Anzar Anzar
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Pengadilan Agama Maros Reski Apriliani Idris; Ilham Abbas; Anzar Anzar
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1528

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas Penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam Dispensasi Nikah untuk Pasangan Yang Belum Mencapai usia 19 Tahundi Pengadilan Agama Maros. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam Dispensasi Nikah untuk Pasangan Yang Belum Mencapai usia 19 Tahun di Pengadilan Agama Maros kurang efektiv dilihat dari banyaknya permohonan yang masuk setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019.; (2) faktoryang mempengaruhi efektivitas Penerapan UU No 16 Tahun2019 tentang permohonan Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros adalah faktor substansi, ekonomi, budaya dan lingkungan sosial. Rekomendasi Penelitian: (1) iharapkan hakim yang menangani permohonan dispensasi perkawinan lebih selektif untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan jika tidak ada hal yang mendesak atau tidak memenuhi syarat mencapai tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. (2) Pemerintah diharapkan aktif mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of Law No. 16 of 2019 in the marriage dispensation for couples who have not reached the age of 19 at the Maros Religious Court. This research uses the empirical legal research type. The results of this research show that: (1) The effectiveness of the implementation of Law No. 16 of 2019 in the Marriage Dispensation for Couples Who Have Not Reached the Age of 19 at the Maros Religious Court is less effective as seen from the number of applications submitted after the enactment of Law No. 16 of 2019.; (2) factors that influence the effectiveness of the implementation of Law No. 16 of 2019 concerning applications for Marriage Dispensation at the Maros Religious Court are substantive, economic, cultural and social environmental factors. Research Recommendations: (1) It is hoped that judges who handle requests for marriage dispensation will be more selective in granting requests or rejecting requests for marriage dispensation if there are no urgent matters or do not meet the requirements to achieve the objectives of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 1974 concerning Marriage. (2) The government is expected to actively provide legal education to the public regarding Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.
Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Penyidikan Rafida Nilam; Anzar Anzar
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum dan penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) perlindungan hukum dan penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pengimplikasiannya dalam proses penyidikan juga di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaran Tugas Kepolisian Negara RI; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan yaitu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait implementasi asas praduga tak bersalah, tidak adanya edukasi kepada tersangka tentang hak-hak yang mereka miliki sebgai tersangka, penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum aparat penegak hukum. The research objective is to analyze the legal protection and the application of the principle of presumption of innocence towards perpetrators of narcotics crimes in the investigation process. This research uses empirical research methods. The results of this research show that: (1) legal protection and application of the principle of presumption of innocence towards perpetrators of criminal acts have been regulated in the 1945 Constitution, Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, as well as Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power and its implications in the investigation process are also regulated in the Republic of Indonesia Police Chief Regulation No. 8 of 2009 concerning Implementation of Human Rights Principles and Standards in Carrying Out the Duties of the Indonesian National Police; (2) Factors that influence the effectiveness of applying the principle of presumption of innocence to perpetrators of narcotics crimes in the investigation process, namely, lack of understanding by law enforcement officials regarding the implementation of the principle of presumption of innocence, lack of education to suspects about the rights they have as suspects. , abuse of power by law enforcement officers.