakat tentang syarat-syarakat pemekatran wilayah berdasarkan peraturan ayang ada dan hasil kajian kelayakan pemekaran wilayah kabupaten Persiapan Tompotika di wilayah kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.
TINJAUAN GENDER DALAM PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH: STUDI FENOMENOLOGI PADA PENYUSUNAN APBD KABUPATEN MAJENE Muhammad Ihsan Ansari; Indra Basir
Jurnal Proaksi Vol. 11 No. 3 (2024): Juli - September
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/jpk.v11i3.6269

Abstract

This study explores the implementation of gender-responsive budgeting in the planning and budgeting process in Majene Regency, West Sulawesi. The main issue addressed is the low participation of women in budget decision-making, leading to inequities in budget allocations that are not responsive to gender needs. The study aims to gain a deeper understanding of how gender perspectives are integrated into the formulation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The research employs a descriptive qualitative and quantitative approach with a case study methodology, including in-depth interviews and participatory observation. The findings reveal that despite policies promoting gender mainstreaming, implementation faces several challenges, including institutional resistance and a lack of capacity and understanding regarding the importance of gender perspectives. The novelty of this study lies in its in-depth analysis of the barriers and opportunities in implementing gender-responsive budgeting at the local level, along with recommendations for enhancing the effectiveness of these policies to achieve more inclusive and sustainable gender equality.
The Urgensi sustainability reporting pada pemerintah daerah: sebuah analisis studi wacana Indra Basir; Muhammad Ihsan Ansari; Nur Fitriani
Jurnal Proaksi Vol. 11 No. 4 (2024): Oktober - Desember 2024
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/jpk.v11i4.6481

Abstract

Permasalahan lingkungan hidup saat ini menjadi isu utama yang memerlukan pendekatan holistik untuk penanggulangannya. Kerusakan alam akibat pembangunan, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, memperburuk kondisi ini, mengancam ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif berbagai pihak (pemerintah, badan perwakilan, dan NGO) tentang urgensi penerapan laporan keuangan berkelanjutan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi wacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu lingkungan menjadi tekanan besar bagi pemerintah, dengan dampak kerusakan yang tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Meskipun lingkungan diakui sebagai prioritas strategis, terdapat kesenjangan antara kesadaran pemerintah daerah dan implementasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan. Laporan keuangan berkelanjutan, yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, diidentifikasi sebagai instrumen penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, untuk menerapkanya masih menghadapi tantangan, seperti belum adanya regulasi regulasi yang jelas dan pemahaman yang terbatas tentang standar pelaporan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, kebijakan pembangunan berkelanjutan, serta kolaborasi multi-pihak agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial di masa depan.