Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

9.436

P-Index

This Author published in this journals

All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IJTIHAD MUSLIM HERITAGE: JURNAL DIALOG ISLAM DENGAN REALITAS Al-Mustashfa JURNAL CENDEKIA HUKUM Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) Al Ahkam EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah Jurnal Graha Pengabdian MUAMALATUNA Prosiding Conference on Research and Community Services AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman Borobudur Law Review Al-Mizan : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Aksi Afirmasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat At-Tasyri Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine Journal of Islamic Economic and Business Research Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an,Tafsirdan Pemikiran Islam Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Journal Of Human And Education (JAHE) Al Hikmah : Jurnal Studi Keislaman Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam Alhamra Jurnal Studi Islam Prosiding University Research Colloquium Journal of Islamic Economics Lariba AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Muslim Heritage Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat Jurnal Dialektika Hukum Primagraha Law Review An Nafah: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL RUANG HUKUM Kreativasi: Journal of Community Empowerment Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman An Nafah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Muamalat: Journal of Islamic Economics Law Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Irkham Firdaus

Unknown Affiliation

Author-ID : 1735112

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri Annas Syams Rizal Fahmi; Muhammad Irkham Firdaus; May Shinta Retnowati; Zulfatus Saï¿½diah
Jurnal Al-Mizan Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Bank Syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Strategi baru telah dikembangkan dan diperkenalkan kepada industri perbankan syariah. Sebagai bentuk responden dari kebutuhan masyarakat tersebut, maka Bank Syariah memberikan jasa pelayanan kepada nasabah dalam bentuk jasa pelayanan keuangan untuk mengalihkan transaksi non Syariah (konvensional) yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan Syariah dengan memberikan jasa pembiayaan produk cicil emas yang di dasarkan dengan landasan hukum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam penelitian ini penulis membahas Analisis Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas ditinjau dari Penerapan Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. Sehingga diharapkan mampu mengetahui bagaimana konsep mekasime penerapan akad dalam melakukan pembiayaan produk cicil emas dan juga landasan Fatwa DSN MUI. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Adapun untuk mendapatkan data-data pegawai dan nasabah yang melakukan pembiayaan produk cicil emas, penulis melakukan 3 cara yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang terhimpun kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Faktanya dalam praktik cicil emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo harga emas tidak bertambah selama akad berlangsung meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas dijadikan jaminan dengan akad rahn dan disimpan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, emas yang dijadikan jaminan tidak berubah akad dan tidak berpindah kepemilikan dan tetap disimpan di brankas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas di Aceh Dian Santoso, Arif; Firdaus, Muhammad Irkham; Naifah, Nurjihan
Borobudur Law Review Vol 2 No 1 (2020): Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.4787

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Qanun jinayat dalam meminimalisir angka kriminalitas di Aceh. Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis Nomrmatif dengan pendekatan undang-undang (statute Approach) dengan bahan hukum primer yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat didukung dengan data rekapitulasi jinayat yang terjadi pada periode 2018-2020. Seiring berjalannya waktu qanun ini menunjukkan pengaruh keefektivitasan hukum ini terhadap angka kriminalitas yang terjadi di daerah Aceh khususnya. Sehingga hukum ini telah mengarah kepada hal yang positif. Dari uraian diatas terlihat bahwa usaha pemerintah Aceh dalam penerapan qanun tersebut membuahkan hasil dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Maka dari itu dalam artikel ini penulis ingin membahas lebih dalam mengenai pengaruh penerapan qanun jinayat terhadap angka kriminalitas khususnya di daerah Aceh.

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KEADILAN DALAM TRANSAKSI BISNIS Shinta, May; Zannuba, Yeni; Irkham, Muhammad; Frastiawan , Devid; Abdul, Muhammad
IQTISHADUNA Vol. 4 No. 2 (2021): Desember, Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine
Publisher : Lembaga Pengembangan Keilmuan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53888/iqtishaduna.v4i2.481

According to the form of the agreement, it is divided into three stages, namely pre-contact, contract and post-contract. The pre-contract stage is a very important stage in a series of agreements, because at that stage there is an agreement process (negotiation) commonly referred to as offer and acceptance.) which leads to two possibilities, agree or disagree. This study aims to balance the principle of freedom of contract and the principle of fairness in the process of entering into a contract or agreement in a business transaction and the importance of applying the principle of fairness in business transactions. The research method used is Library Research. The available data or information is taken from the literature relevant to the title. The result of this study is that the principle of freedom of contact is one of the principles that play an important role in triggering contracts or agreements in business transactions, because based on the principle of freedom of contract, people may or may not enter into contracts or agreements. By applying the principle of fairness in business transactions, it will be able to generate profits for both parties, and so as not to hurt each other between the two. Until the two do each other, Iâ€™m not good at achieving success together. A good I'kad is very necessary in executing agreements, especially in business transactions, this is intended to avoid things that could cause injustice. Menurut bentuknya perjanjian terbagi menjadi tiga tahap yaitu pra kontak, kontrak dan pasca kontrak, Tahap pra kontrak menjadi tahapan yang sangat penting dalam rangkaian perjanjian, karena pada tahap itu terjadi proses pemufakatan (negosiasi) yang biasa disebut dengan penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance) yang berujung pada dua kemungkinan, sepakat atau tidak sepakat. Penelitian ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara asas kebebasana berkontrak dan asas keadilan pada proses terjadinya suatu kontrak atau perjanjian dalam transaksi bisnis dan pentingnya penerapan asas keadilan dalam transaksi bisnis. Metode penelitian yang digunakan yakni Library Research. Adapun data-data atau keterangan yang ada diambil dari literatur yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian ini adalah asas kebebasan berkontak merupakan salah satu asas yang berperan penting untuk memicu terjadinya suatu kontrak atau perjanjian dalam transaksi bisnis, karena dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang-orang boleh membuat atau tidak membuat suatu kontrak atau perjanjian. Dengan menerapkan asas keadilan dalam suatu transaksi bisnis, akan dapat menghasilkan keuntungan kepada kedua belah pihak, dan agar tidak saling merugikan antara keduanya. Agar keduanya saling melakukan Iâ€™tidak baik untuk mencapai kesuksesan bersama. Iâ€™kad baik sangat di perlukan dalam melaksanakan suatu perjanjian khusunya dalam transaksi bisnis, hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada ketidakadilan.

Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba Ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata May Shinta Retnowati; Milenia Ayu Saraswati; Devid Frastiawan Amir Sup; Muhammad Irkham Firdaus; Muhammad Abdul Aziz
Al Ahkam Vol. 17 No. 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v17i1.4583

Pertumbuhan ekonomi dewasa ini semakin meningkat dan melahirkan model-model bisnis baru yang menjanjikan keuntungan besar, salah satunya franchise yang sudah banyak tersebar di pelosok Indonesia. Banyak pemilik modal yang akhirnya menjadikan bisnis ini ladang investasi namun dalam praktek perjanjian kontraknya, isi klausula hanya ditetapkan sepihak oleh pemberi waralaba. Untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan dalam perjanjian kontrak waralaba maka dilakukan asas bebas berkontrak terutama pada asas itikad baik. Pada penulisan penelitian ini peneliti menggunakan metode library research yang menggambarkan secara sistematis, normatif, serta akurat dengan peninjauan dari Pasal 1338 KUH Perdata. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa kesesuaian pada Pasal 1338 Ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas berkontrak, dan realitanya pada perjanjian kontrak waralaba atau franchise seringkali isi klausula memberatkan salah satu pihak. Adanya itikad baik dapat menjadi pembatasan sebab setiap pihak diwajibkan untuk memenuhi hak dan kewajibannya.

Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia Devid Frastiawan Amir Sup; Annas Syams Rizal Fahmi; Faridl Noor Hilal; Muhammad Irkham Firdaus
JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Alma Ata

The need for halal products in Indonesia is increasing rapidly, considering that Indonesia is a country that has a large Muslim population. To oversee that each product is halal guaranteed, one of the efforts made by the government is through regulation. In Indonesia, this regulation apparently experienced several changes/renewals. This study aims to describe how the dynamics of halal regulation in Indonesia from time to time. The method used is qualitative-descriptive-literature. The result obtained, that there are changes and renewal of regulations relating to the guarantee of halal products in Indonesia are the right steps (in his time) taken by the government to maintain the existence of halal products circulating in Indonesia to be in accordance with the concept of halal in Islam.

Implementasi Akad Murabahah Terhadap Platform Peer to Peer Lending Muhammad Irkham Firdaus; Devid Frastiawan Amir Sup; Annas Syams Rizal Fahmi; May Shinta Retnowati; Muhammad Abdul Aziz
MUAMALATUNA Vol 13 No 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v13i1.4582

Peer to peer lending menjadi solusi terbaik bagi para pengusaha UMKM, sehingga perkembangan start-up ini sangat cepat. Kemudahan dalam mekanisme yang ditawarkan menjadi faktor utama percepatan pertumbuhan start-up ini. Maka mulai berkembang beberapa platform peer to peer lending di Indonesia. Namun sistem yang digunakan masih berlandaskan pada sistem ekonomi konvensional, yang masih mengambil keuntungan dengan sitem bunga. Sementara bunga sangat dilarang dalam Islam, karena bunga dalam ekonomi Islam dianalogikan sebagai riba. Sedangkan dalam fiqh muamalah, transaksi yang halal adalah transaksi yang terlepas dari unsur-unsur maghrib (maisyir, gharar, dan riba). Supaya transaksi peer to peer lending terlepas dari unsur-unsur maghrib, maka peneliti akan membuat desain peer to peer lending yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dengan mengimplementasi akad murabahah pada transaksi peer to peer lending. Sehingga keuntungan yang diambil tidak menggunakan sistem riba. Penellitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif-kepustakaan. Kesimpulan yang didapat adalah supaya transaksi peer to peer lending terhindar dari unsu-unsur maisyir, gharar, dan riba (maghrib), maka dapat diterapkan akad murabahah pada transaksi ini. Akad murabahah diterapakan pada ketiga pihak layanan peer to peer lending atau hanya pada kedua pihak saja, yaitu pihak pemberi pinjaman (lender) dan pihak penerima pinjaman (borrower). Penyelenggara layanan dan pihak memberi pinjaman berperan sebagai ba’i (penjual) dan penerima pinjaman berperan sebagai musytari (pembeli) selaku pihak yang mengajuakan pembiayaan untuk pembelian suatu barang yang dibutuhkan.

Pandangan Bisnis Syariah Terhadap Perkembangan Financial Technology (Study Kasus Fitur Serbu Seru dalam Aplikasi Bukalapak) Annas Syams Rizal Fahmi; Devid Frastiawan Amir Sup; Muhammad Irkham Firdaus; Fadhila Sukur Indra; Meitria Cahyani
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 5 (2022): Proceedings of Sharia Economic Law Faculty of Islamic Religion Universitas Muhammadiy
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v5i.421

The phenomenon of buying and selling online through various features that place lower prices attracts buyers. The low price outside the normal price makes the people who see it interested in joining the program on Bukalapak's exciting attack feature. There is a lack of clarity in the terms of the contract and its implementation in the purchase of an item in the Bukalapak attack feature, it is stated that the initial contract is a sale and purchase contract but the item is drawn to get the winner of the item. So it is necessary to conduct research to discuss the analysis of the contract on this transaction. This study aims to determine the contract used for the online buying and selling transaction model of the Bukalapak attack feature. This research is qualitative in nature, with a descriptive analytical approach. This type of research is a library (library research) with the method of textbook analysis and literature study. The results of this study indicate that the pillars of buying and selling have fulfilled the elements in the sale and purchase contract. However, there are defects in the Kabul agreement, namely different payment times, the delivery of goods to buyers is not on time. The time is different because the sale and purchase agreement was originally a unidan system so buyers were randomly selected.

Correlation of The Concept of Property Rights in Islamic Law and KUHPerdata Muhammad Irkham Firdaus
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 14, No 1 (2022): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v14i1.2569

Abstract: The nature of property rights to an object in Islam is absolute belongs to Allah, human ownership is only majazi. It is different from the concept of property rights in KUHPerdata, that property rights are control over an object and take advantage of the object. However, the concept of property rights according to Islamic law and KUHPerdata has a very significant correlation. As in the causes and mechanisms of obtaining ownership rights in KUHPerdata, which must go through claims that are in line with the concept of Ihrazul Mubahat (creating permissibility) in Islam. Because the ownership of Participation/Attachment is in line with the concept of At-Tawalud min al-mamluk (with increase or birth). The concept of past time/expiration is in harmony with Al-Uqud (Testament). The concept of inheritance is in line with Al-Khalafiyat (Replacement) or the concept of inheritance. While the concept of surrender is in line with the concept of ownership in Islam, namely al-muhabat. Istila 'al-muhabat or the way of ownership through control of property. The correlation of property rights in Islamic law and KUHPerdata can also be proven by the arguments in the Qur'an and Hadith, so that it can strengthen the belief of the Muslim community to comply with the ownership rights laws listed in KUHPerdata.Abstrak: Hakekat hak milik terhadap suatu benda dalam Islam adalah mutlak milik Allah, kepemilikan manusia hanya bersifat majazi. Berbeda dengan konsep hak milik dalam KUHPerdata, bahwa hak milik adalah penguasaan terhadap suatu benda dan mengambil manfaat dari benda tersebut. Akan tetapi konsep hak milik menurut hukum Islam dan KUHPerdata memiliki kolerasi yang sangat signifikan. Sebagaimana dalam sebab dan mekanisme memperoleh hak kepemilikan pada KUHPerdata yang harus melalui pendakuan selaras dengan konsep Ihrazul Mubahat (menimbulkan kebolehan) dalam Islam. Sebab kepemilikan Ikutan/Perlekatan selaras dengan konsep At-Tawallud min al-mamluk (dengan pertambahan atau kelahiran). Konsep lampaunya waktu/daluwarsa selaras dengan Al-Uqud (Perjanjian). Konsep pewarisan selaras dengan Al-Khalafiyat (Penggantian) atau konsep waris. Sedangkan konsep penyerahan selaras dengan konsep kepemilikan dalam Islam, yaitu al-muhabat. Istila’ al-muhabat atau cara kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta. Kolerasi hak milik dalam hukum Islam dan KUPerdata tersebut juga dapat dibuktikan dengan dalil-dalil dalam Al-Qur’an dan Hadist, sehingga dapat meperkuat keyakinan masyarakat muslim untuk mematuhi udang-undang hak kepemilikan yang tercantum dalam KUHPerdata.

Implementation of Murabahah Agreement on Peer to Peer Lending Platform Muhammad Irkham Firdaus; Haerul Akmal; Setiawan bin Lahuri
ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN)

ABSTRACTPeer to Peer Lending is the best solution for MSME entrepreneurs, so the development of start-up is very fast. Ease in the mechanism offered is a major factor in accelerating the growth of the start-up. So that, it makes to began for developing several Peer to Peer Lending platforms in Indonesia. But, the system used is still based on the conventional economic system, which still takes advantage of the interest system while interest is strictly prohibited in Islam. Interest in Islamic Economics is analogous as usury. Whereas in fiqh muamalah, lawful transactions are transactions that are independent of the maghrib elements (maisyir, gharar, and usur). So that, the Peer to Peer Lending transaction is independent of the maghrib elements, the researcher will create a Peer to Peer Lending design that is in accordance with Islamic economic principles, by implementing the murabahah contract on the Peer to Peer Lending transaction. So, the benefits taken do not use the usury system.

CRITICISM ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF INDONESIA'S ECONOMIC CRIMINAL POLICY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Muhammad Irkham Firdaus
Jurnal Cendekia Hukum Vol 8, No 1 (2022): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v8i1.570

Economic crime rates tend to be high and generate large losses every year, because one of the biggest factors is the ineffective economic crime policy in providing deterrent and firmness to the perpetrators. Economic crime policies play an important role in creating public welfare, if the economic crime rate is high, it means that the welfare of the community has not been created optimally, so there needs to be efforts to review and fix these criminal policies. This research aims to determine the effectiveness of Indonesia's criminal policy in the perspective of Islamic law, as well as to criticize the economic criminal policy in Indonesia. This research explores data sources from various data on the facts of crimes that occur in Indonesia, which are then analyzed by qualitative methods from the point of view of Islamic law. The results of this research show that economic crime policies have not been effective in tackling economic crimes, because they do not provide a deterrent effect for perpetrators of economic crimes. Whereas in Islam, the prevention of economic crime is divided into two categories, namely jarimah hudud and jarimah ta'zir. Sanctions applied in Islamic law are more of a deterrent effect, because sanctions for serious economic crimes have been determined directly by Allah SWT, then economic criminal policies in Indonesia tend not to achieve their essential goals, namely welfare and social protection for the community, this happens because there are shortcomings in the three stages of implementing economic criminal policies in Indonesia, namely the legislative stage, judicial stage, and executive stage. It is necessary to make a new formulation in the economic criminal policy in Indonesia, namely by specifying the sanctions that will be received by the perpetrators of criminal acts with the sanctions stated in Islamic law, from the point of view of the deterrent effect and the consequences received by the perpetrators.

Co-Authors Aang Asari Aang Asari Aang Asari Aang Asari Abdul Jalal, Ridwan Abdul, Muhammad Adityo P, Satrio Pamungkas Ahmad Fathullah Ramadhan Ainun Amalia Zuhroh Aisyah, Lisda Alafianta, Novan Fatchu Aliyya Lathifa Daniswara Angelicha, Windy Angger Raafiu Anhar , Zulfikar Yahya Annas Syams Rizal Fahmi Annas Syams Rizal Fahmi Aqil Mu’tashim Bilhaq Arif Dian Santoso Asari, Aang Aulia Dian S habrianto Averro, Muhammad Faruq Azidni Rofiqa Aziz, Faiz Mustafa Bambang Setyo Utomo Bilhaq, Aqil Mu'tasim Bilhaq, Aqil Mutashim Bilhaq, Aqil Mu’tashim Dakum Dakum Dakum, Dakum Daniswara, Aliyya Lathifa Daud Sukoco Deki Ridho Adi Anggara Devid Frastiawan Amir Sup Elsyafa, Thoriq Izza Fadhila Sukur Indra Faiz Mustafa Aziz Fajar Satriyawan Wahyudi Fajar Satriyawan Wahyudi Faridl Noor Hilal Farroby, Muhammad Husayn Fathin Nur Ihsan, Muhammad Fauzi Alfatoni Friska Setiya Pamungkas Galih Istiningsih, Galih habrianto, Aulia Dian S Haerul Akmal Hisyam Hawari, Muhammadudy Ihsan Hudiana In’amul Fadholis Naini Isman, Isman Jaya Sahputra Jaya Sahputra Khuza Tri Wahyu M. Abdurrozaq M. Akhlis Azamuddin Tifani Maharani Pradnya Paramita May Shinta Retnowati Meitria Cahyani Milenia Ayu Saraswati Mohammad Ghozali Mohammad Ghozali Mohammad Ghozali, Mohammad Mohammad Syifaurrosyidin Mufti Fitiyani Muhammad Abdul Aziz Muhammad Abdul Aziz Muhammad Arsyad Slamat Muhammad Fakhri Rasyadi Muhammad Faruq Averro Muhammad Hilmi Naufal Muhammad Husayn Farroby Muhammad Syaifuddin Muhammad, Emyr Naifah, Nurjihan Naini, In’amul Fadholis Namira Muthia Rosalina Nasution, Saiful Naufal, Muhammad Hilmi Nuarisa, Risma Hafida Nurwati Nurwati Nurwati Nurwati Pradhana , Theo Aditya Pradhana, Theo Aditya Prasetya, Teguh Eka Puti Aqilla Asary Arief Putri Amimah Nurfaidah Putri, Sri Firda Rahmi Aliya Ramadhan, Ahmad Fathullah Rasyadi, Muhammad Fakhri Restu Hilwani Azra Retnowati, May Shinta Reyhan, Muhammad Reyhan, Muhammad Reyhan Rif'at Husnul Ma'afi Rofiqa, Azidni Rohmatul Laily Al Faiqoh Royyan Firdaus Rusandi Noor Saefudin Saefudin Sahputra, Jaya Saiful Nasution Saipul Nasution Salwa Fuadia Saputri, Anggi Martiningtyas Januwati Sasongko, Yogi Banar Satrio Pamungkas Adityo P Selvia Namira Ahmad Septrianto, Wahyu Shinta, May Slamat, Muhammad Arsyad Sri Firda Rahmi Aliya Putri Sujiat Zubaidi Syakuro, Ardhian Ahmad Teguh Eka Prasetya Theo Aditya Pradhana Theo Aditya Pradhana Theo Aditya Pradhana Theo Aditya Pradhana Theo Aditya Pradhana Tifani, M. Akhlis Azamuddin Vina Fithriana Wibisono Wahyu, Khuza Tri Wahyudi, Fajar Satriyawan Wildan Taqiyuddin Yashinta Aulia Santoso Putro Yusuf Alayda Hafidz Zahro’, Khurun’in Zannuba, Yeni Zulfatus Sa’diah Zulfikar Yahya Anhar Zulfikar, Ryan Zulfikri Zulfikri Zulfikri Zulfikri, Zulfikri

Title

Found 62 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 62 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 62 Documents
Search