Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Moral Kemasyarakatan Jurnal Ius Constituendum Intellectual Law Review (ILRE) Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Dwidja Priyatno
Sekolah Tinggi Hukum Bandung
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Reorientasi dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana Priyatno, Dwidja
Syiar Hukum Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelemahan regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi akan mempengaruhi proses penegakan hukum kepada korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, pilihan kebijakan hukum pidana untuk formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi sangat penting.
KRIMINALISASI KEBIJAKAN Priyatno, Dwidja
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 23, No 2 (2010)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.303 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v23i2.9

Abstract

Legal protection, especially against the alleged criminalization policies, which apply to policy makers and implementers, should be explicitly included in the legislation, as an excuse criminal eraser, ie eliminate unlawful nature (justification). However, its implementation should be done with reference also to some general principles of state governance, namely: the principle of legal certainty, is a principle in law that gave priority to state the basis of legislation, decency and fairness in every policy of state officials, the principle of Orderly Operation of the State, is a principle that to order, harmony, and balance in the control of the state organization, the principle of public interest, is the principle of priority to public welfare by aspirational, accommodative and selective, the principle of openness, is the principle of opening up to the right of people to obtain correct, honest and not discriminatory on the administration of the state with due regard to protection of personal rights, class and state secrets, the principle of proportionality, is a principle that prioritizes a balance betweenrights and obligations of the state, the principle of professionalism, expertise is a principle that prioritizes based code of ethics and rules of law and regulations, and principles akuntabililas, is a principle which determines that each activity and the end result of the activities of stateadministration must be accountable to the community or the people as the supreme sovereign state in accordance with the provisions of the legislation in force, also refers to the principles unwritten law which is the propriety of living in society. During the signs are obeyed, then thecriminalization of policy, will not do.Keywords: Criminalization Policies - Public Policy - Crimes Against Public Interest
Reorientasi dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana Dwidja Priyatno
Syiar Hukum Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v9i3.478

Abstract

Kelemahan regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi akan mempengaruhi proses penegakan hukum kepada korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, pilihan kebijakan hukum pidana untuk formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi sangat penting.
The Formulation Policy on Corporate Criminal Liability System For The 1950 - 2017 Period and Its Harmonization in The Renewal of National Criminal Law Dwidja Priyatno; Kristian Kristian
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v5i2.1392

Abstract

The Criminal Code (KUHP) which currently applies does not recognize corporations as the subject of criminal acts. Therefore, the formulation/legislation policy concerning corporate criminal liability system in Indonesia is only regulated in various specific criminal laws (lex specialis). This research discusses the formulation/legislation policy regarding the corporate criminal liability system in 124 special criminal legislations outside the Criminal Code (KUHP) from 1950-2017. This research used a normative juridical research method as well as interpretation method with a policy-oriented approach. Types and sources of data used were secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data were then analyzed based on qualitative analysis method. The results of the research showed that the corporate criminal liability system in legal politics in Indonesia (especially in the formulation/legislation policy) still experiences disorientation and disharmonious. Besides, the national law development should follow every development and/or change of society that is developing in the direction of modernization and globalization and should be able to accommodate all society’s needs in various fields. This legal development should be continuously carried out (as a dynamic and an endless process) by "improving (making things better)" and "changing the law to be better and modern".Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku tidak mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana.Oleh karenanya, kebijakan formulasi/legislasi mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia hanya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat khusus (lex specialis). Penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan formulasi/legislasi mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam 124 (seratus dua puluh empat) peraturan perundang-undangan pidana khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari tahun 1950-2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode interpretasi dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). Jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data yang telah terkumpul akan dianalisis berdasarkan metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam politik hukum di Indonesia (khususnya pada kebijakan formulasi/legislasi) masih mengalami disorientasi dan disharmoni. Selain itu, pembangunan hukum nasional harus mengikuti setiap perkembangan dan/atau perubahan masyarakat yang sedang berkembang ke arah modernisasi dan globalisasi serta mampu menampung semua kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Pembangunan hukum seperti ini harus terus-menerus dilakukan (sebagai proses yang dinamis dan proses yang tidak pernah berakhir) dengan cara “menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik)” dan “mengubah agar hukum menjadi lebih baik dan modern”.
Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan Mas Putra Zenno Januarsyah; Dwidja Priyatno; Agung Sujati Winata; Khairul Hidayat
Jurnal Ius Constituendum Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i1.4922

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan business judgment rule dalam perkara tindak pidana korupsi Karen Agustiawan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan doktrin business judgment rule dalam perkara tindak pidana korupsi Karen Agustiawan terjadi pada tingkat pemeriksaan di Mahkamah Agung (judex juris). Dalam pertimbangannya, apa yang dilakukan oleh Karen Agustiawan tidak keluar dari ranah business judgment rule, ditandai dengan tidak adanya kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja.  This study aims to examine and analyze the application of the business judgment rule in the corruption case of Karen Agustiawan. This research is descriptive with normative juridical type. The approach used is the approach laws and regulations (statute approach) and case approach using secondary data which was analyzed qualitatively. The results of this study show the application of the business judgment rule doctrine in the corruption case of Karen Agustiawan occurred at the examination level at the Supreme Court (judex juris). In her judgment, what Karen Agustiawan did was not outside the realm of the business judgment rule, marked by the absence of fraud, conflict of interest, unlawful acts, and intentional mistakes. 
ALTERNATIF MODEL PENGATURAN SANKSI PIDANA PADA KORPORASI (SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN KORPORASI) Dwidja Priyatno
LAW REFORM Vol 1, No 1 (2005)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14449.223 KB) | DOI: 10.14710/lr.v1i1.12184

Abstract

Mencari model pengaturan jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi, adalah merupakan hal yang sangat penting, karena sanksi pidana yang dikenakan terhadap korporasi, harus diterapkan secara hati-hati, sebab akan berdampak terhadap pihak yang tidak bersalah seperti pegawai koporasi, pemegang saham, dan konsumen. Model kedua yang membedakan sanksi pidana yang ditujukan terhadap korporasi yang menganut pembedaan antara jenis sanksi pidana yang dikenakan terhadap orang dan korporasi, merupakan alternatif model dalam menyusun kebijakan legislasi yang ideal, agar penegakan hukum yang menyangkut subjek tindak pidana korporasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislasi khususnya dalam merumuskan sanksi pidana untuk korporasi merupakan kesalahan strategis yang perlu dihindari, karena dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan / pemberantasan kejahatan korporasi pada tahap aplikasi dan eksekusi.Kata Kunci : Model Pengaturan, Sanksi Pidana, Kejahatan Korporasi
The Renewal Policy of the Adultery Concept in Article 411 of the Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code Mas Putra Zenno Januarsyah; Dwidja Priyatno; Somawijaya Somawijaya; Widiada Gunakaya
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

At present, Indonesia needs to update the Indonesian Criminal Code to replace the Dutch Colonial Criminal Code that still exists. The jurists, especially criminal law experts, have been involved in a lengthy debate on overhauling, reformulating, revising, and even reforming the Criminal Code to align with Indonesian values. This study aims to determine the foundation of the policy to expand the concept of adultery and the values protected by the expansion contained in Article 411 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code. This study was a descriptive study that used a normative juridical approach. The data collection techniques employed secondary data with a study of documents. The data were analyzed with qualitative methods. The result shows that the foundation of the expansion policy is the perspective of criminal policy. The formulation of the adultery offense in Article 284 of the Criminal Code is a problematic policy because it is not in accordance with the values of the Indonesian people. The formulation of the article only convicts the offenders who are committed in marriage. The provision does not require punishment to unmarried convicts. The arrangements for adultery offenses that are still in effect today are not based on a view of life. They do not reflect the social structure of the Indonesian people with the characteristics of kinship, groups, and beliefs. On the other hand, Article 411 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code expands the concept of adultery to protect the religious and moral values closely related to Pancasila.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a1
Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014 Dwidja Priyatno; M. Rendi Aridhayandi
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 2, No 2 (2016): Published 30 Desember 2016
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v2i2.36

Abstract

Satjipto Rahardjo (lahir di Banyumas, 15 Februari 1930, meninggal di Semarang, 9 Januari 2010 pada umur 79 tahun) adalah seorang tokoh hukum Indonesia. Buku karya Satjipto Rahardjo yang berjudul Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), telah dicetak tidak kurang dari 8 (delapan) kali. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1982, selanjutnya di tahun 1986, 1991, 1996, 2000, 2006, 2012 dan 2014. Dalam kata pengantar cetakan kedelapan disebutkan rupa-rupanya buku ini cukup banyak dikonsumsi oleh berbagai Fakultas Hukum di Indonesia. terbukti dengan terbitan 1.500 eksemplar pada tahun 2012, ternyata pada tahun 2014 awal buku ini harus dicetak lagi.Sedikit catatan tentang Satjipto yaitu menamatkan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1960 dan kemudian meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, pada tahun 1979, dengan judul disertasi “Hukum dan Perubahan Sosial”. Guru Besar dalam Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. Selanjutnya ada sebutan Tjip, (kata Tjip lahir sejak tahun 2008. Yaitu dilatarbelakangi berdirinya kelompok diskusi hukum progresif bersama “Kaum Tjipian”, berasal dari kata panggilan Satjipto, mengutip tradisi Hegelian, Marxian, Aristotelian, dst. Pada tahun 2011 telah dideklarasikan sebuah lembaga nonprofit bernama “Satjipto Rahardjo Institute”).Buku ini muncul ini dilatar-belakangi kekosongan buku pegangan mata kuliah yang disebut “Pengantar Ilmu Hukum” untuk mahasiswa yang ditulis dalam bahasa Indonesia, selain itu kebanyakan fakultas-fakultas hukum di Indonesia pada waktu yang lalu secara “tradisional” memakai buku Apeldoorn, yang menurut Satjipto banyak fakultas hukum yang sudah tidak lagi meng-gunakan buku tersebut. Buku tersebut, yang notabene adalah buku pengantar untuk mempelajari hukum Belanda, kurang memberikan informasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan pengetahuan tentang hukum dewasa ini.
The Application of Restorative Justice as an Effort to Resolve the Crime of Theft in Sukabumi Resort Area Kusumah, Gilang Rochmat; Dwidja Priyatno; Rusman; Trini Handayani
Intellectual Law Review (ILRE) Vol 3 No 1 (2025): April
Publisher : Yayasan Studi Cendekia Indonesia (YSCI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59108/ilre.v3i1.72

Abstract

This research discusses the application of restorative justice in handling theft cases in the Sukabumi Police District. Restorative justice emphasises the restoration of relationships between perpetrators, victims, and society, in contrast to traditional criminal law approaches that focus more on sanctions. Using a normative juridical method, this research evaluates various obstacles in the implementation of restorative justice, such as a lack of understanding from law enforcement officials and resistance to system change. In addition, there are difficulties in achieving peace between offenders and victims, as well as the absence of legal regulations at the statutory level that fully support this concept. The research findings revealed that the implementation of restorative justice in Sukabumi jurisdiction is still structurally and procedurally constrained. Therefore, further efforts are needed to increase the understanding and awareness of the authorities and the community of the benefits of this approach to achieve fairer and humanity-focused settlements. This research is expected to contribute to the development of fairer and more effective legal policies in Indonesia.
Restorative Justice in the World of Sports: Realizing Sportsmanship and Morality of Athletes through Penal Mediation Paramitha, Sandey Tantra; Priyatno, Dwidja; Januarsyah, Mas Putra Zenno
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 10 No 1 (2025): Volume 10, Nomor 1 - Juni 2025
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v10i1.12033

Abstract

The purpose of this study is to examine the implementation of the restorative justice approach in the context of sports law as an alternative dispute resolution involving ethical and moral violations by athletes. The research method uses a qualitative approach through literature studies and case analysis, this study identifies how penal mediation can be an instrument to realize the values ​​of sportsmanship and athlete morality. The data in this study were obtained through three data collection methods, namely literature studies of regulations, academic literature, and documentation of sports conflict cases carried out by referring to the principles of systematic literature review. Then the data analysis uses thematic analysis methods involving several stages, namely familiarization with data, initial coding, identification of potential themes, review of themes, definition and naming of themes, to report production. The results of the study indicate that the restorative justice approach through penal mediation has significant potential in overcoming sports conflicts by facilitating dialogue, accountability, and rehabilitation, while strengthening the values ​​of sportsmanship, so that it is able to answer the need for a more just, humanistic, and contextual conflict resolution mechanism.
Co-Authors Agung Sujati Winata Aji Mulyana Chepi Ali Firman Z Dey Ravena Emaliawati Emaliawati Khairul Hidayat Kristian Kristian Kusumah, Gilang Rochmat M. Rendi Aridhayandi Mas Putra Zenno Januarsyah Paramitha, Sandey Tantra Rusman Saeful Bahari, Bayu Somawijaya Somawijaya Trini Handayani Widiada Gunakaya