Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Jurnal Multidisiplin West Science
Alfatesya Haifa
Universitas Padjadjaran
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analysis of the Development of the State Administrative Court System (Case Study of Decision No. 35/G/2019/PTUN.SRG) Tiara Bastari Putri; Nadhira Zahra Farida; Alfatesya Haifa; Santi Hapsari Dewi Adikancana
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 3 No 1 (2023): IPMHI Law Journal, January 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v3i1.57727

Abstract

Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan ini dapat dibuktikan dari pengesahan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 terkait perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain oleh undang-undang tersebut, perkembangan sistem Peradilan Tata Usaha Negara juga dipengaruhi oleh UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah adanya perluasan subjek dan objek dalam sengketa tata usaha negara. Pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan/Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU No. 30 Tahun 2014 berbeda dengan pengertian menurut UU No. 5 Tahun 1986. Hal yang membedakan adalah dalam UU No. 5 Tahun 1986, keputusan harus bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Sementara, menurut UU No. 30 Tahun 2014 hal tersebut tidak disyaratkan. Dengan adanya perluasan ini, maka kewenangan PTUN dalam mengadili suatu KTUN semakin meluas. Salah satu contoh penerapan dari perluasan objek sengketa ini adalah dengan adanya Putusan PTUN No. 35/G/2019/PTUN.SRG yang mengabulkan gugatan 6 mahasiswa kepada Direktur PKN STAN atas objek sengketa berupa surat keputusan yang menyatakan bahwa 6 mahasiswa ini tidak lulus dalam ujian. Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa Keputusan tersebut dibentuk tanpa memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan dan asas penyelenggaraan tertib penyelenggaraan negara.
Tinjauan terhadap Permohonan Itsbat Nikah sebagai Upaya Perceraian berdasarkan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam Alfatesya Haifa; Fanny Shakira
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 3 No 12 (2024): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v3i12.1734

Abstract

Manusia membutuhkan pasangan dari lawan jenis untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka, di mana perkawinan antara pria dan wanita memastikan keberlanjutan garis keturunan. Namun, hubungan perkawinan tidak selalu berjalan lancar dan seringkali mengarah pada konflik yang akhirnya menyebabkan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan jika perkawinan tersebut sah dan tercatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu cara untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat adalah dengan itsbat nikah, proses legalisasi perkawinan yang tidak terdaftar. Dalam keputusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5361/PDT.G/2022/PA.BDG, permohonan itsbat nikah dikabulkan, yang memungkinkan proses perceraian dilanjutkan. Studi ini bertujuan untuk menilai pertimbangan hukum dan dampak hukum dari penerimaan permohonan itsbat nikah dalam kasus perceraian, dengan mengaitkannya dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Metode normatif yuridis digunakan, yang menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dan dilengkapi dengan wawancara, penelitian pustaka, dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan itsbat nikah dalam kasus perceraian memenuhi persyaratan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan dan telah diproses di Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Karena keputusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5361/PDT.G/2022/PA.BDG yang menerima permohonan itsbat nikah, status perkawinan akan diakui dan dilindungi sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Co-Authors Fanny Shakira Nadhira Zahra Farida Santi Hapsari Dewi Adikancana Tiara Bastari Putri