Fanny Shakira
Universitas Padjadjaran

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tindakan Penarikan Diri secara Sepihak (Withdrawal) oleh Amerika Serikat dari Paris Agreement 2015 berdasarkan Vienna Convention on The Law of Treaties 1969 Fanny Shakira; Eva Rona Sihombing
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v2i07.437

Abstract

Sebelum kembali bergabung pada tahun 2021, pada masa kepemimpinan Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terjadi penarikan diri oleh Amerika Serikat atas keterikatan nya terhadap Paris Agreement. Trump menganggap bahwa perjanjian tersebut merugikan Amerika Serikat. Pasal 28 Paris Agreement mewajibkan negara anggota untuk tidak dapat menarik diri sebelum tahun 2020. Tindakan sepihak Amerika Serikat ini pun mengundang banyak kritik dari dunia mengingat Amerika Serikat sebagai salah satu negara maju dalam perjanjian tersebut, dimana memiliki kewajiban yang cukup signifikan bagi keberlangsungan perjanjian. Selain itu, tindakan penarikan diri oleh Amerika Serikat dianggap telah melanggar kesepakatan bersama antar negara-negara di dunia untuk menjaga kehidupan masa kini dan masa depan yang sehat dan ramah lingkungan. Tulisan ini akan menganalisis tindakan penarikan diri secara sepihak oleh Amerika Serikat berdasarkan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 dan Implikasinya terhadap keberlangsungan Paris Agreement.
Tinjauan terhadap Permohonan Itsbat Nikah sebagai Upaya Perceraian berdasarkan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam Alfatesya Haifa; Fanny Shakira
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 3 No 12 (2024): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v3i12.1734

Abstract

Manusia membutuhkan pasangan dari lawan jenis untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka, di mana perkawinan antara pria dan wanita memastikan keberlanjutan garis keturunan. Namun, hubungan perkawinan tidak selalu berjalan lancar dan seringkali mengarah pada konflik yang akhirnya menyebabkan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan jika perkawinan tersebut sah dan tercatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu cara untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat adalah dengan itsbat nikah, proses legalisasi perkawinan yang tidak terdaftar. Dalam keputusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5361/PDT.G/2022/PA.BDG, permohonan itsbat nikah dikabulkan, yang memungkinkan proses perceraian dilanjutkan. Studi ini bertujuan untuk menilai pertimbangan hukum dan dampak hukum dari penerimaan permohonan itsbat nikah dalam kasus perceraian, dengan mengaitkannya dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Metode normatif yuridis digunakan, yang menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dan dilengkapi dengan wawancara, penelitian pustaka, dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan itsbat nikah dalam kasus perceraian memenuhi persyaratan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan dan telah diproses di Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Karena keputusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5361/PDT.G/2022/PA.BDG yang menerima permohonan itsbat nikah, status perkawinan akan diakui dan dilindungi sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.