Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.883
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJTIHAD MUSLIM HERITAGE: JURNAL DIALOG ISLAM DENGAN REALITAS Al-Mustashfa JURNAL CENDEKIA HUKUM Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) Al Ahkam EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah Jurnal Graha Pengabdian MUAMALATUNA Prosiding Conference on Research and Community Services AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman Borobudur Law Review Al-Mizan : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Aksi Afirmasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat At-Tasyri Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine Journal of Islamic Economic and Business Research Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an,Tafsirdan Pemikiran Islam Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Journal Of Human And Education (JAHE) Al Hikmah : Jurnal Studi Keislaman Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam Alhamra Jurnal Studi Islam Prosiding University Research Colloquium Journal of Islamic Economics Lariba Muslim Heritage Jurnal Dialektika Hukum Primagraha Law Review An Nafah: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL RUANG HUKUM Kreativasi: Journal of Community Empowerment Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Muhammad Irkham Firdaus
Universitas Darussalam Gontor
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri Annas Syams Rizal Fahmi; Muhammad Irkham Firdaus; May Shinta Retnowati; Zulfatus Sa�diah
Jurnal Al-Mizan Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank Syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Strategi baru telah dikembangkan dan diperkenalkan kepada industri perbankan syariah. Sebagai bentuk responden dari kebutuhan masyarakat tersebut, maka Bank Syariah memberikan jasa pelayanan kepada nasabah dalam bentuk jasa pelayanan keuangan untuk mengalihkan transaksi non Syariah (konvensional) yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan Syariah dengan memberikan jasa pembiayaan produk cicil emas yang di dasarkan dengan landasan hukum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam penelitian ini penulis membahas Analisis Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas ditinjau dari Penerapan Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. Sehingga diharapkan mampu mengetahui bagaimana konsep mekasime penerapan akad dalam melakukan pembiayaan produk cicil emas dan juga landasan Fatwa DSN MUI. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Adapun untuk mendapatkan data-data pegawai dan nasabah yang melakukan pembiayaan produk cicil emas, penulis melakukan 3 cara yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang terhimpun kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Faktanya dalam praktik cicil emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo harga emas tidak bertambah selama akad berlangsung meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas dijadikan jaminan dengan akad rahn dan disimpan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, emas yang dijadikan jaminan tidak berubah akad dan tidak berpindah kepemilikan dan tetap disimpan di brankas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.
Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas di Aceh Dian Santoso, Arif; Firdaus, Muhammad Irkham; Naifah, Nurjihan
Borobudur Law Review Vol 2 No 1 (2020): Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.4787

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Qanun jinayat dalam meminimalisir angka kriminalitas di Aceh. Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis Nomrmatif dengan pendekatan undang-undang (statute Approach) dengan bahan hukum primer yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat didukung dengan data rekapitulasi jinayat yang terjadi pada periode 2018-2020. Seiring berjalannya waktu qanun ini menunjukkan pengaruh keefektivitasan hukum ini terhadap angka kriminalitas yang terjadi di daerah Aceh khususnya. Sehingga hukum ini telah mengarah kepada hal yang positif. Dari uraian diatas terlihat bahwa usaha pemerintah Aceh dalam penerapan qanun tersebut membuahkan hasil dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Maka dari itu dalam artikel ini penulis ingin membahas lebih dalam mengenai pengaruh penerapan qanun jinayat terhadap angka kriminalitas khususnya di daerah Aceh.
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KEADILAN DALAM TRANSAKSI BISNIS Shinta, May; Zannuba, Yeni; Irkham, Muhammad; Frastiawan , Devid; Abdul, Muhammad
IQTISHADUNA Vol. 4 No. 2 (2021): Desember, Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine
Publisher : Lembaga Pengembangan Keilmuan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53888/iqtishaduna.v4i2.481

Abstract

According to the form of the agreement, it is divided into three stages, namely pre-contact, contract and post-contract. The pre-contract stage is a very important stage in a series of agreements, because at that stage there is an agreement process (negotiation) commonly referred to as offer and acceptance.) which leads to two possibilities, agree or disagree. This study aims to balance the principle of freedom of contract and the principle of fairness in the process of entering into a contract or agreement in a business transaction and the importance of applying the principle of fairness in business transactions. The research method used is Library Research. The available data or information is taken from the literature relevant to the title. The result of this study is that the principle of freedom of contact is one of the principles that play an important role in triggering contracts or agreements in business transactions, because based on the principle of freedom of contract, people may or may not enter into contracts or agreements. By applying the principle of fairness in business transactions, it will be able to generate profits for both parties, and so as not to hurt each other between the two. Until the two do each other, I’m not good at achieving success together. A good I'kad is very necessary in executing agreements, especially in business transactions, this is intended to avoid things that could cause injustice. Menurut bentuknya perjanjian terbagi menjadi tiga tahap yaitu pra kontak, kontrak dan pasca kontrak, Tahap pra kontrak menjadi tahapan yang sangat penting dalam rangkaian perjanjian, karena pada tahap itu terjadi proses pemufakatan (negosiasi) yang biasa disebut dengan penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance) yang berujung pada dua kemungkinan, sepakat atau tidak sepakat. Penelitian ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara asas kebebasana berkontrak dan asas keadilan pada proses terjadinya suatu kontrak atau perjanjian dalam transaksi bisnis dan pentingnya penerapan asas keadilan dalam transaksi bisnis. Metode penelitian yang digunakan yakni Library Research. Adapun data-data atau keterangan yang ada diambil dari literatur yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian ini adalah asas kebebasan berkontak merupakan salah satu asas yang berperan penting untuk memicu terjadinya suatu kontrak atau perjanjian dalam transaksi bisnis, karena dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang-orang boleh membuat atau tidak membuat suatu kontrak atau perjanjian. Dengan menerapkan asas keadilan dalam suatu transaksi bisnis, akan dapat menghasilkan keuntungan kepada kedua belah pihak, dan agar tidak saling merugikan antara keduanya. Agar keduanya saling melakukan I’tidak baik untuk mencapai kesuksesan bersama. I’kad baik sangat di perlukan dalam melaksanakan suatu perjanjian khusunya dalam transaksi bisnis, hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada ketidakadilan.
Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba Ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata May Shinta Retnowati; Milenia Ayu Saraswati; Devid Frastiawan Amir Sup; Muhammad Irkham Firdaus; Muhammad Abdul Aziz
Al Ahkam Vol. 17 No. 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v17i1.4583

Abstract

Pertumbuhan ekonomi dewasa ini semakin meningkat dan melahirkan model-model bisnis baru yang menjanjikan keuntungan besar, salah satunya franchise yang sudah banyak tersebar di pelosok Indonesia. Banyak pemilik modal yang akhirnya menjadikan bisnis ini ladang investasi namun dalam praktek perjanjian kontraknya, isi klausula hanya ditetapkan sepihak oleh pemberi waralaba. Untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan dalam perjanjian kontrak waralaba maka dilakukan asas bebas berkontrak terutama pada asas itikad baik. Pada penulisan penelitian ini peneliti menggunakan metode library research yang menggambarkan secara sistematis, normatif, serta akurat dengan peninjauan dari Pasal 1338 KUH Perdata. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa kesesuaian pada Pasal 1338 Ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas berkontrak, dan realitanya pada perjanjian kontrak waralaba atau franchise seringkali isi klausula memberatkan salah satu pihak. Adanya itikad baik dapat menjadi pembatasan sebab setiap pihak diwajibkan untuk memenuhi hak dan kewajibannya.
Effectiveness of Complete Systematic Land Registration (PTSL) Against Waqf Land Certification at Magelang Regency Dakum Dakum; Nurwati Nurwati; Muhammad Irkham Firdaus
AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law Vol 5, No 2 (2021): Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : University of Darusssalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/al-iktisab.v5i2.6817

Abstract

The government's policy on Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a policy initiated by the Ministry of Agrarian Affairs of the Republic of Indonesia in 2017, then further refined in 2018 as it still has problems in its implementation. The policy is expected to expedite the existing land certification process in Indonesia, including waqf land certification. However, this policy should be tested to measure the level of effectiveness against the facilities and acceleration of the certification process, especially the waqf land certification at Magelang Regency. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of government policies on PTSL towards accelerating the certification of waqf land at Magelang Regency. Research methods are field research and qualitative approach by checking interview results, PTSL related regulations, regulations related to registration of waqf land certification, scientific journals related to soil certification, etc. The results of this study show that the implementation of government policies on PTSL towards accelerating the certification of waqf land is not optimally implemented in Magelang Regency. This can be seen from the percentage of waqf land certification levels at Magelang Regency still low, despite experiencing a decline after the birth of government policy on PTSL.
The Concept of Money According to the Thought of Ibn Taymiyah and Imam Ghazali and its Implementation in the Economic Field Muhammad Irkham Firdaus; Theo Aditya Pradhana; Saiful Nasution
AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Darusssalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/al-iktisab.v4i2.5394

Abstract

The current concept of paper money has a negative impact on people's lives. Many Muslim leaders formulated the concept of money that is more like and not harmful, including Ibn Taymiyah and Imam Ghazali. He has scientific works that discuss the concept of money. So in this paper will discuss the concepts of paper money according to Ibn Taymiyah and Imam Ghazali. This research used library method. The results, comparison of Ibn Taymiyah and Imam Ghazali’s thought regarding a good and right money system, which is in accordance with Islamic principles and benefits all parties is as follows, money as a medium of exchange, money has no utility function, money is not a commodity, money as a measure of the value of goods, money must have a fixed value, and money must flow and circulate not to be hoarded.
Investment Cooperation Agreement on Equity Crowdfunding Platform from the Perspective of Sharia Economic Law Muhammad Irkham Firdaus; Muhammad Abdul Aziz; Daud Sukoco; Novan Fatchu Alafianta
AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law Vol 5, No 1 (2021): Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : University of Darusssalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/al-iktisab.v5i1.5626

Abstract

Equity crowdfunding is a new innovation in finance, which is an external product of financial technology, by combining financial systems with information technology. Equity crowdfunding is a combination of investment business model with information technology, where meetings between investors and fund managers are conducted online through websites on this platform. Crowdfunding equity platform is now growing rapidly and is very popular among the community, due to some of the facilities offered by the platform organizers for service users. Therefore, further research needs to be done on this business practice, which covers all aspects of the mechanisms and systems on this platform. The purpose of this study is to determine the mechanisms and systems of all aspects of the investment cooperation agreement model applied on the equity crowdfunding platform. The intended aspects include the mechanism of agreement (contract), profit sharing system, user protection, stock trading mechanism, dispute resolution, risk management, and so on. Furthermore, it aims to determine its compliance with Islamic law and the positive laws that apply in Indonesia. Investment agreements on equity crowdfunding platform can be implemented in mudharabah agreement, meanwhile, the agreement between the crowdfunding service provider and the crowdfunding user can use the wakalah bil ujrah contract. The percentage to revenue ratio can use the profit and loss distribution system and the revenue distribution system according to the agreement. Equity crowdfunding platform should really pay attention to consumer protection in accordance with the provisions in accordance with POJK and hifdzul maal theory. In addition, it must carry out risk management to minimize the occurrence of losses for some parties, and create a dispute resolution mechanism in accordance with Islamic law and economic law.
Sharia Economic Views on Tabzir Behavior Daud Sukoco; May Shinta Retnowati; Azidni Rofiqa; Muhammad Irkham Firdaus; Devid Frastiawan Amir Sup
AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law Vol 5, No 2 (2021): Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : University of Darusssalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/al-iktisab.v5i2.7032

Abstract

Tabzir behavior is a form of deviation in economic behavior, especially consumption. The purpose of this study is to describe the concept of tabzir in Islamic economic studies and to provide an ideal behavioral offer for consumer behavior. The research method used is qualitative-descriptive-library. Data were collected by documentation method, then processed by data editing and compilation method. Next, the analysis process was carried out by deduction method using the concept of tabzir in Islamic economic studies. Conclusions drawn from this study. First, tabzir behavior is a form of malpractice and deviation in economic behavior, especially in consumption. Second, the law of tabzir behavior for certain definitions is haram. Third, the wisdom avoid of  tabzir behavior is to build an awareness of collective solidarity, avoid debt, disorientation of  life  loss of critical power and economic education. The social concept about consumption based on sharia is a  social care which concern on tauhid  and love for fellow human beings, thus forming a just and civilized society.
Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia Devid Frastiawan Amir Sup; Annas Syams Rizal Fahmi; Faridl Noor Hilal; Muhammad Irkham Firdaus
JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Alma Ata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.37 KB) | DOI: 10.21927/jesi.2020.10(1).36-44

Abstract

The need for halal products in Indonesia is increasing rapidly, considering that Indonesia is a country that has a large Muslim population. To oversee that each product is halal guaranteed, one of the efforts made by the government is through regulation. In Indonesia, this regulation apparently experienced several changes/renewals. This study aims to describe how the dynamics of halal regulation in Indonesia from time to time. The method used is qualitative-descriptive-literature. The result obtained, that there are changes and renewal of regulations relating to the guarantee of halal products in Indonesia are the right steps (in his time) taken by the government to maintain the existence of halal products circulating in Indonesia to be in accordance with the concept of halal in Islam.
Implementasi Akad Murabahah Terhadap Platform Peer to Peer Lending Muhammad Irkham Firdaus; Devid Frastiawan Amir Sup; Annas Syams Rizal Fahmi; May Shinta Retnowati; Muhammad Abdul Aziz
MUAMALATUNA Vol 13 No 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v13i1.4582

Abstract

Peer to peer lending menjadi solusi terbaik bagi para pengusaha UMKM, sehingga perkembangan start-up ini sangat cepat. Kemudahan dalam mekanisme yang ditawarkan menjadi faktor utama percepatan pertumbuhan start-up ini. Maka mulai berkembang beberapa platform peer to peer lending di Indonesia. Namun sistem yang digunakan masih berlandaskan pada sistem ekonomi konvensional, yang masih mengambil keuntungan dengan sitem bunga. Sementara bunga sangat dilarang dalam Islam, karena bunga dalam ekonomi Islam dianalogikan sebagai riba. Sedangkan dalam fiqh muamalah, transaksi yang halal adalah transaksi yang terlepas dari unsur-unsur maghrib (maisyir, gharar, dan riba). Supaya transaksi peer to peer lending terlepas dari unsur-unsur maghrib, maka peneliti akan membuat desain peer to peer lending yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dengan mengimplementasi akad murabahah pada transaksi peer to peer lending. Sehingga keuntungan yang diambil tidak menggunakan sistem riba. Penellitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif-kepustakaan. Kesimpulan yang didapat adalah supaya transaksi peer to peer lending terhindar dari unsu-unsur maisyir, gharar, dan riba (maghrib), maka dapat diterapkan akad murabahah pada transaksi ini. Akad murabahah diterapakan pada ketiga pihak layanan peer to peer lending atau hanya pada kedua pihak saja, yaitu pihak pemberi pinjaman (lender) dan pihak penerima pinjaman (borrower). Penyelenggara layanan dan pihak memberi pinjaman berperan sebagai ba’i (penjual) dan penerima pinjaman berperan sebagai musytari (pembeli) selaku pihak yang mengajuakan pembiayaan untuk pembelian suatu barang yang dibutuhkan.
Co-Authors Aang Asari Aang Asari Aang Asari Aang Asari Abdul, Muhammad Adityo P, Satrio Pamungkas Aisyah, Lisda Alafianta, Novan Fatchu Aliyya Lathifa Daniswara Angelicha, Windy Angger Raafiu Annas Syams Rizal Fahmi Annas Syams Rizal Fahmi Aqil Mu’tashim Bilhaq Arif Dian Santoso Asari, Aang Averro, Muhammad Faruq Azidni Rofiqa Aziz, Faiz Mustafa Bambang Setyo Utomo Bilhaq, Aqil Mu'tasim Bilhaq, Aqil Mutashim Bilhaq, Aqil Mu’tashim Dakum Dakum Dakum, Dakum Daniswara, Aliyya Lathifa Daud Sukoco Deki Ridho Adi Anggara Devid Frastiawan Amir Sup Elsyafa, Thoriq Izza Fadhila Sukur Indra Fajar Satriyawan Wahyudi Fajar Satriyawan Wahyudi Faridl Noor Hilal Farroby, Muhammad Husayn Fathin Nur Ihsan, Muhammad Fauzi Alfatoni Friska Setiya Pamungkas Galih Istiningsih, Galih habrianto, Aulia Dian S Haerul Akmal Hisyam Hawari, Muhammadudy Ihsan Hudiana Jaya Sahputra M. Akhlis Azamuddin Tifani Maharani Pradnya Paramita Meitria Cahyani Milenia Ayu Saraswati Mohammad Ghozali Mohammad Ghozali, Mohammad Mohammad Syifaurrosyidin Mufti Fitiyani Muhammad Abdul Aziz Muhammad Abdul Aziz Muhammad Fakhri Rasyadi Muhammad Faruq Averro Muhammad Syaifuddin Muhammad, Emyr Naifah, Nurjihan Naini, In’amul Fadholis Namira Muthia Rosalina Nasution, Saiful Naufal, Muhammad Hilmi Nuarisa, Risma Hafida Nurwati Nurwati Nurwati Nurwati Pradhana, Theo Aditya Prasetya, Teguh Eka Puti Aqilla Asary Arief Putri Amimah Nurfaidah Putri, Sri Firda Rahmi Aliya Ramadhan, Ahmad Fathullah Rasyadi, Muhammad Fakhri Restu Hilwani Azra Retnowati, May Shinta Reyhan, Muhammad Rif'at Husnul Ma'afi Rofiqa, Azidni Rohmatul Laily Al Faiqoh Royyan Firdaus Rusandi Noor Saefudin Saefudin Sahputra, Jaya Saiful Nasution Saipul Nasution Salwa Fuadia Saputri, Anggi Martiningtyas Januwati Sasongko, Yogi Banar Sa’diah, Zulfatus Selvia Namira Ahmad Septrianto, Wahyu Shinta, May Slamat, Muhammad Arsyad Sri Firda Rahmi Aliya Putri Sujiat Zubaidi Teguh Eka Prasetya Theo Aditya Pradhana Theo Aditya Pradhana Theo Aditya Pradhana Theo Aditya Pradhana Tifani, M. Akhlis Azamuddin Wahyu, Khuza Tri Wahyudi, Fajar Satriyawan Wildan Taqiyuddin Yashinta Aulia Santoso Putro Yusuf Alayda Hafidz Zannuba, Yeni Zulfatus Sa�diah Zulfatus Sa’diah Zulfikar Yahya Anhar Zulfikar, Ryan Zulfikri Zulfikri Zulfikri Zulfikri, Zulfikri