Bambang Wahyu Sudarmadji, Bambang Wahyu
Peneliti Madya Bidang Geografi, Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi, Bakosurtanal

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR YANG BERKELANJUTAN DENGAN MEMPERHATIKAN POTENSI DAERAH Rahadiati, Ati; Munajati, Sri Lestari; Sudarmadji, Bambang Wahyu
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 12, No 2 (2010)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.205 KB) | DOI: 10.24895/MIG.2010.12-2.126

Abstract

Pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut di Indonesia masih bersifat “open access” dimana setiap warga negara bebas mengeksploitasi dan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Kondisi ini menyebabkan penurunan produksi ikan di beberapa wilayah perairan nusantara. Di lain pihak, bagi nelayan tradisional sarana dan prasarana yang kurang memadai serta musim yang kurang bersahabat karena faktor perubahan iklim menjadi kendala utama dalam penangkapan ikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan usaha budidaya dengan menggunakan rulebase (aturan dasar) tertentu untuk komoditi tertentu. Dengan usaha budidaya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi nelayan tradisional di luar musim tangkap. Sementara itu perkembangan rulebase yang beragam menyebabkan perlu diketahuinya rulebase yang tepat dan menghasilkan data yang akurat untuk pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut di atas maka dilakukan kajian potensi wilayah pesisir untuk usaha budidaya komoditi kelautan bernilai ekonomis tinggi seperti budidaya rumput laut di Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara.Kata Kunci : Wilayah Pesisir, Aturan Dasar, Budidaya Rumput Laut, Konawe SelatanABSTRACTUtilization of coastal and marine resources in Indonesia is still "open access" whereby every citizen free to exploit and utilize existing resources. This condition causes a decrease in fish production in some of the territorial waters of the archipelago. On the other hand, for traditional fishermen infrastructure is less adequate and less friendly seasons because of climate change become the main obstacle in catching fish. Therefore, it is the assessment of potential areas for cultivation are developed using a specific rulebase for a particular commodity. With the cultivation is expected to meet the economic needs of traditional fishermen fishing out of season. Meanwhile, the development of a diverse rulebase cause rulebase need to know the right time and produce accurate data for sustainable marine development. To support the above activities then carried study the potential of coastal areas for the cultivation of marine commodities of high economic value such as seaweed maricultur in South Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province.Keywords : Coastal Area, Rulebase, Seaweed Maricultur, South Konawe
NERACA DAN VALUASI EKONOMI HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN POHUWATO, PROVINSI GORONTALO Nahib, Irmadi; Sudarmadji, Bambang Wahyu
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 12, No 1 (2010)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1410.181 KB) | DOI: 10.24895/MIG.2010.12-1.114

Abstract

Penelitian ini berdasarkan pendekatan teori ekonomi, untuk mengkuantifikasi nilaiekonomi sumber daya hutan mangrove menggunakan citra penginderaan jauh dan sistem informasi geografi untuk menganalisa dan menampilkan secara keruangan luas dan nilai ekonomi. Tujuan penelitia ini adalah untuk mengetahui tingkat kerusakan sumberdaya hutan mangrove dan nilai ekonomisnya. Untuk mengevaluasi luas hutan mangrove diturunkan dari citra Landsat dan ALOS yang mempunyai perbedaan waktu dan masing-masing citra dikelaskan. Citra landsat digunakan untuk data awal dan citra ALOS sebagai data akhir. Hasil klasifikasi kemudian dikonversi dalam format shapefile dan diolah dengan program SIG untuk menghasilkan peta neraca. Nilai ekonomi sumberdaya hutan didapatkan dari surveivaluasi ekonomi. Nilai-nilai ekonomi dihubungkan dengan peta neraca dan menjadi peta nilai ekonomi hutan mangrove. Hasil penelitian menunjukkan laju degradasi hutan mangrove sebesar 2.324 hektar selama 12 tahun, sedangkan nilai ekonomi total dari hutan mangrove di Kabupaten Pohowato yang meliputi hutan mangrove 6.864 ha dan tambak 5.139 ha sebesar Rp 141 milyar /tahun.Kata Kunci : Hutan Mangrove, Nilai Ekonomi, DegradasiABSTRACTThis research applies the economic theory for quantifying the economic value ofmangrove forest resource, using remote sensing image and geographic information system to analyze and visualize spatial values. The aims of the research were to know the level of degradation of mangrove forest resources and its economic value. To evaluate the area of mangrove forest resource, Landsat and ALOS images from different time were used and classified them respectively. Landsat image was assigned as initial date and ALOS as end date. The classification of the images was converted to shapefile and processed with GIS to make the change/balance map. The economic value of the mangrove forest resource was derived from economic valuation study or survey. The economic value then was connected with the balance map and become mangrove forest economic value balance map. Results showed level of degradation of mangrove forest resources of 2,324 hectare during 12 years, meanwhile the total economic value of the mangrove forest in Pohowato covering 6.864 ha of mangrove forest and 5,139 ha of fishpond amountsto Rp141 billion/year.Keywords : Mangrove Forest, Economic Value, Degradation
PETA SKALA BESAR (BATAS RW) DAN MANFAATNYA Wibowo, Adi; Sudarmadji, Bambang Wahyu
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 12, No 1 (2010)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (611.923 KB) | DOI: 10.24895/MIG.2010.12-1.119

Abstract

Permasalahan di Indonesia hingga hari ini adalah bahwa batas administrasi kelurahansudah ada, tetapi batas administrasi Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT) belum ada. Pemda DKI sudah memiliki peta skala besar (1:1.000) untuk membuat peta batas administrasi RW. Pemetaan skala besar (Batas RW) bermanfaat untuk akurasi informasi data kejadian penyakit demam berdarah atau penyakit lainnya, sehingga menghilangkan bias informasi karena menggunakan peta batas kelurahan. Manfaat lainnya adalah untuk akurasi manajemen alamat pelanggan, misalnya pelanggan PDAM, memudahkan verifikasi data pelanggan dengan peta sekala besar terutama yang hanya mencantumkan alamat RT/RW, tanpa menyebutkan nama jalan dan nomor rumah.Kata Kunci: Peta Skala Besar, Batas RW, Verifikasi, AkuratABSTRACTA problem in Indonesia is the fact that village boundaries are already available, but the RW/RT boundaries (RT consists of several households, while RW consists of several RTs) are still not done until nowadays. Government of DKI Jakarta already has big scale maps (1:1.000) for delineating boundary of RW administration. Big Scale Mapping (RW Boundary) can help produce more precise data, such as dengue fever or other contagious diseases, in order to prevent bias information when using village boundaries. Another usage of the big scale mapping is to better manage customer addresses, for example PDAM (clean water provider) customers, so that it would be easier to find where the address of the customers are, especially when the customers did not mention street name and house number, but only mentioned RT/RW address.Key words: Big Scale Mapping, RW Boundaries, Verified, Accurate