Ranissa Sekar Elaies
Universitas Tarumanagara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Keterkaitan Sociological Jurisprudence terhadap Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia Ranissa Sekar Elaies
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.650

Abstract

Keberadaan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan itu dianggap ada secara konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana keterkaitan antara hukum adat dengan hukum positif di Indonesia. Sanksi yang diterapkan di hukum adat menjadi suatu yang penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab dengan hal tersebut, dapat terbentuknya keseimbangan perbedaan hal dalam kehidupan social Masyarakat adat, juga kepentingan antara golongan manusia dan kelompok. masyarakat adalah dasar dari pikiran tradisional suatu bangsa. Inilah bagaimana pentingnya peran hukum adat yang harus berjalan beriringan dengan hukum positif di Indonesia. The existence of legal values ​​and a sense of justice is considered to exist constitutionally. This research aims to provide an overview of the relationship between customary law and positive law in Indonesia. Sanctions applied in customary law are important in the lives of indigenous peoples, because with this, a balance can be created in the social life of indigenous peoples, as well as the interests between human groups and groups. Society is the basis of a nation's traditional thinking. This is how important the role of customary law is, which must go hand in hand with positive law in Indonesia.
Pembuangan Limbah Nuklir Jepang Terhadap Regulasi Hukum Allya Putri Yuliyani; Bella Fitria Ariyanti; Ranissa Sekar Elaies
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i12.774

Abstract

Lebih dari satu juta metrik ton air radioaktif yang telah diolah dari PLTN dialirkan ke laut Pasifik. Air tersebut disuling setelah terkontaminasi akibat kontak dengan batang bahan bakar di reaktor, yang hancur akibat gempa bumi dan tsunami tahun 2011.Tangki di lokasi tersebut menampung sekitar 1,3 juta ton air. Oleh karena itu beberapa negara mengutarakan keresahan nya atas apa yang mereka lakukan, beberapa negara lain bahkan mengancam akan berhenti menjalin hubungan dengan jepang dan memboikot seluruh makanan yang berasal dari jepang. Jepang menyatakan air yang akan dilepaskan ke Samudra Pasifik dan telah bercampur dengan air laut memiliki kadar tritium dan karbon 14 yang memenuhi standar keamanan. Pihaknya mengaku telah mendapat persetujuan dari badan pengawas nuklir PBB mengenai rencana tersebut. Dengan begitu jepang sudah mengantongi perizinan dari PBB dan berhak membuang limbah ke laut, jepang menjelaskan bahwa dalam proses pembuangan limbah ke laut di klaim aman setelah melalui penyaringan untuk menghilangkan zat radioaktifnya. Dalam menyusun artikel ini penulis terlebih dahulu melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap dengan tujuan mencari kebenaran ilmiah. Untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis data sekunder, yang meliputi bahan hukum permen (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder, jurnal. artikel dan sebagainya.