Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyuluhan Hak Kekayaan Intelektual dan Fasilitasi Merek Dagang pada Petani Durian di Dusun Munung, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Fahrul Fauzi; Suparjo Sujadi; Dessy Eko Prayitno; Soefianto Soetono
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Vol 5, No 3 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jpm.v5i3.2132

Abstract

Candimulyo dipilih sebagai lokasi program pengabdian masyarakat mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah penghasil durian terbesar di Indonesia. Varian durian dan semangat berdagang serta membudidayakan durian di wilayah tersebut menjadi peluang besar apabila dikelola secara baik. Salah satu cara memberikan nilai tambah untuk pemasaran durian tersebut adalah dengan memberikan merek atas produk yang dijual. Namun mayoritas petani belum familiar dengan perlindungan hak kekayaan intelektual padahal sejatinya kekayaan intelektual dapat memberikan nilai tambah atas produk yang dijual oleh para petani tersebut. Program penyuluhan ini merupakan salah satu upaya untuk menanamkan dan alih pengetahuan terkait kekayaan intelektual guna menjadikan masyarakat di wilayah Candimulyo melek hukum kekayaan intelektual sehingga dapat menggerakkan dan menciptakan iklim ekonomi modern dan maju baik bagi profesi petani. Metode yang digunakan adalah penyelenggaraan penyuluhan terkait hak kekayaan intelektual dan memfasilitasi pendaftaran merek. Atas program ini, masyarakat sangat antusias memahami penyuluhan dan sebagai bentuk fasilitas yang diberikan tim pelaksana pengabdian masyarakat adalah pendaftaran salah satu merek terpilih yakni Sentra Kebun Durian Candimulyo. Penyuluhan dan fasilitasi merek dagang ini diharapkan menjadi langkah awal optimalisasi hak kekayaan intelektual bagi petani.Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Pengabdian Masyarakat, Merek, Candimulyo
Building Rights, Management Rights, and the Limits of Horizontal Separation Principle in the Sultan Hotel Case Based on UUPA and PP 40/1996 Jordan Anggoro Wicaksono; Suparjo Sujadi
Law Development Journal Vol 8, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.1.124-137

Abstract

This paper studies the complexity surrounding the Hotel Sultan dispute by examining the legal status of the building rights. The dispute holds tension between PT Indobuildco as the HGBs (building rights) holder and the State Secretariat as the HPL (management rights) holder. Using normative-juridical analysis, this paper analyzed the application of the horizontal separation principle under Indonesia’s Basic Agrarian Law (UUPA) and Government Regulations No. 40 of 1996. This paper finds that without the HPL holder consent, the Sultan Hotel’s HGBs extension was legally invalid despite PT Indobuildco longstanding hotel development as they continuously failed to renew their HGBs after both expired in 2023. The legal situation challenges investor confidence and tenure security in the face of regulatory clarity and administrative discretion. In addition, this paper argues that this case illustrates the absence of indemnity clauses and conflict resolution further showcase Indonesia’s legal and institutional vulnerabilities in managing public assets. This case highlights the necessity of a stronger legal safeguard and standardized procedures in land governance.