Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IKRA-ITH ABDIMAS COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
A. Resopijani
Universitas Nusa Cendana
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Wewenang Lembaga Adat Du'a Mo'an Watu Pitu (Tua Adat Tujuh Batu) Dalam Menyelesaikan Kasus Pencemaran Nama Baik Di Desa Manubura Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka Maria Kunigunda Lapeng Nelo; Reny R. Masu; A. Resopijani
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 4 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i4.914

Abstract

Hukum Adat telah ada sejak dahulu kala. Dalam sebuah kelompok sosial pasti ada sebuah konflik yang terjadi antara masyarakat maka dibutuhkan Lembaga yang menjadi wadah dalam mengatur kehidupan masyarakat setempat. Salah satunya adalah Lembaga Adat Du’a Moan Watu Pitu Di desa Manubura Kecamatan Nelle. Peneliti memiliki 3 tujuan yaitu untuk mengetahui apa saja wewenang Lembaga Adat Du’a Mo’an Watu Pitu, bagaimana proses penyelesaian kasus Pencemaran nama baik dan pemberian sanksi adat kepada pelaku pencemaran nama baik di Desa Manubura. Penelitian ini menggunakan metodelogi empiris atau kualitatif dengan melakukan wawancara kepada para responden di Desa Manubura. Hasil Penelitian yang dapat disimpulkan adalah bahwa Masyarakat masih memiliki kepercayaan yang begitu tinggi kepada Lembaga Adat Du'a Mo'an Watu Pitu untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di dalam wilayah desa manubura karena prosesnya tidak memakan waktu yang terlalu lama dan mengutamakan asas cepat, murah karena mengedepankan prinsip kekeluargaan dan mengutamkan keadilan bagi kedua belah pihak
PROSES PENYELESAIAN PERZINAHAN SECARA ADAT TERHADAP PELAKU DI DESA PANTAE KECAMATAN BIBOKI SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Hendra Umbu Namu; Simplexius Asa; A. Resopijani; Reny Rebeka Masu
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian perkara perzinahan dalam masyarakat adat masih menjadi bagian penting dari sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat adat Dawan di Desa Pantae, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara perzinahan secara adat serta peran tokoh adat dalam penyelesaian perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperolehmelalui wawancara dengan kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait, kemudian didukung dengan studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perzinahan di Desa Pantae dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pelaporan, pemeriksaan keterangan,musyawarah adat, pengambilan keputusan perdamaian, dan penerapan sanksi adat. Seluruh proses tersebut mengedepankan prinsip musyawarah, kekeluargaan, serta pemulihan hubungan sosial (restorative justice). Tokoh adat memiliki peran yang sangat penting sebagai mediator, penengah, pemimpin sidang adat, sekaligus penentu bentuk sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi adat yang diberikan berupa pembayaran denda dalam bentuk sapi, uang, kain adat, serta permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan.Apabila pelaku tidak melaksanakan kewajiban adat sesuai keputusan musyawarah, maka dapat dikenakan sanksi sosial berupa pengasingan atau dikeluarkan dari lingkungan masyarakat adat.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara perzinahan secara adat di Desa Pantae masih berjalan efektif karena mampu menjaga ketertiban, memulihkan hubungan sosial, serta mempertahankan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan tokoh adat menjadi faktor utama dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil, damai, dan dapat diterima oleh seluruh pihak sehingga hukum adat tetap memiliki eksistensi sebagai bentuk penyelesaian konflik yang relevan di tengah perkembangan masyarakat.Kata Kunci: hukum adat, perzinahan, penyelesaian sengketa, tokoh adat, Desa Pantae
Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terkait Penundaan Pemilihan Kepala Desa yang Tidak Dilaksanakan oleh Bupati Timor Tengah Selatan: Putusan Nomor 141/B/2022/PT.TUN.SBY Apolonius Dacunha Dagung; A. Resopijani; Rizal S. Thene
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 1 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i1.1886

Abstract

This research is motivated by the failure of the Regent of South Central Timor to implement the decision of the Surabaya Administrative High Court regarding the postponement of the Bileon Village Head election, despite the decision having permanent legal force. This action contradicts the rule of law principle stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, which requires all government actions to be based on law. The study aims to analyze the legal considerations of the Regent in issuing Decree Number 13/KEP/HK/2022 on the election postponement, examine the legal reasoning of the Administrative High Court judges, and assess the effectiveness of enforcing administrative court decisions in ensuring legal certainty and administrative justice. The research employs a normative juridical approach using statutory and case approaches, with descriptive qualitative analysis based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the Regent’s decree lacks a valid legal basis and violates Law Number 30 of 2014 on Government Administration and Law Number 6 of 2014 on Villages, breaching principles of good governance, particularly legal certainty, proportionality, and justice. The court determined that the Regent’s action constituted abuse of authority. The failure to implement the decision highlights weaknesses in administrative court enforcement mechanisms, emphasizing the need for stricter regulations and sanctions for public officials who disregard court rulings to ensure compliance and uphold legal certainty.
Co-Authors Apolonius Dacunha Dagung Hendra Umbu Namu Maria Kunigunda Lapeng Nelo Reny R. Masu Reny Rebeka Masu Rizal S. Thene Simplexius Asa