Maharani Pradnya Paramita
Universitas Darussalam Gontor

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai) Muhammad Irkham Firdaus; Mohammad Ghozali; Maharani Pradnya Paramita
Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 (2023): Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13200

Abstract

Fluktuasi kurs mata uang yang tidak menentu membuat para pelaku ekonomi harus membuat sebuah konsep untuk menghadapi hal tersebut, terutama bagi pelaku ekonomi pada taraf internasional. Pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap naik turunnya ekonomi di seluruh dunia, terutama pada nilai tukar mata uang. Hedging adalah salah satu solusi untuk meminimalisir bahkan menghindari naik turunnya kurs mata uang. Hedging dapat digunakan dalam perusahaan manapun dan tingkat manapun dalam prakteknya. Hedging atau lindung nilai merupakan suatu hal baru dalam dalam ekonomi Islam, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas pendapat para ulama’ tentang Hedging dan pelaksanaannya dalam pandangan Islam, dan bagaimana Hedging dalam pandangan teori Hifdz al-Maal. Namun pada penelitian ini hanya berfokus pada sudut pandang teori hifzul al Maal terhadap Instrumen Hedging, sehingga lebih membahas pada seberapa penting adanya hedging dalam ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitaif, dan jenis penelitian ini adalah pustaka (library researd). Hasil dari penelitian ini adalah instrumen termasuk dalam kategori upaya hifdz al-maal, dan termasuk pada tingkatan daruriyat. Melindungi nilai aset-aset perusahaan sangat penting, karena jika tidak akan mengalami kerugian dan akan mengancam eksistensi aset harta yang dimilikinya.
Maslahah-Based Evaluation of Mandatory Halal Certification Policy for Street Vendors Eko Nur Cahyo; Maharani Pradnya Paramita; Khurun’in Zahro’
El-Barka Journal of Islamic Economics and Business Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : El-Barka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the realization of maslahah in the implementation of Government Regulation No. 42 of 2024 concerning mandatory halal certification for street vendors in Blitar Regency. Enforced on October 17, 2024, the regulation aims to ensure halal product assurance, strengthen consumer protection, and support the sustainability of micro and small enterprises. The issue is significant as the policy directly affects informal economic actors who often face regulatory and administrative constraints. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with street vendors and relevant stakeholders and supported by an analysis of regulatory documents and related literature. The analysis focuses on assessing whether the implementation of the regulation delivers public benefit (maslahah) while maintaining proportionality and legal fairness. The findings indicate that halal certification provides tangible legal and economic benefits, including increased consumer trust, improved sales turnover, expanded market access, and enhanced business legitimacy. The policy has been generally well accepted, particularly due to government facilitation through simplified procedures and the free self-declaration halal certification scheme. From the perspective of Islamic legal theory, the implementation of this regulation reflects maslahah dharuriyah, as it safeguards religious compliance (hifz al-din) and promotes economic welfare (hifz al-mal). This study highlights halal certification as a regulatory instrument aligned with the objectives of Islamic law (maqasid al-shari‘ah).