Aristo Pangaribuan, Aristo
Faculty Of Law, Universitas Indonesia

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Appeal Against Acquittal By The Prosecutor: Critical Comments on The Indonesian Constitutional Court Decision Aristo Pangaribuan
Jambe Law Journal Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.466 KB) | DOI: 10.22437/jlj.2.1.1-17

Abstract

In 2013, the Indonesian Constitutional Court ended the debate concerning the constitutional validity of the right to appeal against acquittal by the prosecutor. Such a question has a long history not only in the Indonesian judicial system. In their decision, the court concluded that the government should have the power to appeal against acquittal to the Supreme Court because of its supervisory function over the lower courts. However, the decision was not unanimous, and there was one dissenting opinion from justice Harjono, who is in favor of protecting the rights of the acquitted defendant. This article is trying to examine the decision and underlined the issue of two competing values, namely finality, and accuracy that was debated in the decision, even though the court did not explicitly mention it. In the end, this article finds that the court gives more importance to the accuracy of the conviction and less to their finality.
MENYEGARKAN PENDEKATAN STUDI HUKUM ACARA PIDANA Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan
Mimbar Hukum Vol 33 No 2 (2021): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.428 KB) | DOI: 10.22146/mh.v33i2.3727

Abstract

Abstract Suppose we pay attention to Indonesian literature on criminal justice. In that case, the central thesis of most publications are that criminal justice administration is a single system, where actors as a sub-system work together for one clear goal, named justice. We develop a criminal justice model such as adversarial, inquisitorial, and integrated criminal justive systems based on this assumption. This article shows that the reality is not that simple. Through literature review, this article will show that criminal justice is a complex and multi-dimensional subject. The outcome of the system relies heavily on the actors and their interaction when processing a case. This framework has not been widely discussed in the Indonesian literature because of the limited approach to the study of criminal justice. In our study, we are obsessed with models and their comparisons. In the end, this article invites Indonesian academics to refresh our approach to studying criminal justice by expanding our framework in understanding criminal justice as a multi-dimensional subject. Without it, our academic discourse will not develop much. Abstrak Apabila kita melihat literatur hukum acara pidana kita, kita akan menemukan asumsi bahwa hukum acara pidana adalah suatu sistem yang tunggal, di mana para aparat penegak hukum sebagai sub-sistem bekerjasama untuk satu tujuan yang jelas, yaitu keadilan. Dari asumsi ini lahir istilah-istilah model acara pidana seperti adversarial, inquisitorial sampai integrated criminal justice system. Artikel ini menunjukkan bahwa realitanya tidak sesederhana itu. Melalui metode tinjauan literatur, artikel ini akan menunjukkan bahwa hukum acara pidana adalah disiplin ilmu yang kompleks dan multi-dimensional. Luaran dari proses acara pidana lebih banyak ditentukan oleh para aktor dan relasi kerja antar mereka. Kerangka berpikir inilah yang belum banyak dibahas oleh literatur kita karena keterbatasan pendekatan yang lebih banyak terobsesi dengan model dan komparasi model hukum acara pidana. Pada akhirnya, artikel ini mengajak para akademisi untuk menyegarkan pendekatan studi hukum acara pidana dengan jalan memperluas kerangka berpikir yang meletakkan disiplin ilmu acara pidana sebagai proses yang multi-dimensional. Tanpanya, disiplin ilmu hukum acara pidana tidak akan berkembang banyak.
CAUSES AND CONSEQUENCES OF THE WAR ON MARIJUANA IN INDONESIA Pangaribuan, Aristo Marisi Adiputra; Manthovani, Kelly
Indonesia Law Review Vol. 9, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article argues that the current narcotics law regime is a factor to blame for the cause of prison overcrowding and unnecessary deprivation of liberty and dignity for its violator with the help of criminal justice tools. Multi-layer category of drug users introduced by the current narcotics law is leaving too much discretion for the law enforcement agency to criminalize marijuana user. Data shows that in Jakarta and Surabaya court alone, all marijuana users are charged with multiple articles and leaving no room for them to escape from a draconian sentence. This paper questions the repressive enforcement used by the Indonesian apparatus specifically on marijuana because it leads to other issues bigger than the personal use of marijuana itself. In the end, this article is proposing the change of legislation in marijuana law while at the same time taking the nature of political conservatism in Indonesia into account.
PARADOKS ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH Aristo Pangaribuan
Al-Risalah Vol 16 No 02 (2016): December 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.606 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v16i02.306

Abstract

Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang paling dasar di dalam hukum acara pidana dimanapun. Asas ini mengandung paradoks karena di satu sisi, negara melalui aparatur penegak hukum diwajibkanuntuk mengumpulkan bukti-bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, di sisi lain mempunyaikewajiban untuk tetap menganggapnya tidak bersalah. Asas ini mengandung pengertian yang abstrak,sehingga penerapannya menimbulkan permasalahan dalam menerjemahkan asas praduga tidak bersalah.Misalnya, diIndonesia praktik-praktik seperti publikasi persidangan, konferensi pers dengan tersangka menjadibentuk nyata kebingungan dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah.Tulisan ini mencoba membahasmengenai definisi yang sesungguhnya dari asas praduga tidak bersalah dengan melakukan perbandingan terhadapimplementasi praduga tidak bersalah di Eropa dan Amerika Serikat.Dengan melihat perbandinganimplementasi tersebut tulisan ini menjelaskan bagaimana seharusnya asas praduga tidak bersalah dituangkandi dalam bentuk konkret pera
Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal Pangaribuan, Aristo Marisi Adiputra
Undang: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.6.2.351-383

Abstract

Legal researchers often conduct face-to-face interviews to answer research questions and achieve their objectives. However, many researchers fail to explain the relationship between research design, research questions, and the interview method used. Additionally, there is limited literature, both globally and nationally, that discusses the methods and functions of interviews in legal research, particularly within a doctrinal framework. This discussion is important because the interview methods in the doctrinal and socio-legal approaches have different characteristics. Drawing on the author's practical experience and literature review, this article aims to fill this gap by discussing the theoretical and practical dimensions of face-to-face interviews in legal research. The article places the role of interviews within doctrinal and socio-legal research frameworks in the theoretical discussion. In the practical discussion, the article discusses technical issues that need to be considered before, during, and after an interview, as well as the role of the researcher as part of the research process. Abstrak Seringkali, para peneliti hukum melakukan kegiatan wawancara untuk menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitiannya. Akan tetapi, banyak ditemukan dimana peneliti tidak menjelaskan hubungan antara desain penelitian, pertanyaan penelitian dengan metode wawancara yang dilakukan. Terlebih lagi, tidak banyak literatur baik global maupun nasional yang membahas metode dan fungsi wawancara dalam penelitian hukum secara spesifik khususnya dalam kerangka doktrinal. Padahal, metode wawancara dalam pendekatan penelitian hukum doktrinal dan sosio-legal memiliki karakteristik yang berbeda. Berangkat dari pengalaman praktis penulis dan tinjauan literatur, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan pembahasan mengenai metode wawancara dalam penelitian hukum baik secara teoritis dan praktis. Di dalam pembahasan teoritis, artikel ini menempatkan peran, fungsi dan tujuan metode wawancara baik dalam kerangka penelitian hukum doktrinal dan sosio-legal. Selanjutnya, di dalam pembahasan praktis, artikel ini membahas hal-hal teknis yang perlu diperhatikan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara, saat wawancara berlangsung, proses analisa data wawancara serta posisi peneliti sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian itu sendiri.