Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala: Community Participation in Development Planning in Balentuma Village, Sirenja District Donggala Regency Yunus; Abdul Hamid; Mahfuzat; Fitriah Rahmadani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i10.4179

Abstract

Desa di Indonesia diindektikan dengan pusatnya kearifan lokal yaitu sumber dari budaya dan adat istiadat yang terjaga, dalam setiap sendi kehidupan masyarakatnya, demikian pula dengan Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kab Donggala, dimana kearifan local dalam bentuk partisipasi masyarakat, dimana partisipasi tersebut sudah mengalami kemunduran, Menurut Sugiyono (2019:2) “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Dengan demikian, dalam melakukan penelitian perlu adanya suatu metode penelitian yang sesuai untuk memperoleh sebuah data yang akurat yang akan diteliti dalam sebuah penelitian Lokasi penelitian di Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Sedangkan Informan penelitian ditentukan secara purposive, yang terdiri dari Unsur aparat kecamatan, Unsur aparat desa, dan Unsur tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kab Donggala dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik masih dibilang masih sangat rendah, hal ini ditunjukan dengan masih rendahnya antusias masyarakat untuk menghadiri rapa-rapat, dan kerja bakti bersama dalam perencanaan pembangunan, masih rendahnya masyarakat dalam menyampaikan ide dan gagasan dalam Musrebang dalam pelaksanaan pembangunan. Proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa perlu dilakukan langkah-langkah strategis. Pertama, internalisasi nilai kebersamaan, kegotongroyongan, keterbukaan dan kejujuran melalui berbagai rangkaian pertemuan dan pelatihan-pelatihan masyarakat. Kedua, pelembagaan partisipasi masyarakat dengan pelibatan aktif masyarakat pada proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa. Dan ketiga, penyediaan dana stimulan untuk kejehatraan masyarakat dalam proses pembangunan Desa. Luaran penelitian ditargetkan dalam bentuk jurnal yang akan dipublikasikan secara online Pelaksanaan penelitian ini dijadwalkan bulan September atau setelah dana penelitian cair.
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Yunus; Mahfuzat; Meldi Amijaya; Nur Afifah; Anisa Nur Rismawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.5810

Abstract

Community Participation in Infrastructure Development in Lende Village, Sirenja District, Donggala Regency
Mandatory Spending Dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Mahfuzat; Abdul Hamid; Yunus; Salsa Vela Nabila; Dzunurain
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6889

Abstract

Desentralisasi Pendidikan dasar yang dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk melaksanakan urusan Pendidikan diharapkan dapat memberikan dampak dan peningkatan mutu layanan Pendidikan di daerah. Oleh sebab itu menjadi kewajiban bagi daerah otonom untuk memberikan porsi anggaran Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kewajiban pemerintah dalam memberikan dan membiayai seluruh kebijakan atau program kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar itulah dinamakan mandatory spending. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan identifikasi anggaran Pendidikan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi, penggunaan anggaran tersebut serta dampak dan mutu Pendidikan dasar di Kabupaten Sigi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, serta pengambilan informan dilakukan secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi anggaran Pendidikan , alokasi APBD Kabupaten Sigi untuk sektor Pendidikan telah melebihi 20% selama 3 (tiga) dari tahun 2021 sampai 2023. Hal itu berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah yang tinggi, angka kelulusan siswa yang baik, dan sumber daya manusia khususnya guru sudah mengalami peningkatan bila dilihat dari kualifikasi Pendidikan guru hanya saja belum dibarengi dengan peningkatan jumlah guru yang tersertifikasi. Demikian pula dengan keberadaan sarana dan prasarana Pendidikan meskipun ada yang rusak berat tetapi secara umum kondisinya sudah banyak mengalami perbaikan. Di sisi lain meskipun anggaran Pendidikan yang cukup tetapi masih terdapat masalah seperti tingginya angka putus sekolah. Tingginya hal itu karena pasca bencana banyak anak sekolah yang pindah sekolah mengikuti orang tuanya perhatian orang tua yang kurang serta anak dijadikan tulang punggung dalam mencari nafkah.
IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT AGENCY PERFORMANCE ACCOUNTABILITY SYSTEM (SAKIP) AT THE COMMUNICATION, INFORMATICS, CRYPTOGRAPHY AND STATISTICS SERVICE OF PALU CITY Rahmawati; Mahfuzat; Darwis
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 1 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18599168

Abstract

This study aims to determine the implementation of the government agency performance accountability system (SAKIP) policy at the Palu City Communication, Informatics, Cryptography, and Statistics Office. This study used qualitative methods with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Five subjects were selected through purposive sampling. The results indicate that, in terms of policy content, the implementation of SAKIP has had a positive impact on increasing effectiveness, efficiency, and performance accountability, as well as encouraging a transformation of work culture toward a results-oriented one. However, constraints remain in the form of limited human resources, both in terms of quantity and capacity for outcome-based performance, as well as limited budget for training and competency development. In terms of implementation context, SAKIP implementation is supported by a clear organizational structure, collaborative coordination between internal and external actors, and a high level of regulatory compliance. Although the work culture tends to be formal and bureaucratic, the agency is unable to implement cross-sectoral coordination and be responsive to external input. Public perception is influenced by four factors: motives, interests, experience, and expectations. In conclusion, SAKIP implementation at the Palu City Communications and Informatics Office has progressed in a positive direction, but requires continued strengthening of human resource capacity, inter-agency coordination, and optimization of information technology utilization to ensure a more effective, efficient, and sustainable performance accountability system.