Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Yudisial
Widiada Gunakaya
Sekolah Tinggi Hukum Bandung
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PERANAN DAN PROSPEK "INTERNATIONAL CRIMINAL COURT" SEBAGAI INTERNATIONAL CRIMINAL POLICY DALAM MENGANGGULANGI "INTERNATIONAL CRIMES" Gunakaya, Widiada
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 29, No 2 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (867.11 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v29i2.66

Abstract

AbstrakInternational Criminal Court (ICC) adalah suatu mahkamah yudisial permanen, bersifat mandiri dan berskala internasional untuk mengadili crimes of genocide, crimes against humanity, war crimes, dan crimes of aggression sebagai  four core of International crimes yang merupakan hostis humanis generis. Kejahatan-kejahatan demikian oleh Hukum Internasional ditetapkan sebagai delicto jus gentium karena sifatnya yang sangat potensial menciptakan ketidaktertiban, ketidakamanan, menghancurkan perdamaian dunia, dan pada akhirnya sangat merugikan kepentingan state nations. Mengingat sifatnya seperti itu, maka diperlukan penanggulangan secara internasional melalui International Criminal Policy by penal dengan cara mengadili para pelakunya melalui ICC. Dilakukan penanggulangan secara internasional, karena perbuatan-perbuatan dimaksud memiliki elements : 1. Direct threat to world Peace and Scurity. 2. Indirect threat to world Peace and Scurity. 3. Shocking to the concience of Humanity. 4. Conduct affecting more than one State. 5. Conduct including or affecting citizens of more than one State. 6. Means and methods transcend national boundaries.ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma (1998), secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 2002, di samping memiliki yurisdiksi kriminal sebagaimana dikemukakan di atas, juga memiliki yurisdiksi personal untuk menyelidiki, mengadili, dan memidana individu tanpa memandang official capacity yang dimiliki oleh pelakunya di dalam negara nasionalnya. Tidak perduli, apakah ia seorang kepala negara, kepala pemerintahan, komandan militer, atau sebagai atasan, seorang sipil atau tentara bayaran. Jika terbukti bersalah melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi kriminal ICC, maka pelakunya sudah dapat dinyatakan shall be individually responsible, oleh karena itu liable for punishment. Namun yurisdiksi kriminal dan personal yang dimiliki ICC hanya dapat diterapkan terhadap warga negara yang negara nasionalnya ikut meratifikasi Statuta Roma 1998, artinya berstatus sebagai State Party.Permasalahannya adalah : apakah ICC yang difungsionalkan sebagai International Criminal Policy by penal against four core of international crimes dapat mengaplikasikan yurisdiksi kriminal dan yurisdiksi personalnya terhadap negara-negara non State Parties secara efektif dan berprospektif untuk memenuhi ekspektasi dunia Internasional? Kata kunci :  Mahkamah Pidana Internasional, Kejahatan Internasional, Kejahatan Pidana Internasional.
PEMBERANTASAN MAFIA PERADILAN DENGAN PEMBERDAYAAN “GAYA SENTRIFUGAL” DAN “SENTRIPETAL” UKUM DALAM PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM (Suatu Kontemplasi Refleksif) Gunakaya, A. Widiada
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 23, No 2 (2010)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (756.816 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v23i2.11

Abstract

Judicial corruption in Indonesia is offenses beyond the reach of the law, Its growth is systemic, not just individual form of corruption, but also shaped, structural, institutional, and political corruption. Such crimes, it can disrupt and inhibit the development of law, hinder the achievement of objectives of the law, threatening the whole system of law, undermine the legal guidance and law enforcement officials, as well as damaging the quality of law enforcement in a fair and dignified. Mitigation efforts should integrate efforts and Penal nonpenal simultaneously. In the law enforcement policy, the instrumental anticorruption law should be empowered to implement the "centrifugal force" laws, and legal position imperatively must be centered and focused in the community, both as adresat legal arrangements and the rule of law. In order to streamline law enforcement, is necessary to reform anticorruption law, which is done by applying the "centripetal force" laws, and laws should be interpreted as a subsocial systems that influence and determine the legal establishment.Keywords: Judicial Corruption - "sentri fugal force of law" - "style petal sentri law"
KEDUDUKAN “LEX NE SCRIPTA” DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Gunakaya, A. Widiada
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (723.048 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v22i1.1

Abstract

The values of Pancasila in our country does not become an ideal principle in every activity of lives. It is not used as a main basis of national law even as the source of all sources of law. The implication is that; in the level of application there are always stagnancy and resistance in the implementation and law enforcement. This is because of there is no “lex scripta” as a norm of positive law which regulates and can become juridical principle to ensnare an unlawful act. Whereas, “lex scripta” norm of law is acknowledged as the norm of law in Indonesia which derives from values of Pancasila as “rechsidee”, “grundnorm”, both in Pancasila and 1945 Constitution, and also judicial authority which merely gives authority to law enforcement apparatus to investigate, sue, punish, and decide an unlawful acts. In the system of law in Indonesia, the position “lex ne scripta” is equal to “lex scripta”. The consequence of law is that; “lex ne scripta” can replace the position of “lex scripta” if in the norm of positive law does notregulate unlawful acts. Related to the compilation of national law system in Indonesia, “lex ne scripta” plays an important role in developing law, especially in the context of determination of legal substance, implementation and law enforcement, and also law behavior.Keywords: Pancasila ­ National Law System ­ Implementation and Law Enforcement
SOLUSI PROBLEMATIKA PENYIDIKAN DALAM KERANGKA EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN PIDANA DAN REKOMENDASI PEMBENTUKAN LEMBAGA “PENYIDIKAN LANJUTAN” DALAM PEMBAHARUAN KUHAP Gunakaya, A. Widiada
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 24, No 1 (2011)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (627.473 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v24i1.17

Abstract

Criminal Justice System is a method of crime prevention by means of the Criminal Code. The way it works by actualizing, concretizing, functionalizing, and operationalizing the provisions of the Criminal Law in a criminal justice mechanism. The goal is to solve crimes as quick as possible by completing criminal matters into submission. To achieve its objectives, the components must work together in a systemic justice in all phases of criminal justice. But at the level of investigation as a prejudice stage, found problems with noncompliance with the formal and substantive requirements of an investigation. Consequently action of "preaccusation", and such incidents often occur repeatedly. The access; there is accumulation of matter at the level of investigation. On the other hand, in the case of certain crimes, the problem of authority is also investigating a collision occurred between the Police Investigator with the Civil Servant. Some policyrelated legislative, even eliminate the authority of the Police as an investigator. Problem solving of legal problems over the required solution. First of yuridik investigation techniques while referring to the "legislated" environment, applying the principle of due process of law and not marginalize the living law. Second, in order to reform the Criminal Procedure Code recommended a procedural policy of "Institute of Advanced Investigation" to meet the speedy trial principle in the framework of effectiveness of Criminal Justice System.Keywords: Criminal Justice System – Investigation " Institute for Advanced Investigation".
WANPRESTASI SEBAGAI KUALIFIKASI TIDAK DIPENUHINYA KEWAJIBAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Widiada Gunakaya
Jurnal Yudisial Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v5i2.154

Abstract

ABSTRAKTindak pidana korupsi di Indonesia pada dewasa ini perkembangannya sudah sangat sistemik dengan tidak hanya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tetapi juga telah merampas hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas. Salah satu upaya pemberantasannya adalah dengan menetapkan ajaran "sifat melawan hukum material" dalam fungsinya yang positif ke dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sayangnya, kaidah hukum tersebut oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 telah dinyatakan tidak mengikat secara hukum, karena dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang "kepastian hukum yang adil" sebagai salah satu prinsip negara hukum. Padahal dalam rangka pemberantasan korupsi, penerapan kaidah hukum dimaksud dapat dibenarkan sekaligus juga efektif. Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dalam putusan No. 1247/Pid/ B/2009/PN.Bdg yang dibahas dalam artikel ini seharusnya juga menerapkan kaidah hukum tersebut, karena terdakwa tidak memenuhi kewajiban hukum yang harus dilakukan sehingga secara nyata telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa itu sebagai ingkar janji (wanprestasi) sehingga tidak dapat dituntut menurut hukum pidana.Kata kunci: korupsi, sifat melawan hukum pidana, wanprestasi, kerugian keuangan negara.ABSTRACTThere has been a tendency in the increase of systemic corruption in Indonesia resulting a great loss of state budget and national economy. Corruption has also caused the massive deterioration of people's socio-economic basic rights. One of attempted efforts to get rid of corruption is to install the doctrine of "the nature of criminal offence" in material sense with positive function in Law No. 31 Year 1999 juncto Law No. 20 Year 2001 on Corruption Eradication, but this legal formulation has been dismantled by the Constitutional Court by saying (stating) it is contradictory with Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution regarding "the just legal certainty" as one of the principles of the rule of law. The doctrine can be regarded as a legalized and effective instrument in combating corruption. In the court decision No. 1247/Pid/B/2009/PN.Bdg analyzed in this article, it was worth if judges used such a doctrine because the accused had been proved to result state financial loss. However, judges considered that the accused's failure to fulfill his legal obligation as merely the breach of contract that could not meet the elements of any criminal action.Keywords: corruption, nature of criminal offence, breach of contract, state financial loss.
TELAAH ATAS ADJUDIKASI PUTUSAN KASUS KORUPSI Widiada Gunakaya
Jurnal Yudisial Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v3i3.212

Abstract

ABSTRACTAdjudication is the most important stage in the criminal court system, because at this stage, that the defendant's fault must be proven through a court decision. As the final stage of law enforcement in a criminal court proceeding, court decisions normatively should reflect the material truth. And the decision reviewed in this paper, the defendant has been convicted guilty of "criminal acts of corruption collectively" causing the state loss. The judge in this decision, in general, has applied the provisions of Article 197 paragraph (1) of the Criminal Code. Yet pertained to substantive criminal law, the courts have not applied the elements that must meet the sentencing requirements, either in relation to the crime and fault, in the approved manner. Similarly, his legal reasoning has not been through systematically-logically as well. The justice value is not also fully upheld in this decision.Keywords: unlawful nature againts the material law, criminal liability, sentencing requirements, legal reasoning, justice ABSTRAKPutusan hakim merupakan tahap terpenting dalam sistem pengadilan pidana karena pada tahap ini terdakwa harus membuktikan tidak bersalah di muka pengadilan. Sebagai tahap akhir dalam penegakan hukum peradilan pidana, putusan pengadilan secara normatif akan merefleksikan kebenaran materil. Putusan pengadilan ini menjadi kajian dalam tulisan ini dimana terdakwa yang dinyatakan bersalah berdasarkan undang-undang korupsi dengan alasan merugikan negara. Secara umum, hakim memutus mengunakan pasal-pasal 197 paragraf (1) dalam KUHP karena pengadilan tidak mengunakan unsur-unsur yang harus dipenuhi terkait kejahatan maupun kesalahan. Padahal, alasan hukum tidak terlihat secara sistematis dan logik dengan baik. Alhasil, nilai-nilai keadilan tidak terlihat secara jelas dalam putusan tersebut. Kata kunci: sifat melawan hukum materiil, pertanggungjawaban pidana, persyaratan hukuman, alasan hukum, keadilan
INKONSISTENSI LOGIKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Widiada Gunakaya
Jurnal Yudisial Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i2.194

Abstract

ABSTRACTThe court decision as final phase of enforcement and application of law, as a normative it is properly to reflect material truth, justice values, utility and it has legal certainty will as. In connection with the decision court of BMS No.44/Pid.B/2008/PN.Bms, the accused has been stated proved guilty committed "the criminal act of corruption as a continuous" with the State suffered losses as much as 117.535.350 IDR. According the verdict, The court decision has been applicated the provisions of Article 197 Paragraph (1) regarding Law of criminal procedure in general. Yet in connection with substantive criminal law, the court was not applicate as a truth the elements of unlawfulness (actus reus) and criminal liability (men rea) as conditional sentence. Legal reasoning likewise, was not excute as a systematical and logical yet, including the values of justice was not fulfil appreciate in the court decision anyway.Keywords : criminal act, criminal liability, material unlawfulness, certain of law, and justice ABSTRAKPutusan pengadilan merupakan akhir dari penegakan dan penerapan hukum yang secara normatif mengandung kebenaran materiil, kejujuran, nilai keadilan, manfaat dan kepastian hukum. Dalam keterkaitan dengan putusan pengadilan No.44/Pid.B/2008/PN.Bms, menyatakan terdakwa bersalah melanggar ketentuan korupsi dimana negera dirugikan sebesar Rp. 117.535.350,-. Merujuk pada putusan tersebut, secara umum putusan pengadilan mengaplikasikan pasal 197 Paragraph (1) dalam hukum acara pidana. Meski sudah terkait dengan hukum pidana substantif, pengadilan belum mengaplikasikan unsur-unsur unlawfulness atau actus reus, dan pertanggungjawaban pidana sebagai pertimbangan hukuman. Dasar hukum yang digunakan belum mengendepankan logika dan sistematis, termasuk nilai-nilai keadilan dalam putusan pengadilan. Kata kunci: hukum kejahatan, pertanggungjawaban pidana, bukti yang tidak syah, kepastian hukum, keadilan
The Renewal Policy of the Adultery Concept in Article 411 of the Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code Mas Putra Zenno Januarsyah; Dwidja Priyatno; Somawijaya Somawijaya; Widiada Gunakaya
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

At present, Indonesia needs to update the Indonesian Criminal Code to replace the Dutch Colonial Criminal Code that still exists. The jurists, especially criminal law experts, have been involved in a lengthy debate on overhauling, reformulating, revising, and even reforming the Criminal Code to align with Indonesian values. This study aims to determine the foundation of the policy to expand the concept of adultery and the values protected by the expansion contained in Article 411 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code. This study was a descriptive study that used a normative juridical approach. The data collection techniques employed secondary data with a study of documents. The data were analyzed with qualitative methods. The result shows that the foundation of the expansion policy is the perspective of criminal policy. The formulation of the adultery offense in Article 284 of the Criminal Code is a problematic policy because it is not in accordance with the values of the Indonesian people. The formulation of the article only convicts the offenders who are committed in marriage. The provision does not require punishment to unmarried convicts. The arrangements for adultery offenses that are still in effect today are not based on a view of life. They do not reflect the social structure of the Indonesian people with the characteristics of kinship, groups, and beliefs. On the other hand, Article 411 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code expands the concept of adultery to protect the religious and moral values closely related to Pancasila.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a1
Deferred Prosecution Agreement: a Restorative Approach in Tackling Corruption Committed by Corporations Mas Putra Zenno Januarsyah; Widiada Gunakaya; Asep N. Mulyana
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (641.107 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v6i2.545

Abstract

This study aims to analyze the restorative approach to overcoming criminal acts of corruption committed by corporations through a deferred prosecution agreement. This research is descriptive with normative juridical research using secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials through a statute approach and a conceptual approach. Data was collected using a document study, then analyzed qualitatively. The study results show that the deferred prosecution agreement is the ideal model for returning state financial losses due to corruption. This concept can be applied in Indonesia. In addition, this model provides legal certainty and legal benefits. As a consequence, as a dual-track system, deferred prosecution agreements also remain in the corridor of settlement through the criminal justice system.
Co-Authors Asep N. Mulyana Dwidja Priyatno Mas Putra Zenno Januarsyah Somawijaya -, Somawijaya